Jumat, 19 Juli 2019

APAKAH DEMOKRASI ADALAH ILUSI?

Senin, 25 Maret 2019
oleh : M. Mujibuddin
Dibaca sebanyak 466 kali
Meningkatnya kesadaran politik di Indonesia pasca Orde Baru tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam terhadap demokrasi. Demokrasi yang menjadi jalan untuk menempuh cita-cita bangsa dalam mengantarkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan tidak banyak disadari oleh kalangan elit sehingga demokrasi hanya sebatas tujuan bukan menjadi jalan. Kehidupan demokrasi akan berhasil manakala diskursus di ruang publik juga disertai dengan kedewasaan.

Netralitas ruang publik menjadi pra syarat terbentuknya sebuah negara yang demokratis. Dalam pengertian Jurgen Habermas, ruang publik diartikan sebagai sebuah ruang di mana seseorang bisa berkumpul untuk mendiskusikan, berdialog, dan berinteraksi antar sesama terkait persoalan publik. Meskipun Habermas lebih menekankan pada lapisan masyarakat borjuis pada masa itu, akan tetapi hal itu di satu sisi menjadi kritik terhadap Habermas namun di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melengkapinya.

Ruang publik kemudian tidak hanya terlihat pada lapisan masyarakat kelas borjuis semata sebagaimana yang dimaksud oleh Habermas, melainkan juga semua lapisan masyarakat yang memiliki kesadaran terkait dengan persoalan publik. Dengan adanya kesadaran di semua kalangan, maka syarat untuk menunjang netralitas dalam ruang publik adalah tidak adanya intervensi agama maupun negara. Begitulah kira-kira netralitas dalam ruang publik yang diinginkan oleh Habermas.

Satu unsur lagi yang tak kalah penting untuk menunjang netralitas ruang publik adalah intervensi pemilik modal. Pada saat ruang publik telah netral dari intervensi agama dan negara namun direbut oleh pemilik modal. Ruang publik kemudian dikomodifikasikan menjadi sebuah ajang kontestasi industri untuk mengalihkan perhatian publik. Kontestasi antar pemilik modal dalam ruang publik ini kemudian mengaburkan makna demokrasi sendiri.

Di era digital ruang publik yang demokratis kemudian dimanipulasikan menjadi ajang kontestasi iklan. Ruang publik yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendiskusikan dan mendialogkan persoalan publik, misalnya kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan lainnya, akan tetapi dengan dikuasainya ruang publik oleh pemilik modal menjadikan ruang publik tidak netral lagi.

Fenomena seperti ini semakin terlihat ketika Indonesia memasuki era reformasi. pemilik modal memiliki kesempatan besar untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat melalui produk yang dimiliki. Bahkan ruang publik-ruang publik yang disediakan oleh negara, alun-alun atau jalan raya umum misalnya, justru digunakan untuk tempat bermain, tempat rekreasi, tempat berjualan, dan memasang iklan di pinggir-pinggir jalan. Hal ini dikarenakan adanya reduksi atau beralihnya makna ruang publik yang seharusnya bisa mendukung demokratisasi di Indonesia, namun justru menjadi ajang kontestasi produk para pemilik modal.

Di tengah-tengah hegemoni semacam itu, ruang publik yang semestinya mendukung proses demokratisasi justru semakin sempit. Hal ini juga didukung oleh sistem di negeri ini yang kurang bisa mengontrol adanya manipulasi hasrat yang dilakukan oleh pemilik modal, sehingga iklan-iklan luar ruangan bertebaran di pinggir-pinggir jalan. Manipulasi hasrat ini membawa dampak adanya urusan pribadi yang menjadi urusan privat.

Di sisi lain, monopoli tersebut juga menunjukkan adanya mekanisme kekuasaan. Dengan kata lain, adanya relasi kuasa antara pemilik modal dan penguasa untuk memonopoli ruang publik. Ketika publik menerima sebuah simbol (konsep, gagasan, ide, kepercayaan) ini berarti ada sistem kekuasaan yang berhasil dan kekerasan simbolik juga sedang berlangsung namun dengan cara yang halus.

Bentuk pemaksaan simbolik secara halus yang dibungkus dengan cara yang sangat halus, menjadikan publik tidak sadar bahwa telah berlangsung sebuah pemaksaan dan menerimanya sebagai sesuatu yang a taken for granted. Masyarakat tidak sadar kalau kesadarannya telah diambil penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ketidaksadaran masyarakat terkait dengan persoalan publik ini membuat legitimasi penguasa semakin kuat, dan menyebabkan daya kritis masyarakat semakin berkurang.

Keuntungan yang didapat oleh penguasa dan pemilik modal memperkuat asumsi bahwa di era pasca reformasi saat ini relasi kuasa antara para pemilik modal dan penguasa semakin kuat. Negara tidak bisa melepaskan para pemilik modal dari lingkarangnya. Kuatnya relasi kuasa yang ada dalam lingkaran birokrasi ini menjadikan rakyat sebagai korban hegemoni.

Relasi kuasa yang nampak di atas semakin menjauhkan terbangunnya kesadaran demokratis di masyarakat. Hegemoni yang terjadi dalam ruang publik menjauhkan mereka dari kesadaran kritis yang menyebabkan terhambatnya proses demokratisasi. Kalau sudah demikian yang terjadi, Is democration an illution?

M. Mujibuddin, penulis adalah pegiat di Gusdurian Yogyakarta.