Kamis, 27 Juni 2019

JACINDA

Minggu, 07 April 2019
oleh : Alissa Wahid
Dibaca sebanyak 762 kali
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mulai mendulang perhatian ketika ia menghadiri Sidang Umum PBB tahun 2018 dengan membawa bayi putrinya. Ia mengantarkan pesan tegas pada dunia: perempuan tidak harus memilih antara fungsi kodratinya sebagai ibu yang sedang menyusui dengan peran publik profesionalnya.

Pesan ini melawan sebuah dilema yang selama ini terpaksa diterima perempuan: ranah publik menafikan kekhasan perempuan sehingga banyak perempuan harus memilih antara peran publiknya dengan peran kodratinya untuk hamil dan menyusui anak-anaknya, atau kalaupun tidak memilih salah satu, setidaknya mencoba melakukan kiyak-kiyuk situasi sehingga mereka bisa menjalankan kedua peran itu dengan segala keterbatasan.

Pada pertemuan paling tinggi tingkat dunia di PBB tersebut, PM Jacinda ”memaksa” dunia untuk mulai mengubah cara pandangnya. Ruang publik perlu berlaku adil dengan menerima keutuhan perempuan, yaitu sebagai individu yang mengemban fungsi publik sekaligus dengan beberapa fungsi khas yang sifatnya kodrati. Langkah PM Jacinda menjadi puncak dari gerakan menyediakan area menyusui di ruang-ruang publik yang cukup kencang dekade ini.

Nama PM Jacinda makin meroket setelah aksi teror terhadap kaum Muslim di Christchurch tiga minggu lalu. Orang bijak mengatakan bahwa pemimpin hebat ditemukan pada masa-masa sulit. Dan, tragedi Christchurch membuat dunia menemukan Jacinda Ardern dan standar baru kepemimpinan.

Selandia Baru yang adem-ayem, tidak seperti negara-negara Eropa yang selalu siap siaga menghadapi aksi terorisme, mendadak sontak harus berhadapan dengan situasi krisis. Tetapi, respons yang dihadirkan justru melebihi ekspektasi publik, walaupun sempat keteteran di saat-saat pertama aksi terorisme terjadi.

PM Jacinda menunjukkan ketegasan dengan tanpa tedeng aling-aling menyatakan ini sebagai aksi terorisme, dan segera memproses hukum si pelaku teror. Dalam rentang waktu yang tak lama, pemerintahannya membuat aturan baru kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk meminimalkan aksi terorisme.

Ia segera mengambil peran pemimpin sebagai pengayom, tak hanya seremonial belaka, tetapi juga dengan hadir penuh sebagai Ibu bangsanya bagi komunitas Muslim yang menjadi korban, dan bagi masyarakat Selandia Baru secara umum.

Ia menampilkan diri sebagai bagian dari kelompok korban yang minoritas, dengan menggunakan selendang penutup kepala saat mengunjungi keluarga korban.

Ia berbicara kepada warga Selandia Baru, bahkan tingkat sekolah dasar sekalipun, untuk memulai gerakan menolak kebencian dan kekerasan. Ia memastikan tragedi Christchurch tidak dilestarikan menjadi prasangka dan dendam berkepanjangan, bahkan menjadi titik balik pemahaman dan penerimaan antar kelompok masyarakat.

PM Jacinda menolak menyebut nama si pelaku teror karena sebagaimana disampaikannya dalam pidato, ”Salah satu yang diinginkan si pelaku adalah ketenaran. Karena itulah, Anda tidak akan pernah mendengar saya menyebut namanya.”

Alih-alih menggunakan situasi ini untuk keuntungan politik dengan mengobarkan populisme, membangkitkan sentimen kebencian, atau reaksi yang berlebihan seperti membangun tembok besar ala Presiden Trump, PM Jacinda justru teguh menggunakan prinsip keadilan, ketegasan, integritas, keberpihakan kepada yang lemah, welas asih dan kasih sayang, serta prinsip persatuan dan pertumbuhan (growth).

Karakteristik kepemimpinan yang seperti ini telah lama dinantikan publik. Dalam penelitian yang diberi tajuk The Athena Doctrine, John Gerzema dan Michael d’Antonio menyampaikan bahwa karakteristik seperti tegas, adil, kerja sama, respek, loyalitas, intuitif, welas asih, dipandang sebagai karakter pemimpin ideal. Karakteristik ambisius, dominan, kompetitif, dan harga diri tak lagi dianggap penting bagi pemimpin masa kini, yang lebih diwarnai dengan kolaborasi dan egalitarianisme.

Jacinda menunjukkan jatidirinya sebagai seorang pemimpin yang tegas, adil, welas asih, berintegritas, serta bertindak untuk warganya. Inilah yang oleh Stephen Covey disebut sebagai principle-centered 
leadership, kepemimpinan yang menjadikan Prinsip Luhur sebagai sumbu gerakannya. 

Principle-centered leadership bertumpu pada penegakan nilai-nilai yang diyakini, tak peduli apakah hal itu akan menguntungkan atau tidak. Dalam sejarah, banyak contoh para pemimpin besar menunjukkan hal ini.

Semisal Gandhi dengan ajaran-ajarannya yang mengilhami warga India yang menolak penjajahan Inggris, Martin Luther King Jr atas perjuangannya sampai hilang nyawa demi keadilan bagi kelompok kulit hitam di Amerika Serikat, atau Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Di Indonesia, kita mengenal Bung Karno yang memperjuangkan kedaulatan dan persatuan bangsa, serta Gus Dur yang berjuang demi tatanan masyarakat yang lebih adil, kelompok minoritas yang setara dengan kelompok mayoritas, dan sistem tata kelola negara yang lebih demokratis.

Para pemimpin besar ini mendorong perubahan masyarakat menjadi lebih baik, tanpa memikirkan harga yang harus mereka bayarkan secara pribadi. Mereka tidak memaksa pendukungnya untuk saling menyerang atas nama kepentingan pemimpinnya.

Mereka tak menjadikan kekuasaan sebagai sumbu gerakannya sehingga segalanya dihalalkan untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk menyebar hoaks dan kebencian kepada lawan.

Mereka juga tidak menjadikan kepentingan pribadi atau kelompok sebagai sumbu kepemimpinannya, sehingga menghalalkan populisme, intoleransi, dan diskriminasi atas kelompok liyan bahkan dengan menggeret nama Tuhan.

PM Jacinda telah mengajarkan kepada dunia, bagaimana menjadi pemimpin yang bertumpu pada prinsip luhur kebajikan, untuk membawa bangsanya menjadi masyarakat adiluhung. Akankah tahun politik Indonesia 2019 ini mencetak pemimpin-pemimpin seperti dia bagi bangsa ini?

ALISSA WAHID, penulis adalah Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia. Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 7 April 2019, Kolom Udar Rasa.