Kamis, 13 Desember 2018

MENEGASKAN NETRALITAS: MENYANGGAH FRAMING MEDIA TERHADAP SIKAP POLITIK GUSDURIAN

Minggu, 30 September 2018
oleh : Wahyu Eka Setyawan
Dibaca sebanyak 340 kali
Beberapa hari ini masyarakat dibuat gemuruh oleh berbagai pewartaan oleh media mainstream, silahkan di googling dengan kata kunci GUSDURian, maka akan muncul pemberitaan yang sangat tendensius. Seperti "GUSDURian mendukung Jokowi" atau "GUSDURian memberi restu kepada Abah Kyai Ma'ruf." Dan, barang tentu bak jamur di musim hujan, berita-berita serupa bermunculan dengan judul yang beragam, namun masih dalam substansi yang sama. Yakni, GUSDURian secara aklamatif mendukung Jokowi dan Kyai Ma'ruf. Bahkan terakhir di beranda google jika kita memakai kata kunci GUSDURian, maka akan direlasikan dengan klaim Prabowo bahwa GUSDURian akan mendukung mereka.

Berawal dari pernyataan Yenny Wahid yang merupakan putri kedua Gus Dur, dalam deklarasi terbuka mendukung Jokowi-Kya Ma'ruf di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur I No 12, Kalibata, Jakarta Selatan. Secara eksplisit Yenny, menyatakan dukungan kepada calon nomor 1 sebagai sikap politik. Tetapi dengan bebalnya oleh media-media mainstream dimaknai sebagai dukungan penuh, keluarga Gus Dur dan Jaringan GUSDURian. Padahal itu bukan suara ajeg dari keluarga Gus Dur dan GUSDURian, mengingat Nyai Sinta Nuriyah lebih memilih untuk tidak mendukung kedua kandidat.

Hal tersebut juga langsung direspons oleh Alissa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, sebagaimana sikapnya yang ia ungkapkan di Twitter. Alissa mengungukapkan jika Jaringan GUSDURian tidak berpolitik praktis, artinya tidak mendukung salah satu calon. Perihal ada individu-individu yang memilih kedua calon, itu merupakan sikap pribadi bukan suara kolektif organisasi.

Fakta lainnya ialah, Yenny ini bukan mewakili GUSDURian namun lebih Barikade GusDur. GUSDURian dan Barikade merupakan dua entitas yang berbeda, tidak bisa disamakan. Karena organisasi ini memiliki prinsip dasar yang tidak sama. Menurut Gus A'ak yang merupakan presidium GUSDURian, menyatakan bahwa Barikade GusDur yang dipimpin oleh Yenny, mutlak bergerak di bidang politik praktis. Sementara GUSDURian lebih berjalan dalam lintasan kultural dan Kebangsaan. Sehingga secara konfigurasi, dua organisasi yang sama-sama mengklaim sebagai "pengagum" Gus Dur, cukup kontradiktif jika dilihat dari diskursus gerak.

Membaca Tendensi Media

Tentu, ini sangat merisaukan mengenai klaim mengklaim yang dipolitisir oleh beberapa media. Secara etika media tersebut telah melampaui batas, dan tidak menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik baku. Mengenai cek dan kroscek, atau istilah lainnya konfirmasi ke pihak-pihak yang dicatut namanya. Mereka hanya mengunggah pemberitaan yang sensasional, tendensius serta merusak prinsip-prinsip jurnalistik yang cover both side. Sehingga merugikan beberapa pihak, dalam konteks ini ialah GUSDURian itu sendiri.

Jika kita menelaah lebih dalam, dan mengelaborasi perihal konteks kasus ini. Media-media yang memberitakan terkait dukungan GUSDURian kepada calon nomer 1. Telah melakukan media framing, hal ini dapat dilihat dari judul dan isi berita yang tidak seutuhnya memberitakan secara realitas. Mereka cenderung membingkai berita tersebut secara subjektif, dengan menekankan dukungan pada salah satu calon.

Menurut Dennis dan Druckman (2007), menyatakan jika suatu isu dilihat dari berbagai perspektif dan dikonstruksikan sebagai suatu hal setelah implikasi dari nilai yang beragam dan beberapa pertimbangan. Framing sendiri mengacu pada proses di mana orang mengembangkan suatu hal tertentu, konseptualisasi masalah atau mereorientasi pemikiran mereka tentang suatu masalah. Tentunya, kerangka pemikiran seseorang yang telah dikonstruksikan, dapat memiliki dampak yang nyata pada keseluruhan pendapat seseorang.

Dalam konteks perpolitikan menurut Jacoby (2000), menyatakan untuk alasan tertentu, politisi berusaha untuk memobilisasi pemilih di belakang kebijakan mereka, dengan mendorong mereka untuk memikirkan kebijakan-kebijakan tersebut di sepanjang jalur tertentu. Ini adalah hal yang dicapai dengan menyoroti fitur-fitur tertentu dari kebijakan, seperti kemungkinan efek atau hubungannya dengan nilai-nilai penting.

Secara harfiah pernyataan ini berkaitan dengan tujuan framing itu sendiri, guna memobilisasi orang agar memiliki orientasi mendukung suatu figur poltik. Dalam prosesnya, ini koheren dengan editorial policy yang dalam kerangka kerjanya erat relasinya dengan suatu kepentingan. Misalnya disesuaikan dengan agenda-agenda kepentingan pemilik media atau penguasa. Karena secara term dasar, editorial policy merupakan ketentuan publikasi dalam suatu media, mana yang akan diterbitkan dan disebarkan.

Oleh karena itu, sikap GUSDURian yang diklaim oleh beberapa media mendukung calon tertentu, merupakan kecacatan logis dalam pewartaan. Dan bentuk dari pembajakan informasi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Sehingga, sangat merugikan GUSDURian sebagai suatu organisasi, apalagi sudah menegaskan tidak berpolitik praktis. Seperti dalam rangkaian fakta empirik yang terangkum dalam sanggahan, atas klaim media pada sikap GUSDURian.

GUSDURian tidak Berpolitik Praktis

Mengenai klaim demi klaim yang disebutkan di media, merupakan konsekuensi logis atas dinamika politik di era kekinian. Apalagi GUSDURian yang merupakan salah satu organisasi besar, dengan massa kultural pengagum Gus Dur baik dari NU maupun non-NU, cukup signifikan untuk mendulang suara salah satu kandidat capres-cawapres. Maka tidak heran, jika suara GUSDURian diperebutkan guna meneguhkan posisi dalam kontes pilpres.

Secara pribadi penulis, mengungkapkan jika GUSDURian merupakan korban dari kebanalan politik praktis. Di mana salah satu yang menjadi tren ialah politik identitas. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang progresif, dengan pandangan-pandangan yang nyeleneh namun substantif dan signifikan. Bagaimana keberpihakan beliau pada kemanusiaan dan ketidakadilan, termanifestasikan dalam nilai-nilai yang diintisarikan menjadi 9 nilai Gus Dur.

Maka tidak heran banyak orang menggunakan nama Gus Dur hanya untuk "membodohi" rakyat, yang faktanya sangat mencintai beliau. Mereka hanya menggunakan simbol Gus Dur sebagai jualan politik, tanpa harus mengaplikasikan apa yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur. Ketidakdilan semakin nyata, perampasan ruang hidup ada di mana-mana, intoleransi semakin menguat. Justru disebabkan oleh mereka yang mengklaim sebagai penerus Gus Dur, di mana secara politis tidak ada upaya yang progresif dan signifikan, guna mendiseminasikan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Gus Dur.

GUSDURian tetap netral dan tidak berpihak, serta akan tetap berdiri mengawal kemanusiaan, kebangsaan dan kultural. Siapapun pemimpinnya, GUSDURian akan tetap konsisten menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pemerintah, jika laku mereka telah melenceng dari konstitusi dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Selama ketidakadilan dan penindasan masih ada, maka selama itulah nilai-nilai Gus Dur belum benar-benar diimplementasikan, sebagai salah satu manifesto pergerakan.

Akhir kata, tidak semua basis Nahdliyin dan GUSDURian bisa diklaim seenaknya sendiri oleh mereka yang berkontes. GUSDURian dalam hal ini sudah benar dalam bersikap, maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait, terutama media dan para politisi tidak mempolitisir Gus Dur, NU dan GUSDURian. Kecuali mereka benar-benar nyata tanpa tedeng aling-aling, serta berani secara jiwa raga mereka membela mustadh'afin, lingkungan hidup dan berorientasi pada platform kerakyatan yang tidak manipulatif.

Wahyu Eka Setyawan, penulis aktif di WALHI dan biasa nimbrung di Gerdu Suroboyo