Minggu, 17 Desember 2017

PERNYATAAN SIKAP JARINGAN GUSDURIAN INDONESIA TERKAIT PENYERBUAN KANTOR YLBHI 17 SEPTEMBER 2017

Rabu, 20 September 2017
oleh : admin
Dibaca sebanyak 705 kali
Minggu malam 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 hingga Senin 18 September dini hari sekelompok orang mendatangi dan menyerbu gedung YLBHI. Massa melontarkan ancaman dan melempari gedung YLBHI dengan batu. Peserta acara #AsikAsikAksi, sebuah kegiatan pentas budaya damai diam terjebak di dalam gedung. Massa menuduh adanya kegiatan PKI di dalam gedung, yang tidak terbukti secara faktual. Penjelasan Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Menteng bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan PKI, tidak diindahkan oleh massa yang datang bergelombang. Massa baru berhenti setelah aparat penegak hukum mengambil tindakan pembubaran massa aksi dengan tegas.
 
 
Kekerasan terhadap acara budaya ini menambah daftar panjang aksi kekerasan atau ancaman yang dilakukan sekelompok orang terhadap sejumlah kegiatan diskusi, seminar, pemutaran film, dan lain-lain selama beberapa tahun terakhir. Aksi-aksi kekerasan tersebut menunjukkan adanya sikap sewenang-wenang sekelompok orang atas sesama warga negara. Sikap ini menciderai hak konstitusional warga negara dan mengancam bangunan demokrasi bangsa yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan di muka hukum bagi seluruh warga negara.
 
Pasal 28 UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan hukum dalam kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Pada faktanya, jaminan hukum ini seringkali dikesampingkan Pemerintah demi menghindari konflik dan menjaga harmoni sosial. Dalam catatan Jaringan Gusdurian Indonesia, kelompok korban yang diancam atau diserang seringkali diposisikan untuk mengalah, dengan alasan mencegah konflik terbuka. Akibatnya, kelompok pelaku aksi kekerasan dibiarkan mendapatkan ruang untuk menjadi semakin kuat dan merajalela. Sebagian besar aksi kekerasan tidak diikuti penindakan hukum, dan karenanya kelompok-kelompok ini dapat terus meningkatkan intensitas aksinya sampai pada taraf membahayakan sebagaimana terjadi pada kasus YLBHI.
 
Demokrasi itu bukan hanya masalah kebebasan saja, tetapi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, demikian pendapat Gus Dur. Aksi-aksi kekerasan atas nama kepentingan kelompok yang tak terkendali akan menjadi pengoyak utama demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah di negeri ini. 
Sebagai penjaga warisan perjuangan Gus Dur untuk bangsa Indonesia, para Gusdurian berada di garis depan perjuangan menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi demi melindungi hak-hak konstitusional warga bangsa, sekaligus mewujudkan harmoni sosial berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
 
Terkait peristiwa Minggu 17 September 2017, Jaringan Gusdurian Indonesia bersikap sebagai berikut:
 
1. Mengecam keras ujaran kebencian dan hasutan tindakan kekerasan yang berlangsung masif, berisikan kabar bohong dan stigma kepada kelompok masyarakat target.  Ini memicu prasangka buruk dan mengakibatkan aksi penyerbuan kepada YLBHI dan kelompok masyarakat yang sedang berada di sana. 
2. Mengapresiasi tindakan Pemerintah, khususnya Kapolda Metro Jaya, dalam menangani situasi Minggu 17 September 2017, yang walaupun terlambat bereaksi, pada akhirnya mengutamakan perlindungan kelompok masyarakat yang diserang oleh gelombang massa. Tindakan ini menjadi harapan perubahan cara pandang Negara terhadap keseimbangan antara menjaga harmoni sosial dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, tidak tunduk kepada tekanan massa. 
3. Mencatat adanya upaya pelemahan demokrasi melalui penggunaan sentimen kelompok (populisme), kampanye anti demokrasi, serta penguatan sikap mayoritarianisme yang mengandaikan kelompok mayoritas memiliki hak khusus sebagai warga negara.   
 
Terkait semakin maraknya aksi kekerasan dan ancaman, Jaringan Gusdurian menyerukan hal-hal berikut: 
 
1. Meminta Kepolisian RI untuk menemukan dan menindak tegas otak aksi massa, otak penyerangan, dan pelaku hasutan tindakan kekerasan, untuk memutus mata rantai lingkran kekerasan dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Meminta kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian, untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara dalam segala bentuknya.
3. Meminta Pemerintah untuk mewaspadai menguatnya populisme dan gerakan pelemahan demokrasi di Indonesia, yang muncul dalam bentuk tekanan mayoritas atas minoritas, kampanye anti demokrasi, serta stigma dan ujaran kebencian.  
4. Meminta masyarakat untuk waspada atas hasutan kebencian dan hasutan tindakan kekerasan, yang disinyalir bermuatan politik kepentingan dengan memanfaatkan sentimen warga bangsa.
5. Meminta kepada para politisi untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam jangka panjang dan tidak menggunakan sentimen-sentimen primordial seperti sentimen agama atau  golongan hanya untuk kepentingan politik praktis dan politik kekuasaan. 
 
 
Memperjuangkan kedaulatan hukum dan persamaan hak warga negara adalah mutlak untuk mewujudkan bangsa yang besar, adil dan makmur. Sudah selayaknya, setiap elemen bangsa dan Negara berkontribusi  dan menjaganya dari hal-hal yang akan mengoyak bangunan kebangsaan kita.  
 
Jaringan Gusdurian Indonesia
Alissa Wahid
 
 
Kontak Hotline JGD +6282141232345