Sabtu, 16 November 2019

PRIBUMISASI ADALAH KONTEKSTUALISASI AJARAN

Jumat, 25 Oktober 2019
oleh : Hairus Salim HS
Dibaca sebanyak 846 kali
Awal September lalu, saya sekeluarga bersilaturahmi ke anggota keluarga yang tinggal di daerah Tegalrejo, Magelang. Kami tiba sore hari dan disapa oleh hawa pegunungan yang segar. Di teras yang asri kami disuguhi semangkok bakso dan teh panas. Ketika obrolan baru saja akan mulai, tiba-tiba terdengar gema azan. Kami, para tamu, saling berpandangan. Heran dengan suara azan tersebut karena waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 16.30. Pasti bukan azan Magrib, tapi kalau Asar mestinya sudah lebih sejam yang lalu.

Tak mau larut dalam keheranan, seorang dari kami kemudian bertanya:

“Ini azan apa?”

“Asar, di sini memang Asarnya jam segini, karena menunggu para petani yang pulang dari sawah mereka,” tuan rumah kami menjelaskan.

“Oh ya?”

“Kalau azan Asar dibuat tepat waktunya, para petani tanggung pulang, karena mereka baru saja turun ke sawah setelah istirahat makan siang dan salat zuhur. Jadi sekalian diundur sampai setengah lima. Dengan pengunduran itu, para petani pulang, mandi dan langsung ikut berjamaah.”

Kami semua mengangguk dan bisa menerima penjelasan tersebut.

***

Kawasan Tegalrejo, tempat anggota keluarga kami tinggal, memang merupakan kampung santri. Kebanyakan penduduknya adalah petani. Pada pagi hari mereka akan turun ke sawah hingga waktu zuhur tiba. Setelah itu mereka akan salat dan makan siang, kemudian lanjut lagi mengerjakan sawah. Benar kata tuan rumah kami, jika mereka mengikuti waktu yang ditetapkan sebagai ‘awwalu waqtin’ salat Asar, waktu mereka jadi tanggung. Mungkin setelah itu, mereka sudah malas turun ke sawah lagi. Dengan demikian, akan banyak waktu terbuang. Kemungkinan kedua, mereka akan terus bekerja dan mengabaikan ajakan salat berjamaah.   

Kedua kemungkinan itu sama tidak menguntungkan. Yang pertama, mereka memang akan salat tepat waktu dan berjamaah, tetapi dari segi ekonomi akan kehilangan banyak waktu fungsional untuk bekerja dan beroleh penghasilan. Yang kedua, mereka akan betul-betul abai untuk salat berjamaah, bahkan mungkin kewajiban salat secara umum.

Untuk menghindari dua kemungkinan mudarat demikian, maka akhirnya mereka bersepakat untuk mengundurkan waktu salat lebih dari sejam. Dengan keputusan itu, mereka tetap bisa bekerja dan memanfaatkan waktu yang tersisa. Sekaligus dengan itu mereka tetap bisa salat Asar berjamaah, tetap dalam keguyuban dan kohesivitas warga.

Keputusan memundurkan waktu salat asar ini barangkali bisa kita sebut suatu bentuk pribumisasi Islam. Pribumisasi, karena ia merupakan suatu ikhtiar untuk mengontekstualisasikan Islam dalam ruang dan waktu sosiologis masyarakatnya yang petani dengan siklus kehidupan petaninya. Ia ingin membuat Islam konstektual, tidak terasing dan mengasingkan, tidak menjauhkan tapi tetap mendekatkan, antar masyarakat, dengan ajaran, dan dengan kehidupan.  

Pada kenyataannya, sama sekali tak ada prinsip yang dilanggar dengan keputusan tersebut. Memang mereka tidak beroleh hikmah pahala sunnah salat ‘fi awwali waqtiha’, tetapi itu semata soal kecil dan hanya jadi obsesi mereka yang tergila-gila dengan pahala. Tetap mendudukkan Islam sebagai suatu yang kontekstual dan sekaligus ‘memudahkan’, bukan merepotkan, jauh lebih penting secara teologis dan sosial dari pada mengejar pahala sunnah.

Kita sebut sebagai bentuk pribumisasi karena hal ini hanya khas dan relevan di perkampungan petani tersebut. Ia tidak bisa dibawa dan diterapkan ke kawasan-kawasan Islam yang lain begitu saja, kecuali ada konteks sosial yang kurang lebih mirip. Ketika konteks sosial ini berubah, misal pertanian tidak lagi menjadi basis ekonomi, bisa jadi ‘pengunduran’ waktu salat ini sudah tidak relevan lagi.

Pribumisasi di sini jelas merupakan reaksi pada situasi sosial. Ia bukan diada-ada, tetapi memang harus segera ada. Yang jelas pandangan keagamaan yang melatari cukup kuat untuk mendukung keputusan ini dan tak mempersoalkannya, apalagi menganulirnya. Pribumisasi, yang menunjukkan sifat lunak dan elastis dalam beragama, dengan demikian, adalah suatu bentuk kedewasaan beragama.      

***

Pada suatu hari saya menghadiri suatu acara di sebuah kantor pemerintah. Pejabat yang menyambut dalam acara itu, seperti biasa membuka dengan salam: “Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Tetapi kemudian ia menyambung dengan beberapa salam lagi seperti: “Salam sejahtera”; "Om Swastyastu"; “Namo Buddhaya”; “Rahayu”.

Saya sudah kenal dengan rentetan salam tersebut. Bahkan kalau boleh mengklaim, saya cukup tahu awal pertumbuhan dan perkembangannya. Yang baru saya sadari, salam-salam itu kini dipakai secara resmi di kantor-kantor pemerintahan.

Seingat saya, dulu salam ini dikembangkan oleh kalangan aktivis antaragama dan antariman. Semula hanya dua salam: “Assalamu ‘alaikum” dan “Salah Sejahtera”, untuk memberi salam kepada umat Kristiani. Tetapi ketika juga ada kalangan umat Hindu dan Buddha yang terlibat, maka salamnya bertambah dengan "Om Swastyastu" dan “Namo Buddhaya”. Belakangan, bentuk salamnya bertambah lagi dari kalangan penghayat, yakni “Rahayu”.

Kenyataan bahwa kini salam ini telah meluas dipakai di kalangan pemerintahan, seniman, olahragawan, dan secara umum pertemuan-pertemuan yang melibatkan beragam kalangan, menunjukkan bahwa bentuk salam ini telah diterima di kalangan yang lebih luas.

Menarik bahwa beberapa kalangan umat Islam ikut memperkenalkan, menggunakan, dan menyebarkan bentuk salam itu. Bahkan, seorang teman mengatakan, ketika beberapa tokoh Islam menggunakan salam tersebut, kalangan agama lain jadi merasa yakin untuk juga menggunakannya. Bisakah kasus salam ini kita sebut sebagai suatu bentuk pribumisasi Islam?

Pertama,  kita sebut sebagai bentuk pribumisasi Islam, karena salam ini jelas khas Indonesia. Sejauh ini, tak ada laporan salam sejenis ada dipraktikkan di negara-negara lain, termasuk di negara berbasis masyarakat Islam. Di Indonesia, pertemuan-pertemuan sosial –mulai tingkat RT hingga level nasional--yang melibatkan orang dari beragam agama, sangat tinggi dan intensif. Masyarakat Negara lain, karena latar yang berbeda, mungkin tidak membutuhkan salam seperti ini dan mungkin juga tidak tahu ada salam seperti ini. Berbeda dengan kasus ‘pengunduran waktu salat’, yang bersifat lokal, salam yang khas Indonesia ini, memiliki skala nasional, meski demikian ia –sekali lagi—tidak ditemukan di Negara-negara lain.       

Kedua, ia merupakan suatu respon terhadap keadaan di mana penduduk Indonesia majemuk secara keagamaan. Namun dalam tingkatan yang paling sederhana, yakni ucapan salam, kemajemukan ini tidak diakui dan keberadaan ‘yang lain’ seolah tidak ada. Yang ada adalah salam nasional, seperti ‘selamat pagi’ atau ‘selamat siang’, lalu diiringi dengan salam Islam: ‘assalamu ‘alaikum wr.wb’. Pada umumnya, umat lain memilih diam dan tak jarang memaksakan diri untuk mengucapkan ‘assalamu ‘alaikum’.

Ucapan salam dalam berbagai bentuk ini, dengan demikian, merupakan sebuah pengakuan, suatu ‘recognition’, yang menjadi prinsip dasar dalam masyarakat yang disebut multikultural. Meski pengakuan itu baru bersifat sosial, dan belum tentu menyentuh pengakuan yang lebih luas, misal secara hukum, politik, dan lain-lain. Ia adalah praktik nyata bahwa kemajemukan itu fakta dan persatuan dalam perbedaan adalah kebutuhan.

Ketiga, kenyataan bahwa tokoh-tokoh (beragama) Islamlah yang mengambil inisiatif, dan kemudian ikut menggunakan dan menyebarkan salam tersebut, itu menunjukkan dengan cara mereka –yakni secara kultural—melakukan pribumisasi Islam, suatu bentuk penafsiran sosial atas Islam.

Keempat, pada kenyataannya, tak ada prinsip keagamaan yang dilanggar dalam praktik salam tersebut. Karena salam tersebut dipraktikkan dalam kegiatan sosial, aktivitas keduniawian, bukan dalam praktik ritual. Dalam banyak hal, pengiyaan terhadap praktik salam ini justru menunjukkan sifat Islam yang ‘rahmah’ bagi sekalian alam dan mengayomi orang banyak. Barangkali karena itulah, meski mungkin ada yang tak setuju dengan praktik salam ini dengan alasan sifat eklektiknya, sejauh ini tak ada ‘fatwa’ yang menghukuminya tidak boleh.   

***

Dari dua kasus ini, dapat ditarik beberapa refleksi. Pertama, pribumisasi adalah suatu respon sosial-kontekstual yang bersifat khas, dan tak bisa ditransfer begitu saja ke kawasan lain. Dalam kasus pengunduran waktu salat, ia hanya relevan dalam masyarakat petani tersebut. Sifatnya sangat lokal sekali. Demikian juga dalam kasus salam yang beragam, ia hanya relevan di tingkat nasional, dan mungkin tidak bisa diterapkan di ‘nasion’ lain.

Kedua, karena ia merupakan respon, reaksi, maka pribumisasi, pertama-tama berangkat dari praktik, bukan fatwa atau opini keagamaan. Praktik itu berjalan awalnya secara kultural dan perlahan tapi pasti diterima secara sosial oleh masyarakat pendukungnya. Pandangan keagamaan baru datang belakangan, entah dengan mengabsahkannya, atau pun mendiamkannya, mauquf. Atau bisa jadi menghukuminya salah secara keagamaan, dan berusaha merevisinya, melalui proyek pemurnian, purifikasi keagamaan.

Ketiga, pribumisasi memiliki tujuan yang melampaui dan berada di luar kerangka fiqih formal, misal tujuannya kohesi sosial. Kendati demikian, bukan berarti ia bertentangan dengan prinsip fiqih itu sendiri, yakni kemaslahatan (kebaikan). Islam sebagai agama rahmat senantiasa menyediakan ruang yang luas untuk inisiatif-inisiatif baru, termasuk dikerjakan melalui proyek pribumisasi. 

Keempat, pribumisasi akhirnya adalah suatu ikhtiar untuk membuat agama (Islam) selalu relevan dan kontekstual. Pribumisasi adalah konstektualisasi. Selama kehidupan berjalan dan masalah-masalah baru muncul, ikhtiar kontekstualisasi akan selalu lahir. Ia akan selalu diproduksi terus-menerus, karena di antaranya melaluinya, (agama) Islam itu hidup dan bertahan di tengah umatnya. 

Hairus Salim HSEsais. Bekerja di Yayasan LKiS dan Gading Publishing, Jogjakarta.