Rabu, 18 Oktober 2017

SOEKARNO DAN KETIMPANGAN

Kamis, 01 Juni 2017
Dibaca sebanyak 643 kali
Tidak dapat dipungkiri bahwa Soekarno adalah salah satu pemimpin dan pemikir terbesar bangsa ini. Soekarno mampu meramu pengalaman dan pengamatannya terhadap situasi penindasan yang tersebar di berbagai pelosok negeri menjadi pemikiran yang bukan hanya revolusioner tetapi juga visioner. Revolusioner pada jamannya berarti mampu menggerakkan gairah massa untuk berjuang memperbaiki kondisi mereka melalui kemerdekaan, sementara visioner mencitakan kondisi bangsa ini kepada kemakmuran, kesejahteraan berbasis modal yang ada.

 

Banyak pemikiran dan perjuangan Soekarno didasarkan pada analisa relasi antar negara dan antar manusia yang tidak setara.  Soekarno berpendapat bahwa penjajahan dan eksploitasi antar manusia adalah alat utama untuk menancapkan kekuasaan sekaligus menjadi alat untuk mencari kesejahteraan buat bangsanya sendiri.  Karenanya, hanya dengan kemerdekaan dan berdikarilah, bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa – bangsa lain.
 

Dalam pidatonya, “Mencapai Indonesia Merdeka “ tahun 1933, Soekarno jelas berpendapat bahwa maksud pergerakan rakyat adalah suatu masyarakat yang adil dan sempurna, sebuah masyarakat yang tidak ada penindasan dan penghisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Syarat pertama untuk menggugurkan dua bentuk tersebut adalah kemerdekaan, sebuah tatanan atau kondisi yang membuat leluasa membangun masyarakat baru dan menggerakan kaki, tangan, badan melawan ketimpangan dan penghisapan yang ada.

Syarat yang kedua adalah berdikari. Berdikari sebagai konsep perjuangan bangsa sudah seringkali disampaikan Soekarno, tetapi baru mendapat perhatian ketika pidato dengan judul “Vivere Pericoloso “ dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1964 dan kemudian diulang lagi dalam Pidato berjudul “berdikari” yang mendeklarasikan “Panca Azimat Revolusi “ di peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 1965.

Berdikari merupakan bagian integral dari salah satu konsep besar Soekarno yaitu TRISAKTI, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdikari dianggap Soekarno ide yang paling kokoh untuk membentuk perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme. Konsep tersebut mendasarkan pada potensi dan tenaga yang sudah dimiliki bangsa Indonesia dan dipergunakan secara maksimal.

Soekarno berpendapat Indonesia sudah memiliki segalanya, alam yang kaya raya, rakyat yang rajin bekerja, tetapi semua hasilnya dinikmati bukan oleh pekerja, tetapi oleh tengkulak, pemilik modal besar dan kaum – kaum kaya lainnya. Karenanya struktur seperti ini harus segera diakhiri sehingga rakyat bisa merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

 

Relevansi Pemikiran Soekarno

Pertanyaan mendasar kemudian muncul, bagaimana relevansi pemikiran Soekarno terhadap kondisi sekarang yang bukan saja lebih rumit tetapi aktornya juga lebih banyak. Tentu saja pemikiran Soekarno tersebut banyak mendapatkan koreksi seiring dengan semakin dinamisnya perubahan tata ekonomi global serta perubahan sistem politik nasional.  Tata ekonomi global saat ini tidak saja mengenal ekspansi wilayah tetapi juga pada tataran yang lebih rumit yaitu perdagangan antar kawasan serta perdagangan tanpa batas dan maya sifatnya. Dari sisi aktor juga, saat ini aktor utama globalisasi dan perdagangan dunia bukan lagi negara, tetapi korporasi besar dunia yang mengandalkan jaringan-jaringan bisnis di dunia untuk mengeruk keuntungan bisnis sebesar mungkin.

Menurut “Human Development Report 2013” yang dilansir oleh UNDP, dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan tata perekonomian dunia yang signifikan. Ketika pertumbuhan ekonomi negara maju berhenti akibat krisis ekonomi tahun 2008 – 2009, negara - negara berkembang tetap tumbuh ekonominya. Kebangkitan “negara-negara selatan” menjadi perhatian utama dunia karena keberhasilan mereka memperpendek selisih GDP dan tingkat pertumbuhan perdagangan dengan negara-negara maju.

Beberapa negara besar yang ditengarai membuat perkembangan yang signifikan di tata ekonomi dunia adalah Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Afrika Selatan dan Turki. Untuk pertama kalinya dalam 150 tahun, gabungan GDP 3 negara berkembang terbesar – Brazil, China, India – sama dengan gabungan GDP negara-negara maju dari utara seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris dan Amerika Serikat.

Jika pada tahun 1950, Brazil, China, India hanya merepresentasikan sekitar 10 % kekuatan ekonomi dunia, sementara 6 negara utara merepresentasikan lebih dari 50 % kekuatan ekonomi dunia. Maka berdasarkan proyeksi, pada tahun 2050 Brazil, China, India akan menguasai 40 % perekonomian dunia. China sendiri saat ini sudah melampaui Jepang sebagai negara terbesar kedua dalam hal ekonomi.

Data tersebut bukan saja merepresentasikan aktor – aktor baru dalam perdagangan dunia, tetapi juga memberi gambaran bahwa dunia saat ini lebih terkoneksi dan saling bergantung satu sama lain. Penduduk negara berkembang dan dunia ketiga menjadi lebih banyak didengar seperti halnya mereka membagi ide-ide baru melalui media komunikasi dan menuntut agar pemerintah dan lembaga internasional lebih akuntabel.

Selain 3 negara tersebut, Indonesia juga dipandang sebagai negara yang berpotensi mewarnai perdagangan dunia di masa depan. Banyak indicator yang membuat para analis dunia meramalkan Indonesia menjadi negara ekonomi raksasa, misalnya PNB perkapita  $3,580 (2013) meroket tajam dari hanya $ 890 di tahun 1994 , akses penduduk perdesaan terhadap sumber air 76 %, jumlah penduduk miskin tinggal 11,4 %, tingkat pertumbuhan ekonomi stabil diantara angka 5,4% pertahun.

Di Indonesia, banyak fakta dibalik data tersebut yang sebenarnya membuat kita harus merefleksikan kembali pemikiran Soekarno, utamanya tentang kemampuan “kaum marhaen” menjadi penggerak perubahan social. Kamu marhaen yang memiliki alat produksi sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri sekaligus menjadi alat untuk membangun kesejeahteraan bersama.

Kaum marhaen, tak terkecuali petani masih berhadapan dengan problem yang bersifat ideologis sampai dengan teknis. Mereka dihadapkan pada problem yang tidak pernah selesai, yaitu reforma agraria dan kepemilikan tanah. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat bagi tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi (Maria Sumardjono,2001)

Sadhumuk Bathuk Sanyari Bumi, Ditohi Satumekaning Pati - Walau hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati - adalah contoh ungkapan orang Jawa yang melukiskan tanah sebagai sistem nilai yang berharga bagi rakyat sekaligus mengungkapkan bagaimana perlawanan yang dilakukan ketika ada usaha-usaha – negara atau pemilik modal - yang mencoba merampas hak milik mereka.

Hasil Sensus pertanian 2013 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan, tahun 2013 terdapat 26,126 juta rumah tangga pertanian, menurun dari tahun 2003 sebanyak 31,170 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,1 juta Rumah Tangga Petani di pulau Jawa tidak memiliki lahan sama sekali, sementara di luar Jawa terdapat 5 juta rumah tangga petani tidak memiliki lahan.  

Penurunan jumlah rumah tangga pertanian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perusahaan pertanian. Dari 4.011 perusahaan pada tahun 2003, bertambah menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberpihakan negara terhadap petani memang rendah dan lebih membuka peluang tumbuhnya perusahaan pertanian yang bermodal besar. Indikasi tersebut diperkuat dengan stagnannya luas lahan pertanian sejak tahun 2003 yang terus berkisar diangka 25 juta hektar, artinya dengan luas lahan tetap, jumlah perusaahaan bertambah, petani semakin berkurang.

Akibat keberpihakan negara yang minim, banyak rumah tangga dan tenaga kerja pertanian yang kemudian berpindah profesi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan trend tersebut, sepanjang tahun 2012 – 2013 tenaga kerja pertanian umur 15 tahun keatas turun menjadi sekitar 38 juta dari 38,8 juta, sementara sector lain seperti lembaga keuangan, real estate, jasa penyewaan menglami kenaikan dari 2,6 juta menjadi 2,9 juta tenaga kerja, pun demikian halnya dengan sector perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang mengalami kenaikan dari 23,1 juta menjadi 23, 7 juta tenaga kerja.

Dampak dari kondisi tersebut tentunya membahayakan bagi perkembangan pembangunan Indonesia. Saat ini Indonesia memasuki titik kritis karena pertumbuhan yang digadang-gadang sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai problem pembangunan ternyata menimbulkan masalah baru yaitu ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kesempatan.

Salah satu indicator yang sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini mengukur sejauh mana penyimpangan dari distribusi yang merata secara sempurna. (Arief 2014). Indeks gini ratio Indonesia pada tahun 2013 mencapai angka 0,42, tertinggi sejak tahun 1960an. Naik 10 point dibandingkan tahun 2003 yang hanya 0,32. Artinya jurang pendapatan antara orang-orang kaya Indonesia dengan orang miskin semakin lebar.

New York Times (Juli,2011) dan Forbes (Desember, 2010) melansir data yang mencengangkan. Di Indonesia, 40 orang terkaya memiliki kekayaan yang setara 10,3 % PDB tahun 2010. Proporsi tersebut sangat jauh dari proporsi negara lain, semisal 400 orang terkaya Amerika Serikat menguasai 9,4 % PDB negara tersebut. China 115 orang terkaya hanya menguasai 3,9 %, demikian halnya dengan Jepang, 26 orang terkaya Jepang hanya menguasai 1,4 % PDB negara tersebut di tahun 2010.

Data yang hampir sama juga memperlihatkan kondisi tersebut diatas,data mengenai proporsi jumlah orang terkaya Indonesia dengan jumlah kepemilikan penduduk miskin di Indonesia. Tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan kepemilikan 30 juta penduduk miskin, tahun 2010 setara dengan 60 juta penduduk miskin, sementara di tahun 2011, 40 orang terkaya di Indonesia sudah setara dengan kepemilikan 77 juta penduduk miskin di Indonesia.

Davies dkk (2009) dalam penelitiannya tentang gini wealth (indeks kekayaan) mengatakan bahwa pemusatan penguasaan asset tersebut mengindikasikan buruknya kualitas layanan dan barang public, misalnya layanan jasa kesehatan, transportasi public serta berkurangnya sumber daya yang bisa dinikmati bersama, misalnya air, sumber daya alam ataupun kualitas udara (ndaru,2014)

 

Ketimpangan Kesempatan

Bentuk ketimpangan kedua yang umum dipakai sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan adalah ketimpangan kesempatan. Ketimpangan kesempatan bisa diukur dari tiga sector dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan pasar tenaga kerja.

Harus diakui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, banyak indicator yang memperkuat asumsi tersebut. Kualitas tersebut tentunya dibarengi dengan intervensi negara yang terus menunjukkan perbaikan, seperti misalnya penambahan jumlah dan peningkatan mutu tenaga pengajar, perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan ataupun masalah muatan pelajaran/pendidikan diberbagai jenjang pendidikan.

Namun dibalik perbaikan dan peningkatan kualitas system pendidikan di Indonesia, banyak hal yang harus dibenahi agar kondisi tersebut terus membaik dan pada akhirnya amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terpenuhi. Salah satunya adalah ketimpangan dalam hal meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

 

Tabel  Angka Partisipasi Sekolah

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

Angka partisipasi sekolah (APS) 7-12 tahun

97.97

97.49

97.88

98.29

Angka partisipasi sekolah (APS) 13-15 tahun

86.11

87.58

89.52

90.48

Angka partisipasi sekolah (APS) 16-18 tahun

55.83

57.57

60.87

63.27

Angka partisipasi sekolah (APS) 19-24 tahun

13.67

13.91

15.73

19.88

 

Sumber : Badan Pusat Statistik,2014

 

Tabel diatas jika dibaca dari tahun per tahun menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di setiap jenjang umur mengalami peningkatan yang menggembirakan. Sebagai contoh angka partisipasi sekolah kelompok umur 16 – 18 tahun atau umur sekolah menengah atas mengalami peningkatan dari 55,83 % tahun 2010 menjadi 63,27 % di tahun 2013.

Tetapi jika data tersebut diabaca dari atas ke bawah, maka data tersebut menceritakan sebuah situasi kritis yang harus segera ditangani negara. Dari 98,29 % anak usia sekolah 7 – 12 tahun di tahun 2013, hanya 19,88 % yang “mampu” melanjutkan pendidikannya sampai tingkat perguruan tinggi. Artinya, Kesempatan  setiap warga negara untuk menikmati pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan dasar.

Pun demikian halnya dengan sector tenaga kerja, berdasarkan survey angkatan kerja nasional tahun 2014, penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun keatas berjumlah sekitar 181, 16 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 125, 316 juta jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, tingkat partisipasi kerjanya hanya 69,17 %, pengangguran terbuka 5,70 %.   Artinya beban negara untuk mengurangi ketimpangan di sector tenaga kerja masih tinggi karena angka pengangguran masih cukup tinggi.

 

Tabel Indikator Kesehatan

INDIKATOR

2009

2010

2011

2012

Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga medis)

77,34

79,82

81,25

83,36

Persentase penduduk yang mengobati sendiri

68,41

68,71 

66,82

67,71

Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional

24,24

27,58 

23,63

24,33

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

 

Kecenderungan perbaikan juga ditunjukkan sector kesehatan, tenaga medis dari tahun ke tahun menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam usaha mengurangi angka kematian ibu melahirkan, tetapi peran tersebut sangat kecil dalam hal mengobati warga negara yang sakit karena mereka lebih memilih untuk mengobati sendiri. Tantangan yang sama dihadapi negara karena presentase penduduk yang menggunakan obat tradisional masih cukup tinggi.

 

Orientasi ke depan

Adalah sebuah keharusan bagi sebuah negara untuk menerapkan system pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sebuah sistem yang menempatkan problem dan kebutuhan warga negara sebagai landasan pembuatan kebijakan dan keadilan social sebagai tujuannya. Tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat yang lemah dan tertindas maka cita-cita Soekarno dan pendiri bangsa lainnya yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

 Prasyarat pertama untuk mewujudkan hal tersebut adalah kepemilikan modal produksi. Hernando de soto (2003) mengatakan kepemilikan segala jenis asset adalah modal untuk mendapatkan penghasilan yang itu juga bisa digunakan untuk mengurangi ketimpangan penghasilan (Ndaru, 2014). Sebagai contoh, bagi petani kepemilikan tanah merupakan syarat mutlak yang harus segera dipenuhi. Tanpa kepemilikan tanah yang cukup untuk berproduksi, program ketahanan pangan, swasembada pangan tidak akan berhasil dan pada gilirannya sektor pertanian dan petani akan tetap terpuruk seperti sekarang ini.

Yang kedua yang harus dilakukan adalah perlindungan  negara terhadap sumber daya alam sehingga dimasa depan ketergantungan terhadap impor produk pertanian ataupun produk yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak semakin berkurang dan pada gilirannya akan mensejahterakan bangsa sendiri. Negara harus hadir dan mengintervensi pasar untuk memberikan impuls dan pada gilirannya akan mengangkat potensi produksi masyarakat. Negara harus berani menghapus sekian banyak peraturan kebijakan yang justru memperlemah posisi tawar warganya.

Ketiga, dalam konteks pergaulan internasional, yang harus dilakukan oleh negara saat ini adalah reposisi dan memperkuat solidaritas negara-negara yang saat ini masih dijadikan obyek atau pasar oleh negara maju sehingga keseimbangan posisi akan mudah datang.