Selasa, 23 Oktober 2018

OTONOMI UNTUK AKOMODASI

Selasa, 13 Februari 2018
Dibaca sebanyak 528 kali
Dalam suatu pertemuan para pemangku adat atau para sultan nusantara dengan presiden Joko Widodo di Istana Bogor (Kompas, 5 Januari, hlm. 4) lalu berkembang aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pembangunan yang lebih nyata. Tidak lupa mereka menguitp UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1 dan 2. Namun, menurut penulis, lahirnya pasal 18B ayat 1 dan 2 harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas dan menyeluruh dalam penataan kebinekaan Indonesia ke depan, tidak hanya -- mengutip aspirasi salah seorang pemangku adat tersebut-- agar perwakilan mereka dimasukkan pada unit kerja presiden. Tulisan ini hendak mencoba mengeksplorasi pengembangan implementasi dari Pasal 18 B tersebut untuk antisipasi tantangan pengelolaan kebinekaan Indonesia ke depan.

 

 

Salah Kaprah

Dalam pengertian akademik, Otonomi adalah suatu pemberian otonomi pengelolaan wilayah tertentu disebabkan karena kekhasan yang dimiliki, apakah sejarah, adat, tradisi, politik dan klaim tanah secara kolektif dengan latar belakang tertentu. Kata otonomi tersebut lebih tepat disematkan kepada daerah yang kini diberi status Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh menurut UU No. 11 2006 perubahan dari UU No. 18 2001 dan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam UU No. 21 2001. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan DKI Jakarta juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini, meskipun secara historis memiliki latar belakang sendiri dan karena itu disebut Istimewa bukan otonomi.

Penamaan UU Otonomi Daerah dalam hubungan pusat daerah sebagaiamana diatur dalam No. 23 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 32 2004 dan UU No. 22 1999 serta UU No. 33 2004 yang merupakan perubahan dari UU No. 25 1999 dalam pengertian akademik bukanlah otonomi, melainkan struktur pengelolan hubungan pusat daerah biasa. Kedua UU tersebut disebut UU Otonomi Daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan pengelolaan pusat daerah di era Orde Baru yang sentralisitk dan menindas, bukan karena sifat dan karakter daerah. Dalam arti tertentu hubungan itu bisa disebut sebagai self-government (pengelolaam pemerintahan sendiri secara terbatas). Maka, sesungguhnya yang disebut daerah atau wilayah otonomi adalah Aceh dan Papua, dan mungkin DIY dan DKI.

 

Akomodasi

Ada perkembangan pengertian autonomy yang biasanya dikaitkan dengan self-determination sejak luluhnya Perang Dingin yang menyebabkan berbagai pecahan negara-negara Komunis sn otoritarian, ada yang merdeka, bergabung dengan neraga lain atau tetap menjadi bagian dari negara semula tetapi memiliki hubungan pusat daerah yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan itu adalah bahwa otonomi yang semula diartikan sebagai persiapan (stepping stone) untuk merdeka kemudian diberi arti sebaliknya, akomodasi untuk perdamaian dan keadilan (Wolfgang F. Danspeckgruber, 2005).

Sedangkan self-determination yang semula diartikan sebagai memisahkan diri (secession) menjadi negara sediri kemudian terjadi emilioratif self-governance (pengelolaan pemerintahan sendiri secara luas) bahkan sovereignty (berdaulat) tanpa berpisah dengan negara induk, baik dalam bentuk negara kesatuan maupun federal. Berbeda dengan pengertian self-government dalam pengertian pertama di atas maka self-governance tidak hanya terbatas pada pengelolaan pemerintahan tetapi juga politik seperti partai politik lokal dan pengelolaan sumberdaya alam.

Jika kita simak perdebatan di Pansus DPR RI  terhadap pembahasan RUU Otsus Aceh dan Papua di tahun 2000-2001, maka persis suatu perdebatan tentang arti otonomi. Di pihak konservatif mengartikan pemberian otonomi (dikuatirkan) sebagai persiapan merdeka, sedangkan dari pihak progresif yang mewakili masyarakat daerah mengajukan argumentasi sebagai akomodasi aspirasi mereka. Presiden Gus Dur memberikan garis tegas kepada perwakilannya di DPR ketika itu: “berikan apa yang mereka minta kecuali merdeka.” 

Pemecahan seperti ini oleh Danspeckgruber disebut sebagai ‘resolusi damai yang bersifat permanen’ disebabkan karena tidak mengubah hubungan dengan negara lain baik negara tetangga, regional maupun internasional karena pemisahan diri seringkali mengundang kekerasan. Sedangkan hubungan ke dalam, meskipun terjadi perubahan cukup drastis, tetapi tidak saja terjadi penghargaan kepada satuan-satuan adat dan tokoh adat melainkan juga pemerataan dan keadilan.

 

Antisipasi

Saya yakin bahwa tidak ada niat dari para pemangku adat dan raja nusantara tersebut untuk mengajukan lebih dari aspirasi dan keinginannya untuk partisipasi lebih banyak. Demikian halnya, sikap presiden Jokowi yang mendengarkan dan tidak keburu memberikan respon, sebagai sikap bijaksana. Tetapi perkembangan global tidak bisa dipungkiri akan lahirnya masyarakat yang lebih plural dan multikultural. Di era seperti itu, satuan-satuan sosial, budaya dan adat akan menyuarakan aspirasi lebih keras dan tegas.

Tidak ada jeleknya, tidak seperti masa lalu yang menunggu gejolak dan konflik mengemuka, maka pemerintah perlu mengantisipasi dan menyusun respon tersebut secara pro aktif. UU No. 6 2014 tentang Desa sudah memberikan antisipasi tentang satuan-satuan sosial dan adat dalam lingkup desa, tetapi satuan-satuan tradisi seperti kepercayaan lokal dan keraton atau kesultanan yang masih ada belum dicakup.

Pemberian otonomi kepada mereka dengan aturan dan batasan yang jelas justru untuk mengakomodasi mereka dalam sutau sistem kenegaraan dan pemerintahan demokrasi yang kontekstual. Aturan seperti itu juga untuk mengantisiasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian terjadinya konflik internal di antara mereka sendiri di beberapa daerah sekarang ini. ***