Sabtu, 25 November 2017

PERDA INTOLERANSI, PERDA RADIKALISME, DAN NASIB RUU ANTITERORISME

Selasa, 17 Oktober 2017
oleh : Heru Harjo Hutomo
Dibaca sebanyak 194 kali
GP ANSOR DKI Jakarta pernah menggulirkan wacana tentang perda intoleransi. Wacana ini tentu saja tak menyembul begitu saja atau mengada-ada. Masih terekam dalam ingatan kita, efek dari pilkada Jakarta yang bahkan sampai menembus sampai ke daerah-daerah. Sentimen-sentimen SARA yang nyaris mengoyak keguyuban sosial—yang anehnya, kontestasi politik setingkat provinsi, mampu membuat gaduh secara nasional. Apakah ini bagian dari permainan timses ataukah komodifikasi media? Atau, bagian dari grand design untuk menjadikan negara-bangsa ini berazaskan agama tertentu?

 

 

Apapun itu, yang jelas, dengan dihelatnya pilkada Jakarta, sektarianisme dan intoleransi menguat, seperti menemukan momennya—bahkan diselingi pula oleh aksi-aksi terorisme.

Ada kabar, jenazah seorang janda pun sampai harus ditolak untuk disholatkan di masjid karena memilih kandidat tertentu. Pekik “kafir” dengan mudahnya dikeluarkan. Dan nalar, tentu saja, mendekati nomor sekian. Rasionalitas dikorbankan demi iman buta yang berkelindan dengan kepentingan tertentu. Artinya, di sini, intoleransi telah berlangsung sedemikian parahnya.

Belum lagi di daerah. Paham-paham (keagamaan) radikal—yang selama ini nyaris luput dari perhatian—tumbuh bersemi, menjangkiti kalangan bawah, terdidik, hingga birokrasi. Orang seperti tak lagi bisa memilah dan memilih: mana urusan agama dan mana urusan politik. Pendeknya, pilar-pilar kebangsaan ini tengah terancam.

Bertolak dari keprihatinan-keprihatinan itulah, tampaknya, GP Ansor mewacanakan perda intoleransi. Dan, nun jauh di Timur, pemprov Jawa Timur juga tengah menggodok perda radikalisme.

Tentu, soal mekanisme ataupun hal-hal teknis mengenai perda intoleransi ataupun perda radikalisme tersebut bukanlah urusan saya. Seperti biasa, saya hanya berkepentingan dengan ide-ide dasar yang melatarinya.

Kapankah sebuah paham dan tindakan dapat dikategorikan intoleran sehingga dapat dikenakan sanksi agar tak berulang kembali?

Kita tahu, berbagai kasus intoleran yang sudah terkategorikan sebagai tindakan pidana atau telah ada pasal-pasalnya dalam KUHP dan juga UU ITE. Yang menarik buat saya, yang berkaitan dengan sesuatu yang belum ada sanksinya dalam aturan atau tata perundangan: sesuatu yang laten, yang berkaitan dengan penafsiran, pemahaman berbahaya yang selalu terus dipupuk.

Beberapa kasus mutakhir yang sempat terungkap, semacam HTI, adalah bukti semua itu. Tak perlu kaget, jika paham-paham semacam itu sudah sampai merasuki, mengubah mindset, dari orang kampungan hingga gedongan, dari jalanan hingga perumahan, kelas bawah hingga instansi pemerintah, dari sawah hingga sekolah. Modus operandi-nya yang bermacam untuk menggaet “umat.” Tak tergaet, pemaksaan dan teror (mental) pun digencarkan—sampai mereka terdiam, tak melawan, dengan berbagai dalih tentu saja.

Terbongkarnya HTI—dan berbagai modus operandi-nya untuk menjangkiti masyarakat—telah sedikit menyingkap eksistensi ideologi dan gerakan semacam itu, ideologi dan gerakan tertutup.

Maka, dengan melihat itu semua, saya bisa memaklumi kenapa GP Ansor DKI Jakarta dan pemprov Jawa Timur sampai harus melontarkan dan menggodok perda-perda tersebut.

Tak cukupkah berbagai aturan atau tata perundangan yang selama ini ada, untuk menanggulangi kasus-kasus intoleransi, radikalisme, dan terorisme?

Ada yang mengatakan, bahwa sebenarnya masalahnya adalah pada penegakan hukum. Selama penegakan hukum masih tebang-pilih, selama itu pula tindakan-tindakan intoleran tetap terjadi. Alasan mayoritas selalu dijadikan alibi bagi para penegak hukum, kata mereka.

Saya pikir, pendapat semacam itu tak sepenuhnya luput. Sering kita lihat—tengok saja berbagai kasus sang Imam besar FPI Rizieq Shihab—ada kesan kesan kewibawaan pemerintah luntur oleh klaim mayoritas.

Tapi pendapat-pendapat semacam itu bukanlah yang sesungguhnya ingin saya kuliti. Sebab, jelas, pelanggaran-pelanggaran semacam itu sudah ada sanksi-sanksinya.

Orang berulang kali melanggar, tak jera, tak bisa sadar hukum. Adakah ini masalah “kriminal” biasa? Tentu, kita bisa melihat, tindakan-tindakan pelanggaran semacam itu, yang berusaha saya kuliti, sering memakai tudung keagamaan. Artinya, hal ini berkaitan dengan sumber yang jauh lebih dalam. Adakah yang salah dari cara memahami sumber agamanya? Seandainya salah, lantas bagaimanakah melakukan tindakan pencegahan?

Taruhlah masalah jilbab, sebagai contoh sederhana. Intoleransi semacam ini sudah barang tentu melanggar HAM. Perundungan-perundungan yang banyak kita temui terhadap lyan: orang-orang yang tak sama dan tak sepaham dengan kita, baik suku, agama, dan ras. Belum lagi jika hal ini dibalut dengan kepentingan politis tertentu.

Selalu saja, karena barangkali terlalu dipandang “ringan” untuk diselesaikan secara hukum, upaya untuk menyelesaikannya diambillah jalan “kekeluargaan.” Efek jera tak ada. Ada pepatah Jawa: kriwikan dadi grojogan. Masalah yang dianggap “kecil” lama kelamaan akan menjadi besar, dan barangkali tak akan tertangani, menjelma bah.

Seandainya perlakuan-perlakuan intoleran semacam ini tetap tak ada sanksi tegas, apalagi jalan yang ditempuh selain mobilisasi massa?

Intoleransi dan teorisme adalah output radikalisme. Intoleransi dan terorisme bertolak dari pola pemahaman (yang radikal). Artinya, di sini, jika kita menghendaki penanganan yang lebih mendalam adalah pikiran, polanya, cara pemahamannya.

Bisakah, kemudian, sebuah pemikiran dihakimi atau bahkan dikenai sanksi? Pendapat umum yang sering kita dengar, pemikiran itu tak bisa dihakimi kecuali oleh pemikiran, bukan oleh aturan, tata perundangan, atau hukum.

Saya tak sepenuhnya bertepuk ide dengan pandangan di atas. Lalu bagaimana dengan pembubaran ormas-ormas pengusung mimpi khilafah yang telah dilakukan pemerintah?

Atas nama logika, bagi saya, sebuah pemahaman pun sudah dapat dihakimi dan dikenai sanksi. Taruhlah pluralisme—tak usah dibedakan dengan “pluralitas.” Pluralisme bertolak dari realitas yang majemuk, plural. Tak ada kaitannya dengan soal akidah. Dalam konteks Indonesia, sebut salah satu pembela dan pengusungnya, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur selalu bertolak dari realitas, urusan—katakanlah—“akidah” adalah belakangan. Bukan karena masalah yang menjadi hak prerogatif Tuhan itu tak penting, tapi hal ini dilakukannya lebih menyangkut pada nilai guna dan realitas Indonesia yang majemuk. Satu nilai yang diagungkan oleh Gus Dur adalah nilai kemanusiaan. Banyak ucapan dan laku-nya yang membuktikan hal itu. Dengan mengelaborasi al-Hujwiri, seorang sufi sekaligus dokumentator sufisme, muallif al-Kasf al-Mahjub, ia mengatakan bahwa “Tuhan tak perlu di bela, Dia sudah maha segalanya. Biarlah mereka yang diperlakukan tidak adil.”

Arti dari semua ini, Gus Dur lebih mementingkan aspek etik daripada metafisik. Itulah kenapa, saya pernah menyebut pemikirannya sebagai constructive pragmatism (“Memandang Cara Pandang Gus Dur,” www.kampunggusdurian.com).

Dengan mengatakan bahwa pluralisme Gus Dur adalah sejenis pluralisme etik ada beberapa konsekuensi logis dan hukum sekaligus. Etik, di sini, adalah sebuah batasan.

Dalam studi hukum ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum dalam maknanya yang luas bisa menyangkut ataupun bersumber dari etiket (norma sosial), tata perundangan, konvensi, etika, dan sebagainya. Berbicara etika adalah berbicara kemanusiaan, relasi antara manusia dengan manusia. Dan bukankah justru hukum ada dalam rangka menjaga relasi semacam itu?

Secara etik, benarkah paham keislaman sebagaimana yang dipeluk oleh IS (Islamic State) dan para pengusung mimpi khilafah? Benarkah paham wahabi-takfiri yang sangat intoleran dan cenderung memaksakan kehendak?

Secara etik, paham-paham semacam ini telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Siapa pun tak akan meragukan hal itu, seandainya mau jujur. Radikalisme bertolak dari absolutisme kebenaran, ketertutupan, mau menang sendiri. Politik yang pada akhirnya adalah soal negosiasi, diingkari. Taruhlah Islam radikal—semisal IS, HTI, dan seterusnya—yang sudah pernah saya singgung sumber, karakteristik, agenda, dan proses penalaran mereka (Matinya Nalar Kritis www.jalandamai.org). Kita bisa tahu sifat dasar mereka untuk tak mau berbagi ruang. Sedangkan fakta geografis-kultural dan konstitusi negara-bangsa ini menyiratkan kesediaan untuk berbagi ruang. Maka, inilah salah satu dasar untuk menghakimi, bahkan secara hukum, ketika sebuah ideologi—pada aras etik: kehidupan bermasyarakat dan bernegara—abai terhadap fakta-fakta di atas.

Maka dalam logika ini, keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas semacam HTI—lewat perppu ormas 2/17—dapat dibenarkan. Etik bukan bicara soal baik-buruk, tapi benar-salah.

Aspek etik dapat juga dijadikan dasar tindakan preventif. Taruhlah AD/ART ormas semacam HTI, atau ideologi yang menjadi motor gerakannya, pada aras pemikiran etik sudah layak untuk dipersoalkan. Sebab, ideologi ibarat otak dan organisasi adalah tubuhnya. Terkait keberadaan ormas atau kelompok yang kerap berulah, yang sering kita temukan: otaknya sakit, tubuhnya pun sakit. Atau: otaknya waras, tubuhnya sakit.

Tak usah menjilat ludah sendiri dengan mengatasnamakan demokrasi. Ada banyak orang yang mengklaim diri mereka demokratis sering memandang bahwa demokrasi adalah tujuan, bukan salah satu sarana. Maka, akhirnya, secara logis, akan gagap ketika menghadapi paradoks demokrasi—misalnya, terhadap ideologi-ideologi yang antidemokrasi.

Para founding fathers kita rupanya sadar akan paradoks semacam ini, maka dalam konstitusi disebutkan, bahwa selain negara-bangsa ini menganut sistem demokrasi juga berbentuk nomokrasi. Demokrasi dan kedaulatan hukum adalah dua sisi dari sekeping koin yang sama. Demokrasi tanpa nomokrasi hanyalah anarki. Dan nomokrasi tanpa demokrasi hanyalah otoritarianisme.

Wacana perda intoleransi yang pernah digulirkan GP Ansor DKI Jakarta, perda radikalisme yang tengah digodok pemprov Jawa Timur, dan RUU Antiterorisme yang sedang digodok pemerintah, secara etik dapat dibenarkan. Dan saya kira, demokrasi yang merupakan produk humanisme tak akan terciderai.