Selasa, 22 Oktober 2019

BELAJAR DARI KOOPERASI SAGUAPAC DAN REVOLUSI AIR CHOCABAMBA, BOLIVIA; TATA KELOLA AIR GLOBAL

Selasa, 25 Maret 2014
oleh : Bosman Batubara
Dibaca sebanyak 1998 kali
Air adalah sumber kehidupan. Pada 2010 melalui Resolusi 64/292 , Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan air dalam poin Hak Asasi Manusia (HAM). ”,…equitable access to safe and clean drinking water and sanitation as an integral component of the realization of all human rights [akses yang setara terhadap air minum bersih dan sanitasi adalah bagian tak terpisahkan dari realisasi HAM],” demikian PBB (2010). Lebih mendasar, antara 55-78% tubuh manusia terdiri dari air, tergantung ukuran badan. Agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan antara satu sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi. Jumlah ini dinamis. Tergantung pada, antara lain, tingkat aktivitas, suhu, dan kelembaban.

Air adalah kekuasaan. Jauh sebelum Marx merumuskan sirkulasi kapital, air sudah bersirkulasi dalam tubuh, masyarakat, dan ekosistem. Siapa yang memiliki kekuasaan maka ia mengontrol air. Sebaliknya, mereka yang memiliki air akan mampu mengontrol kekuasaan (Swyngedow 2004: 61).

 

Perhatian dunia terhadap krisis air bersih pada dasarnya sudah mulai sejak tahun 1950-an melalui proyek United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang air bersih di daerah beriklim kering dan semi-kering. Tonggak selanjutnya adalah pada 1972 ketika berlangsung United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia. Pada 1977, diselenggarakan United Nations Water Resources Conference di Mar del Plata yang secara spesifik sudah mendiskusikan air bersih. Masalah utama yang menjadi perhatian di Mar del Plata adalah bahwa semua orang, terlepas dari seperti apapun kondisi ekonomi dan sosialnya, memiliki hak untuk mengakses air minum dengan kuantitas dan kualitas yang mencukupi untuk kebutuhan dasar (UN, 1977).

 

Sebagai hasil dari Konferensi di Mar del Plata, International Drinking Water Supply and Sanitation Decade diluncurkan pada 1981 dengan tujuan menyediakan air minum yang aman dan sanitasi pada daerah perkotaan dan pedesaan pada 1990. Tetapi rupanya tujuan ini tidak tercapai, dan ini memicu perhatian yang lebih luas dari kalangan internasional tentang isu ini.

 

Pada 1990-an, lembaga-lembaga donor internasional mulai memunculkan berbagai strategi yang berbeda dalam hal bantuan internasional. Tercatat ke dalam kelompok ini adalah Canadian International Development Agency (CIDA), French Ministry of Cooperation, German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Overseas Development Administration (Inggris), dan United States Agency for International Development (USAID). Pergeseran paradigmatik yang terjadi adalah adanya pandangan bahwa permasalahan krisis air sudah tidak bisa dihadapi dengan pola lama dengan cara memompa dan membersihkannya. Tetapi, faktor-faktor lingkungan yang lebih luas juga harus diperhatikan dalam hal pengelolaan dan pembangunan sumber daya air (Finger and Allouche, 2002; hlm. 37).

 

Mata dunia kemudian semakin terbuka dengan adanya krisis di Aral Sea yang pada tahun 1990-an semakin memperlihatkan dampaknya yang nyata. Krisis Laut Aral terjadi karena pembangunan bendungan di beberapa sungai yang masuk ke Laut Aral untuk kepentingan irigasi yang pada ujungnya diharapkan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya ketika Laut Aral mengering dan menyisakan salah satu bencana ekologi terparah pada abad ke-20 (Glantz, 2004).

 

Genderang privatisasi air dibuka pada 1992 melalui sebuah konferensi internasional tentang air dan lingkungan (International Conference on Water and the Environment/ICWE) yang diadakan di Dublin, Irlandia pada 26-31 Januari 1992. Konferensi ini diikuti oleh 24 lembaga rezim United Nation (UN). ICWE pada dasarnya menyiapkan masukan untuk masalah-masalah di bidang air tawar yang akan dibicarakan pada United Nations Conferences on Environment and Development (UNCED) di Rio de Jeneiro, Brasil, pada Juni 1992. ICWE menghasilkan 4 asas panduan (guiding principles) yang kemudian terkenal dengan “Dublin Principles”. Salah satu yang paling sering dikutip adalah “prinsip nomor 4” yang berbunyi: “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good” [air memiliki nilai ekonomis dalam seluruh bentuk penggunaannya dan harus diperlakukan sebagai barang ekonomis].

 

Poin soal memperlakukan air sebagai barang eknomis inilah yang memicu munculnya komodifikasi dan privatisasi sumber daya air di berbagai daerah di belahan dunia pada era neoliberal. Neoliberalisme adalah teori ekonomi politik yang berpandangan bahwa kehidupan manusia yang lebih baik dapat dicapai dengan memberikan kebebasan bagi individu dalam kerangka hak privat yang ketat, pasar, dan perdagangan bebas. Pada intinya, intelektual neoliberal seperti Friedrich von Hayek dan Ludvig von Mises mengampanyekan pengurangan peran negara di bidang ekonomi. Di sisi lain, pasar harus dibuat lebih berfungsi. Bahkan, apabila pasar tidak berfungsi dalam sektor seperti air, pendidikan, kesehatan, dan tanah, maka ia perlu diciptakan dengan bantuan negara (Harvey 2005: 1–38). Dari sinilah skema komodifikasi, dan privatisasi sebagai salah satu unsurnya, muncul.

 

Komodifikasi di sini mengacu ke Gómez-Baggethun dan Ruiz-Pérez (2011) yang, berdasarkan analisis terhadap valuasi ekonomi jasa ekosistem, membagi proses komodifikasi ke dalam empat bagian, yaitu: 1)mengerangkai fungsi ekosistem sebagai jasa eksositem dengan pendekatan antroposentris (economic framing); 2)penentuan harga jasa ekosistem (monetization); dan 3)pengakuan terhadap konsep jasa ekosistem itu sendiri (appropriation) dan mengoperasikannya misalnya melalui skema kepemilikan terhadap jasa eksosistem yang spesifik. Di titik inilah biasanya sering terjadi perampasan terhadap (yang tadinya) milik umum menjadi milik privat dan; 4) komersialisasi yang meliputi penciptaan struktur untuk penjualan dan pertukaran jasa eksosistem dengan menjadikannya sebagai komoditas.

 

Komoditas di sini mengambil pengertian seperti yang dijelaskan oleh Polanyi (2001; 75) bahwa “commodities are here empirically defined as objects produced for sale on the market” [komoditas secara empiris berarti obyek yang diproduksi untuk dijual di pasar]. Masalahnya, manusia tidak pernah memproduksi air, ia ada bagian dari siklus alamiah. Atau dengan kata lain, ia bukan komoditas.

 

Meskipun manusia tidak menciptakan air, dan dengan demikian bukan komoditas, tetapi neoliberalisme menjadikannya komoditas, atau yang oleh Polanyi disebut sebagai “fictitious commodity” [komoditas fiktif]. Dalam konteks neoliberal, privatisasi menjadi salah satu strategi akumulasi kapital. Penghisapan, dan kemudian ketimpangan, adalah sisi yang lain dari akumulasi. Privatisasi air terjadi, misalnya, di Indonesia (Ardhianie 2005), India (Coelho 2004), Bolivia (Spronk 2007), Chili (Baer 2011), Prancis dan Jerman (Fitch 2007), dan Afrika Selatan (Smith 2003). Rezim lembaga finansial yang dimotori oleh IMF dan WB mendesakkan agenda privatiasi berbagai pelayanan di sektor publik seperti air, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Lembaga donor internasional, dalam beberapa titik, dapat digolongkan sebagai instrumen terhadap privatisasi sektor ini.

 

Konteks Indonesia 

 

Runtuhnya Orde Baru semakin menguatkan ekonomi neoliberal di Indonesia. Sejatinya penguatan ekonomi pasar telah dimulai jauh sebelumnya pada tahun 1967 ketika tiga undang-undang pro-pasar, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Kehutanan, dan Undang-undang Pertambangan disahkan. Hal ini persis seperti yang dinyatakan Polanyi melalui studinya pada kasus sekitar Perang Dunia I di negara-negara Eropa yang memperlihatkan bahwa “human society had become an accessory of the conomic system” [kehidupan manusia sudah menjadi pelengkap belaka dalam sistem ekonomi] (Polanyi, 2001; 79). Ini menggeser paham bahwa seharusnya yang diperlukan adalah sebaliknya, sistem ekonomi yang menjadi pendukung kehidupan manusia. Menguatnya ekonomi pasar yang sangat mempercayai bahwa pasar memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri (self-regulating market) tanpa intervensi dari negara (interventionism) (Polanyi, 2001; 71) ditandai dengan pengurangan peran negara di berbagai sektor, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola sumber daya alam. Air adalah salah satu dari yang terakhir.

 

Dalam konteks konstitusi, apa yang terjadi dalam rezim neoliberalisme sekarang sudah bergeser jauh. Kedaulatan rakyat dalam sektor sumber daya alam dapat definisikan sebagai hak mengakses, mengontrol, memiliki, memeroleh hasil dari, dan rasa aman dalam menggarap sumberdaya alam melalui peran negara yang diasumsikan melindungi rakyatnya. Inilah yang muncul dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3. Air, menjadi sumber daya yang harus diatur dalam konteks kedaulatan rakyat. Kenyataan bukan demikian adanya. Ternyata Indonesia telah menjadi negara predator yang memakan rakyatnya sendiri. Faktanya, sebagai contoh, perusahaan air di Ibukota Jakarta sudah dikuasai oleh perusahaan asing, dan digunakan bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Melalui karya seminalnya, Kooy (2008) telah menjelaskan sejarah pengelolaan air minum di Jakarta. Pada zaman kolonial pelayanan berorientasi pada orang-orang Eropa, disusul China, dan baru kemudian orang lokal. Pada periode 1922-1945, konfigurasinya masih sama, hanya sekitar 20% orang lokal yang  terhubungkan dengan saluran pipa air minum, 60% populasi China, dan 100% populasi Eropa. Di masa Soekarno, dibangunlah Surface Water Treatment Pejompongan I dan II (1950-1966). Pada tahun 1959 hanya 15% warga Jakarta (elite lokal) yang memiliki akses terhadap air minum pipa, dan sisa penduduk masih tetap mengandalkan kebutuhan air minum mereka dari air tanah dan sungai. Orde Baru berorientasi industri, dan dengan demikian Water Treatment Plant (WTP) Pulogadung dibangun dengan tujuan utama melayani Pulogadung Industrial Estate. Tercatat pada dekade 70-an, 90% warga kampung-kampung di Jakarta tetap mengandalkan air tanah dan sungai untuk kebutuhan mereka (Kooy, 2008). Hal ini ironis karena uang untuk membangun infrastruktur pengairan ini berasal dari pinjaman lembaga donor seperti WB dan Pemerintah Jepang, yang artinya dibayar oleh rakyat Indonesia. Di awal abad ke-21, sekitar 70% populasi Jakarta memenuhi kebutuhan airnya dari air tanah (Colbran, 2009).

 

Privatisasi air di Jakarta dimulai pada tahun 1997 ketika konsesi untuk jangka waktu 25 tahun ditandatangani oleh pemerintah dengan RWE Thames Water, sebuah peruasahaan yang berbasis di Jerman  (Ardhianie, 2005). Dan ini berlangsung terus sampai sekarang.

 

Tahun lalu, Gubernur DKI, Jokowi mencoba mengartikulasikan ideologi-politik nasionalisme. Jokowi mau mengikuti jejak Soekarno yang pada 1957-59 memimpin nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, sebelum akhirnya dengan bantuan AS ia didongkel dari kursi kepresidenan. Jokowi, yang ketika itu baru naik menjadi Gubernur DKI dan sekarang dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP, langsung mencoba menemukan kembali artikulasi ideologi-politik nasionalisme melalui usahanya untuk mengambil alih perusahaan minum yang melayani masyarakat di DKI, Palyja, dari tangan perusahaan internasional.

 

Di kota-kota lain di seluruh Indonesia, berdasarkan pemetaan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) pada 2010 diketahui beberapa permasalahan yang ada dalam sektor teknik dan manajemen pengelolaan air minum di Indonesia. Secara umum kuantitas air tidak mencukupi karena: 1)sumber air baku yang terbatas, 2)adanya konflik antar wilayah, dan;  3)area tangkapan air yang terganggu sehingga debit turun drastis pada musim kemarau.  Permasalahan di bidang kualitas air adalah adanya pencemaran limbah industri dan rumah tangga, dan akibat terjadinya erosi di daerah hulu.

 

Permasalahan di bidang teknis di atas semakin diperparah dengan adanya permasalahan lain di bidang manajemen seperti rekrutmen direksi dan pegawai yang tidak akuntabel, tidak tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dan rendahnya wawasan dan penguasaan teknologi di bidang air.

 

Kedua permasalahan di atas ditambah permasalahan lain di bidang keuangan dan kebijakan, adalah hal-hal yang menyebabkan tidak sehatnya kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Berdasarkan evaluasi Perpamsi pada tahun 2009 terhadap 337 entitas penyedia air minum di Indonesia, hanya 103 entitas yang menunjukkan kinerja ‘Sehat’, 115 menunjukkan kinerja ‘Kurang Sehat’ dan 119 yang lain menunjukkan kinerja ‘Sakit’.

 

Lemahnya beberapa bidang di sektor perusahaan ini secara langsung berhubungan dengan rendahnya kemampuan PDAM menyediakan air minum bagi masyarakat. Dari sekitar 237 juta penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2010, hanya sekitar 8 juta (3,4%) yang menjadi pelanggan PDAM. Angka ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan data Bank Dunia pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa 78,6% populasi di Indonesia terhubungkan ke improved water sources di luar air pipa, seperti  mata air, sumur bor dan air hujan.

 

Sebagai contoh, di Jawa Tengah (Jateng) terdapat 35 entitas penyedia air minum yang dikelola dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 24 diantaranya berstatus “sehat”, 5 “kurang sehat,” dan 6 sisanya “sakit” (Tabel 1).  Ke-35 entitas ini melayani 1.001.159 pelanggan, (Perpamsi, 2010) alias hanya 0,039% dari keseluruhan penduduk Jateng.

 

 

Berbagai persoalan di atas muncul karena selama ini PDAM lebih mengabdi kepada kekuasaan ketimbang melayani rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip “melayani rakyat” yang seharusnya diimani oleh PDAM. Tata kelola perusahaan selama ini mengarahkan PDAM bertanggungjawab kepada pemerintah daerah (ke atas), bukan kepada pelanggan (ke bawah). Dengan demikian, pelanggan, yang sebenarnya adalah pemilik sah dari sumber daya alam seperti air, hanya menjadi konsumen belaka dan tidak memiliki daya tawar terhadap kebijakan. Atau dengan kata lain, menjadi obyek eksploitasi. Bukan subyek aktif dari tata kelola pembangunan dan pelayanan itu sendiri. Dan hal ini secara otomatis mematikan daya kontrol dari rakyat, sehingga perusahaan-perusahaan air ini tidak maju-maju.

 

Berkaca dari kasus Jakarta, melihat masifnya perkembangan neoliberalisme, maka PDAM-PDAM di berbagai daerah di Indonsia sebenarnya berada dalam posisi yang rawan diprivatisasi.

 

Setidaknya privatisasi dan isu rendahnya kemampuan seperti yang dibahas di atas menjadi pokok permasalahan dalam industri pelayanan air terhadap warga di Indonesia sekarang. Salah satu cara untuk menjawab kedua permasalahan di atas adalah dengan merombak tata kelola perusahaan daerah menjadi kooperasi. Karena dengan sistem kooperasi, sebuah perusahaan air memiliki ketersambungan yang konkrit dengan basis massa yang akan mengontrolnya, dan dengan demikian, secara perlahan perusahaan akan bergerak maju karena mendapatkan otokritik terus-menerus dari pelanggan (yang juga pemiliknya). Di sisi lain, anggota kooperasi juga akan menjaga kooperasinya dari arus privatisasi, pelanggan akan bergerak mempertahankan haknya ketika ia akan diprivatisasi. Untuk ini, kita perlu melihat kasus di Bolivia. Memang, kedua kasus yang akan dijelaskan tidak terjadi di kota yang sama, tetapi dalam sebuah kesempatan, Carlos Crespo Flores, salah seorang aktivis di Chocabamba, menyebutkan bahwa para aktivis anti privatisasi air saling berjejaring lintas kota di Bolivia.

 

Belajar dari Kooperasi SAGUAPAC dan Revolusi Air Chocabamba, Bolivia 

 

Kooperasi SAGUAPAC (Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz Limitada) didirikan pada 9 Agustus 1979 di Kota Santa Cruz, kota yang terletak di bagian timur Bolivia. Keputusan untuk mendirikan kooperasi air ini didorong oleh adanya undang-undang kooperasi di Bolivia, Ley de Cooverativas, yang disyahkan pada 1959. Kooperasi pertama, Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (COTAS) didirikan pada 1962 untuk sektor komunikasi. Berikutnya adalah Cooperativas Rurales de Electricidan (CRE) di sektor listrik.

 

Struktur pengambilan keputusan di SAGUAPAC berdasarkan susunan klasik kooperasi. Keputusan berada di tangan 96.000 anggota/pelanggannya yang terbagi ke dalam 9 distrik air, distritos de agua, yang dibentuk di dalam kota Santa Cruz. Setiap dua tahun, pertemuan diadakan di setiap distrik air dengan dua fungsi utama. Pertama, memilih anggota perwakilan distrik, conseco de distrito, untuk masa jabatan enam tahun. Kedua, memilih tiga perwakilan yang akan duduk dalam perwalian tingkat kota untuk masa jabatan dua tahun. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, para anggota/pelanggan harus menunjukkan kartu identitas dan bukti pembayaran air.

 

SAGUAPAC adalah entitas pelayanan air terbaik di seluruh Amerika Latin. Kualitas ini dapat dinilai dengan beberapa indikator, misalnya, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi teknis adalah hubungan antara sumberdaya yang masuk dan keluar, yang dapat diukur dengan berbagai parameter: 1)air yang hilang (water loss) adalah ekspresi dari air yang tak terhitung. Indikator ini mengukur perbedaan antara volume air yang didistribusikan dengan air yang terjual, dinyatakan dalam bentuk persentase produk air yang terkirim ke sistem distribusi; 2)Produktivitas staf adalah jumlah pegawai per-seribu pelanggan; 3)Kemampuan meter adalah persentase sambungan pipa dalam meter. Sementara, efisiensi finansial adalah tingkat kesuksesan dalam mencapai target organisasi dengan pengeluaran minimum, dapat diukur dengan: 1)tarif rerata air; 2)perbandingan pegawai dengan biaya operasi; dan 3)efisiensi mengoleksi adalah perbanding pembayaran dengan tagihan per tahun.

 

Di bidang efektivitas, yang berarti sampai dimana output mencapai tujuan awal, ada dua parameter yang bisa dipakai: 1)cakupan pelayanan yang mengukur perbandingan populasi di area yang dilayani dengan jumlah penduduk yang menerima pelayanan; dan 2)ketersediaan air yang diukur berdasarkan kemenerusan pelayanan setiap harinya (Nickson, 1998).

 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, Tabel 2 menampilkan perbandingan beberapa entitas penyedia air di Bolivia ditambah, meskipun dengan data yang tidak penuh, Palyja, Jakarta. Secara jelas terlihat bahwa kooperasi SAGUAPAC memiliki efisiensi (teknis dan finansial) serta efektivitas yang lebih bagus dari SEMAPA (Chocabamba, Bolivia) yang dikelola dengan sistem public-collective partnership dan Palyja yang dikelola dengan sistem public-private partnership (diprivatisasi). Khusus untuk tarif air, di Bolivia, SAGUAPAC menjual 0.3 USD/m3, sedangkan Palyja di Jakarta menjual 0.7 USD/m3, alias yang tertinggi di ASEAN (Iwan, 2008).

 

 

Dalam hal perlawanan terhadap privatisasi, tidak banyak gerakan sosial di dunia ini yang mampu menghalang agenda neoliberalisme privatisasi air. Salah satunya adalah perang air yang terjadi pada 1999-2001 di Chocabamba, dan Januari 2005 di El Alto, Bolivia. Kedua gerakan ini berhasil menghambat perusahaan transnasional yang mau mengambil alih perusahaan air di kedua kota (Spronk, 2007).

 

Pada 1997, pemerintah Bolivia di bawah Sánchez de Lozada menandatangai negosiasi rahasia untuk memprivatiasasi perusahaan air lokal. Konsesi ini sangat tidak menarik dari sudut pandang bisnis karena melibatkan komitmen untuk membangun sebuah bendungan, maka tidak ada tender yang masuk. Pemerintah kemudian membuka kesempatan lagi pada 1999. Pada September di tahun itu, pemerintah memberikan konsesi kepada satu-satunya penawar yang masuk, yaitu Aguas del Tunari, anak perusahaan raksasa internasional yang bermarkas di Amerika  Serikat, Bechtel.

 

Karena berbagai penyesuian yang dilakukan oleh Aguas del Tunari, seperti kenaikan tarif, warga mengamuk terutama setelah mereka frustrasi akibat kenaikan pembayaran air pada November 1999. Warga kota, yang kemudian didukung oleh  gerakan tani, membentuk Coordinadora, sebuah organisasi gabungan untuk melawan proses privatisasi air ini. Puncaknya adalah pada April 4-12 ketika Coordinadora men-shut down Chocabamba dengan memblok jalan, bandara, dan menggelar demonstrasi yang masif. Hasilnya, Betchel terlempar dari Chocabamba.

 

Mobilisasi yang lain melawan privatisasi terjadi di El Alto/La Paz, Bolivia. Kasusnya hampir sama. Pada 1997, pemerintah pusat memberikan konsesi kepada Aguas del Illimani, anak perusahaan air raksasa Perancis, Suez. Pada Januari 2005, ribuan warga El Alto tumpah ke jalan-jalan menuntut pemutusan kontrak dengan Aguas del Illimani. Setelah aksi tiga hari yang masif yang melumpuhkan seluruh kota El Alto, akhirnya pemerintah memutuskan kontrak dengan Aguas del Illimani (Spronk, 2007).

 

Penutup 

 

Dalam konteks Indonesia, konversi PDAM menjadi kooperasi bisa dilakukan apabila didukung oleh gerakan rakyat (pelanggan) yang kuat dan pemeritah, eksekutif dan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah, yang ideologis. Ini artinya mengasumsikan adanya satu, atau koalisi partai politik, yang memiliki suara mayoritas sehingga memiliki kekuatan politik mengubah berbagai aturan yang mengganjal proses konversi.

 

*tulisan ini didiskusikan di Persma Balairung, UGM, 20 Maret 2014.

 

Daftar Pustaka

Ardhianie, N. 2005. “Water Privatisation in Indonesia.” Dalam Reclaiming Public Water: Achievements, struggles and visions from around the world, disunting oleh Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto, dan Philipp Terhorst, 227–238. Amsterdam: Transnational Institute dan Corporate Europe Observatory.

 

Baer, Madeline. 2011. Privatizing Water: Globalization, states and human rights. Disertasi Ph.D. University of California.

 

Coelho, K. 2004. Of Engineers, Rationalities, and Rule: An ethnograpphy of neoliberal reform in an urban water Utility in South India. Disertasi Ph.D. The University of Arizona.

 

Colbran, N. 2009. Will Jakarta be the next Atlantis? Excessive groundwater use resulting from a failing piped water network. Law, Environment and Development Journal, 5(1), p. 18; available at http://www.lead-journal.org/content/09018.pdf.

 

Finger, M. and Allouche, J. 2002. Water Privatisastion: Trans-nasional corporations and the re-regulation of the water industry. Taylor & Francis e-Library.

 

Fitch, A. K. 2007. Liquidating the Public Sector? Water privatization in France and Germany. Disertasi Ph.D. The University of Pennsylvania.

 

Glantz, M., H. (editor). 2004. Creeping Environmental Problems and Sustainable Development in the Aral Sea Basin. Cambridge University Press. Cambridge. UK.

 

Gómez‐Baggethun, E. dan Ruiz-Pérez, M. 2011. Economic Valuation and the Commodification of Ecocystem Services. Progress in Physical Geography 35 (5): 613–628. doi: 10.1177/0309133311421708.

 

Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

 

Iwan, R. 2008. Ten Year of Public Private Partnership in Jakarta Drinking Water Service (1998-2007). Eastern Jakarta drinking water service by Thames PAM JAYA (Thesis). School of Geography, Environmental and Earth Sciences, Victoria University of Wellington. New Zealand.

 

Kooy, M. É. 2008. Relations of Power, Networks of Water: Governing Urban Waters, Spaces, and Population in (Post)Colonial Jakarta. Disertasi Ph.D. The University of British Columbia.

 

Nickson, A. 1998. Organisational Structure and Performance in Urban Water Supply: The case of the SAGUAPAC cooperative in Santa Cruz, Bolivia (Thesis). Schol of Public Policy, The University of Birmingham. England.

 

Perpamsi, 2010. Peta Masalah PDAM. News letter Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Edisi Desmber 2010.

 

Polanyi, K. 2001. The great transformation: The political and economic origins of our time. Beacon Press, Boston, USA.

 

Ruiz-Mier, F. and van Ginneken, M. 2006. Consumer cooperatives: An alternative institutional model for delivery of urban water supply and sanitation services? Water Supply & Sanitation Working Notes. Note No. 5, January 2006. World Bank Group.

 

Smith, L. 2003. The Corporatization of Urban Water Supply: Cape Town institutional transformation in Post-Aparthheid South Africa. Disertasi Ph.D. Clark University.

 

Spronk, S. J. 2007. The Politics of Third World Water Privatization: Neoliberal reform and popular resistance in Cochabamba and El Alto, Bolivia. Disertasi Ph.D. York University.

 

Swyngedow, E. 2004. Social Power and the Urbanization of Water: Flows of power. New York: Oxford University Press.

 

United Nation General Assembly, 2010. 64/292. The human right to water and sanitation.

 

United Nations, 1977. United Nations Water Conferences in Report of the United Nations water Conference, Mar del Plata 12-25 march 1977 (United Nations publications, Sales No. E.77.II.A.12).