Selasa, 22 Oktober 2019

KEBUDAYAAN SEBAGAI “SEMESTA ANTI-DISTANSI” (TANGGAPAN TERHADAP TULISAN HAIRUS SALIM DAN BISRI EFFENDY MENGENAI PEMIKIRAN GUS DUR TENTANG KEBUDAYAAN)

Senin, 05 Januari 2015
Dibaca sebanyak 3427 kali
Membaca karya-karya Gus Dur segera kita akan mendapati kesan yang menonjol betapa pentingnya tema kebudayaan dalam keseluruhan pemikirannya. Masalah kebudayaan selalu dibahas dalam kaitannya dengan masalah-masalah lain, misalnya di bidang agama, sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Sulit ditemukan Gus Dur mengulas kebudayaan dalam satu kompartmen khusus, atau dalam sebuah kotak bernama “kebudayaan” yang terisolasi dari ranah bidang kehidupan yang lain.

Suatu usaha dilakukan untuk menghimpun pemikiran Gus Dur mengenai kebudayaan ke dalam sebuah buku berjudul Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan (2001). Di antara kolom Gus Dur yang dimuat dalam buku ini dan dijadikan rujukan umum bagi suatu pengertian kebudayaan menurut pandangan Gus Dur berjudul “Negara dan Kebudayaan” dan “Mendesentralisasikan Kebudayaan Bangsa” (PNAK, 3-15). Buku tersebut juga makin memperkuat kesan betapa luasnya jangkauan pembahasan kebudayaan mulai dari kesenian, adat istiadat, kebangsaan, negara, birokrasi, Pancasila, liberalisme, krisis pemikiran, Islam hingga pelacuran. Bila kesan ini sama dirasakan oleh para pembaca karya-karyanya, lalu apa sebetulnya pengertian “kebudayaan” sendiri menurut Gus Dur?

Diantara usaha untuk merumuskan kembali pandangan Gus Dur mengenai “kebudayaan” dilakukan oleh Hairus Salim HS dan Bisri Effendy (keduanya adalah guru saya dalam pengertian sebenar-benarnya). Paling tidak dengan merujuk dua kolom Gus Dur di atas, Salim dan Effendy berangkat dari empat definisi yang dikemukakan Gus Dur. Bahwa kebudayaan adalah “(1) seni hidup (the art of living) yang mengatur hidup dan menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial…  (2) Kebudayaan adalah penemuan suatu masyarakat dalam arti buah yang hidup dari interaksi sosial antara manusia dan manusia, antara kelompok dan kelompok.... (3) Kebudayaan bukan suatu harta untuk diwariskan yang mengacu kepada benda mati. Kebudayaan hanya akan menjadi kebudayaan kalau ia hidup dan mengacu pada kehidupan… (4) Kebudayaan adalah kehidupan sosial manusiawi (human social life) ” (PNAK, 3).

Salim, berdasarkan definisi tersebut berkesimpulan bahwa: “kebudayaan adalah usaha pemaknaan (signifying) ulang pada pemaknaan usang dan aus, pemaknaan tanding pada pemaknaan yang mapan dan dominan. Kebudayaan dengan demikian adalah sebuah arena ‘pertarungan’ dan ‘tawar-menawar’”. Walhasil, pada akhirnya pengertian kebudayaan diberikan tekanan kuat sebagai “perlawanan atau resistensi”, terutama terhadap kejahatan pasar bebas (PGDK, 2011).

Dalam banyak aspek, saya tidak memiliki keberatan yang substansial terhadap penafsiran “kebudayaan” tersebut. Hanya saja, menurut hemat saya, Salim belum merumuskan kembali pandangan Gus Dur mengenai definisi “kebudayaan” secara jelas dan terpilah-pilah (clear and distinct). Akibatnya setelah mengatakan “seluruh apa yang dipikirkan, diikhtiarkan dan dicitakan Gus Dur adalah kebudayaan, yakni kebudayaan dalam arti yang luas”,lantas ia berkesimpulan” “pusat pemikiran kebudayaan Gus Dur masih terbatas pada negara”. Salim juga tidak memilah antara kebudayaan dan aksi sosial kebudayaan sehingga bisa berakibat pada reduksi makna kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Gus Dur. Andai saja usaha itu dilakukan, mungkin saja akan ditemukan tempat dan lokus kebudayaan yang dimaksudkan oleh Gus Dur sendiri, dan dengan demikian ia dapat menentukan lokasi/sasaran dari “kerja kebudayaan menjadi kerja politik”  sebagaimana yang Salim ajukan sendiri.Saya menyadari mungkin penilaian ini kurang fair, karena tulisannyasendiri masih belum tuntas.

Hal tersebut juga tak dilakukan oleh Bisri Effendy, meskipun dalam hampir di semua hal saya memiliki banyak kesamaan pandangan dengannya. Dalam membaca pemikiran Gus Dur terlihat ia sangat memahami latar perkembangan diskursus yang mengitari pandangan Gus Dur sendiri mengenai kebudayaan sehingga ringkasan pemikiran Gus Dur dapat menjadi bahan yang berharga untuk merumuskan kembali gagasan kebudayaan Gus Dur secara presisi, jelas dan terpilah.

Effendy menggarisbawahi tiga pokok penting dalam gagasan kebudayaan Gus Dur. Pertama, sebagai kehidupan sosial, kebudayaan menjadi ruang terbuka yang memungkinkan setiap kekuatan/kekuasaan masuk dan mengintervensi baik secara hegemonik maupun represif dengan seluruh alasannya yang diciptakan. Kekuatan/kekuasaan yang dimaksud adalah negara, agama dan pasar. Kedua, kebudayaan adalah sesuatu yang dibangun, diciptakan dan dikonstruksi, bukan ditemukan (invented) dan bukan pula ia diwariskan. Sebaliknya, kebudayaan bersifat tidak ajeg (not given), tidak stabil (instabil), dan partikular, sehingga tidak bisa diseragamkan. Dan ketiga, kebudayaan bersifat humanistis dalam arti mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Konsekuensinya hak-hak budaya harus diberikan kepada setiap peserta kebudayaan supaya mereka memperoleh ruang untuk bertindak kreatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu birokratisasi yang membekukan daya cipta kreatif dan emansipasi masyarakat harus ditolak (MPGDK, 2014).

Kiranya jelas bahwa kedua penulis ini, Hairus Salim HS maupun Bisri Effendy, cenderung menguraikan gagasan kebudayaan Gus Dur secara deskriptif ketimbang dalam bentuk satu konsep yang padat. Meskipun Effendy cenderung lebih fair dalam memaparkan dan menilai gagasan tersebut, namun ia tak dapat terhindarkan dari suatu kontradiksi dengan mengatakan bahwa “pandangan (definisi-nya Gus Dur) tampaknya dimaksudkan untuk menggeser landasan diskusi definisi budaya yang bersifat moral (primordial) literer ke definisi budaya yang bersifat antropologis. Pertanyaannya, bukankah “nilai-nilai kemanusiaan”, “emansipasi” adalah suatu bentuk prinsip moral yang dapat lahir dari moralitas agama tertentu, betapapun literernya ia (bagi komunitas kebudayaannya sendiri)?! Effendy juga tidak berusaha menjawab pertanyaan lain yang sebenarnya pantas diajukan, misalnya apakah negara, agama dan pasar masing-masing dapat disebut ruang kebudayaan. 

Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum sepenuhnya tertangani di atas, suatu ikhtiar lanjutan terhadap usaha dua penulis,yang saya akui telah menyumbangkan wawasan-wawasan dalam diskusi awal yang sangat berharga, perlu dilakukan untuk memperoleh suatu pandangan kebudayaan menurut Gus Dur seterang-terangnya.

Kebudayaan: suatu percobaan konseptualisasi

Dalam kolom berjudul “Negara dan Kebudayaan”, Gus Dur mengemukakan empat inti pandangan dasar yang dapat dinamai “kebudayaan”. Pertama, kebudayaan sebagai “seni hidup atau the art of living (yang dimiliki suatu masyarakat) dalam mengatur kelangsungan hidup dan menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial”.Dalam arti ini kebudayaan haruslah merupakan kreativitas (seni) menjalani hidup, suatu pengalaman lahir-batin, dari masyarakat sendiri. Entah itu yang timbul dari kebutuhan atas sandang, pangan, papan dan metabolise biologis lainnya; kebutuhan psikologis berupa hiburan dan komunikasi sosial, penghargaan, cinta, rasa aman dan lainnya; serta kebutuhan aktualisasi diri dalam bentuk berpikir bebas hadap masalah, spiritualitas atau bentuk yang lainnya, dalam usaha mengatur kelestarian hidup mereka dan menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan masyarakat tersebut.

Dengan demikian syarat yang memadai dan diperlukan (sufficient and necessary conditions) bagi sebuah konsep kebudayaan harus memuat aspek-aspek: (1) usaha-usaha kreatif masyarakat sendiri; (2) mengandung tujuan pelestarian hidup dan menjaga tatanan sosial. Pilar-pilar dengan sendirinya sangat dibutuhkan dari hasil kreativitas itu sehingga hidup mereka lestari dan bangunan tatanan sosial tetap terjaga. Umpamanya bahasa sebagai alat berpikir, ia adalah pilar untuk menjaga tatanan tetap eksis terutama di jaman modern sekarang yang menuntut penggunaan akal-budi untuk menghadapi tantangan jaman. Tradisi dan adat istiadat yang memuat nilai-nilai dan norma-norma tertentu berfungsi mengatur perilaku individu-individu sehingga memungkinkan adanya masyarakat sebagai satu kolektivitas sosial. Bahasa, tradisi dan adat istiadat adalah kebudayaan. Mereka ini bukanlah semata-mata warisan masyarakat sebelumnya yang sifatnya statis, melainkan sesuatu yang digulati dan digumuli secara kreatif sehingga tatanan itu tetap bertahan dan kehidupan masyarakat tetap lestari.

Kedua, kebudayaan sebagai “penemuan suatu masyarakat dalam arti buah yang hidup dari interaksi sosial antara manusia dan manusia, antara kelompok dan kelompok”. Dalam hal ini saya sependapat dengan Bisri Effendy yang memaknai pengertian kebudayaan yang kedua ini sebagai sesuatu yang dibangun, diciptakan, dan dikonstruksi melalui interaksi social dan ditransformasi secara historis. Hanya saja ia keliru, menurut hemat saya, dalam satu hal bahwa dalam suatu interaksi sosial baik satu generasi maupun antargenerasi, kebudayaan juga memuat bagian-bagian yang diwariskan dan bagian-bagian yang ditinggalkan.

Kiranya Effendy kurang jeli mengartikan kalimat Gus Dur: “kebudayaan bukan semata-mata warisan (heritage) yang sah milik suatu masyarakat…”. Kata “bukan semata-mata” sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekslusi/menegasikan pewarisan kebudayaan sebagai bagian dari aksi kebudayaan itu sendiri. Umpamanya, usaha memahami ajaran-ajaran agama dan pewarisannya yang hidup dari generasi ke generasi adalah bagian dari kebudayaan. Begitu pula kesenian Wayang adalah kebudayaan karena fungsinya sebagai hiburan dan alat komunikasi yang dapat berperan memelihara kohesi sosial, atau bagian dari tradisi penularanan nilai-nilai, atau bahkan medium kritik sosial . Walhasil, kiranya suatu definisi konseptual yang memadai tentang kebudayaan haruslah memuat: segala hal yang hidup (dipegangi, dihayati, dianut) yang merupakan hasil kreasi, rekonstruksi (pengembangan) atau pewarisan melalui interaksi-interaksi sosial baik antarindividu maupun antarkelompok.

Inti pandangan dasar ketiga adalah “kebudayaan hanya akan menjadi kebudayaan kalau ia hidup atau mengacu pada kehidupan”. Apa arti “hidup” dan “mengacu pada kehidupan”? “Hidup” berarti sesuatu yang tidak mati, tak bernyawa sebagaimana benda-benda mati pada umumnya seperti pusaka atau benda kuno. Pusaka atau batu akik yang diwariskan pada anak atau cucu misalnya, bukanlah kebudayaan.

Namun “hidup” disini juga dapat dimaksudkan sebagai sesuatu yang bermakna yang dihayati dalam peristiwa (event) kongkrit yang asal-usul kebenarannya tak dipertanyakan lagi oleh peserta kebudayaan. Sesuatu itu terjadi begitu saja sebagai kejadian,  “happening”. Peristiwa “happening” dapat dicontohkan dalam bentuk kegiatan masyarakat yang datang pada acara haul/peringatan upacara kematian Sunan Bonang di Tuban. Mereka datang begitu saja secara sukarela untuk mengharap berkah. Soal apakah Sunan Bonang benar-benar ada ataukah tidak, bukan persoalan bagi mereka (IIAIK, 67, 278-279).

Contoh lainnya, sebagaimana diutarakan Gus Dur, para pemain rebana yang setiap tahun memperagakan kebolehan mereka di arena Masjid Raya Pasuruan, tanpa ada yang mengundang. Mereka datang mengendarai truk ke kota dengan mengenakan seragam masing-masing, yang dibeli dari hasil keringat sendiri, serta tak lupa membawa makanan sendiri dari rumah. Setelah bermain rebana selama lima sampai sepuluh menit, mereka pun lalu pulang tanpa mendengarkan pagelaran rebana rombongan lain. Dalam pengertian ini kebudayaan mengandung unsur social unconsciousness yang menggerakkan serangkaian kegiatan masyarakat.

Sementara itu “mengacu pada kehidupan” berarti sesuatu atau unsur kebudayaan itu memiliki referensi pada kehidupan, atau tidak terpisah atau berjarak (distancing) dari hidup sehari-hari. Dengan kata lain kebudayaan menyatu dalam derap hidup perasaan, hati atau pikiran sehari-hari masyarakat, entah itu karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar atau pencarian jati diri. Umpamanya dapat dicontohkan, karya estetika seperti lukisan, puisi dan lainnya yang diciptakan hanya demi estetika itu sendiri, ia tak termasuk kebudayaan. Atau matematika yang dilepaskan dari fungsinya dalam kehidupan, atau konsep-konsep abstrak yang berjarak atau yang dilepaskan dari dinamika kehidupan. Keduanya bukanlah kebudayaan atau akultural. Contoh lainnya adalah kesenian pentas atau teater yang berisi pemujaan (glorification) belaka terhadap masa lampau tanpa berusaha menampilkan gambaran kerumitan perwatakan manusia dalam perkembangan kehidupan politik yang nyata dan dinamis. Teater semacam itu, menurut Gus Dur, “lebih baik tak perlu ada”, karena sudah kehilangan ekspresi kehidupan yang komunikatif terhadap masyarakat atau bangsanya (PNAK, 45-52).

Dan pada akhirnya inti dasar keempat kebudayaan adalah “kehidupan itu sendiri, yakni kehidupan sosial manusiawi (human social life). Yang dimaksudkan Gus Dur adalah keseluruhan aktivitas usaha dan teknik-teknik yang dilakukan, pranata sosial dan kelembagaan yang dikembangkan, serta sistem sosial yang terbentuk dalam kerangka tujuan pelestarian hidup dan menjaga tatanan sosial. Kebudayaan, dengan demikian, erat hubungannya dengan hal-ikhwal kehidupan ekonomi, politik, negara, pendidikan dan lainnya sebagai arena “human social life”.

Umpamanya, kegiatan ekonomi disebut kebudayaan, karena usaha dan pranata kelembagaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Politik adalah kebudayaan, karena aktivitas pengorganisasi politik dan pranata kelembagaannya dibentuk dan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dikontrol masyarakat. Birokrasi pemerintah adalah kebudayaan, karena pengorganisasian aparat dibutuhkan agar dapat melayani masyarakat secara efektif dan mudah. Demikian pula pendidikan, ia berfungsi memupuk kreativitas dan daya cipta masyarakat.

Dus, kebudayaan dalam pandangan Gus Dur memiliki jangkauan yang sangat luas. Kebudayaan, bagi Gus Dur, adalah sesuatu yang luas yang mencakup inti-inti kehidupan suatu masyarakat. Lalu pertanyaan kita, apa sebenarnya definisi konseptual tentang kebudayaan menurut Gus Dur? Apa syarat-syarat yang memadai dan diperlukan untuk sesuatu hal yang dapat disebut sebagai “kebudayaan”?

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan harus mengandung: (1) usaha-usaha kreatif masyarakat sendiri; (2) mengandung tujuan pelestarian hidup dan menjaga tatanan sosial; (3) buah yang hidup yang diciptakan dan dikontruksi lewat interaksi social; (4) kebudayaan hidup atau mengacu pada kehidupan; dan (5) keseluruhan kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu suatu definisi konseptual yang lebih presisi tentang kebudayaan dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kebudayaan, menurut Gus Dur, adalah “keseluruhan kreativitas usaha/kegiatan beserta teknik-teknik yang ditemukan, pranata sosial dan kelembagaan yang diciptakan, serta sistem sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara terus menerus yang hidup dan tak pisahkan/berjarak dari kerangka tujuan pelestarian hidup dan menjaga tatanan sosial masyarakat sehari-hari”. Kiranya inilah pengertian kebudayaan menurut Gus Dur yang dapat kita rumuskan secara konseptual dengan tingkat presisi yang memuaskan. Rumusan ini dapat berlaku sampai ditemukan rumusan konseptual baru yang memiliki presisi yang lebih tinggi.

Kebudayaan adalah daya hidup kreatif masyarakat yang hakikat di dalamnya selalu, dan karena itu bersifat inheren,  mengandaikan kemerdekaan. Berkebudayaan berarti juga proses emansipasi yang dibutuhkan masyarakat untuk keselamatan dan kelestarian hidupnya dan terjaga tatanan masyarakat itu sendiri di masa depan. Dengan demikian, kebudayaan tidak bersifat statis, ajeg, beku, rutin dalam situasi dan kondisi apapun. Ia bersifat dinamis, terus bergerak dan senantiasa berkembang seturut kebutuhan peserta kebudayaan sendiri untuk hidup lebih survive baik secara eksistensial maupun secara sosial di tengah perubahan kondisi-kondisi kehidupan yang dihadapi. Memang selalu ada unsur-unsur yang menetap tapi juga selalu ada perkembangan fluktuatif dari jaman ke jaman.

Tapi bukankah binatang juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan survivalitasnya? Lantas apa bedanya manusia dan binatang? Benar, binatang punya kemampuan survival secara instingtif, tapi tidak seperti manusia yang jelas-jelas memiliki daya cipta kreatif nan dinamis yang melampaui keterbatasan fisiologisnya. Manusia memiliki akal-budi yang merdeka untuk mengembangkan diri, menimbang-nimbang secara reflektif atas pilihan-pilihan  kemungkinan yang sesuai, dan mencapai kualitas-kualitas diri, tatanan sosial serta keteraturan lingkungan di luarnya yang lebih baik secara ad infinitum (IKNITK, 29-30). Manusia juga lalu mampu memproyeksi situasi dan tantangan masa kini demi survivalitasnya di masa depan. Tanpa daya hidup kreatif semacam itu atau bila daya kreatif itu dimatikan, niscayalah manusia tak lebih dari kawanan binatang belaka yang tak memiliki kemampuan mencipta dan mengembangkan kebudayaan.

Kiranya jelas bahwa daya hidup kreatif yang dimiliki masyarakat manusia membedakan mereka dari kawanan binatang. Lebih dari itu, masyarakat disebut berkebudayaan karena daya hidup kreatif yang dimilikinya terarah untuk melestarikan keselamatan dan martabatnya serta menjaga tatanan sosial masyarakatnya. Implikasi kebalikannya adalah segala sesuatu atau usaha yang membunuh daya hidup kreatif masyarakat berarti akultural sifatnya, tak berbudaya. Demikian pula daya cipta kreatif yang memisahkan diri atau menciptakan jarak dari kebutuhan survivalitas pergulatan hidup masyarakat sehari-hari (yakni untuk keselamatan hidup dan terjaganya tatanan sosial), maka ia berwatak akultural.

Gus Dur menyebut gejala pembalikan budaya tersebut sebagai “proses stultifikasi”. Suatu pemikiran atau usaha atau tindakan dan/atau kebijakan dapat disebut “stultifikasi kultural”, bila ia mengarah ke pembekuan daya cipta sekaligus memisahkan inti-inti kehidupan manusia dari tujuan hidup bersama bermasyarakat.

Stultifikasi

Stultifikasi adalah istilah yang khas digunakan Gus Dur untuk menunjuk suatu gejala pembalikan kebudayaan. Istilah itu dimaksudkan sebagai proses pembekuan, pemiskinan dan pengikisan daya hidup masyarakat atau suatu bangsa, sekaligus juga penciptaan jarak atau distansi inti-inti kehidupan manusia (human social life) dari tujuan hidup bersama masyarakat atau bangsa tersebut. Proses stultifikasi ini dianggap oleh Gus Dur sebagai proses pematian daya hidup, dan oleh karena itu bersifat akultural, yang pada dasarnya bertolak belakang dengan tujuan berkebudayaan yakni melestarikan hidup manusia dan menjaga tatanan sosial di masa depan.

Berkaitan dengan birokratisasi misalnya, Gus Dur menulis secara kritis: “Birokratisasi yang cenderung menyeragamkan derap kehidupan masyarakat bukanlah suatu yang lain dari suatu kecenderungan untuk mengubah kebudayaan ke arah kebalikan dari emansipasi suatu bangsa, yakni ke arah pembekuan daya cipta suatu bangsa yang sedang berada di dalam masa perubahan besar-besaran secara social dan ekonomis” (PNAK, 6). Apalagi birokratisasi kebudayaan yang wataknya sendiri meniadakan kebudayaan, sehingga pada dirinya adalah suatu contradictio in terminis. Selanjutnya Gus Dur juga melontarkan kritik terhadap pendidikan yang diwarnai oleh penciptaan jarak atau distansi kultural yang berperan membekukan daya cipta para peserta dunia akademi.

Gus Dur melukiskan proses distansi kultural dalam dunia pendidikan sebagai berikut: “Pakaian seragam yang dikenakan oleh para pendidik di universitas adalah usaha menciptakan jarak (distancing). Pada awalnya diciptakan jarak secara fisik (physical distancing) untuk kemudian menjadi suatu jarak pengetahuan (knowledge distancing) yang semuanya akan berakhir pada jarak politik (political distancing) di mana dibangun hierarki pada kalangan warga akademi yang tidak didasarkan pada distribusi pengetahuan, tapi semata-mata berdasarkan pada distribusi kekuasaan. Pada akhirnya hal itu akan melumpuhkan daya cipta di dalam suatu dunia yang menjadi tumpuan harapan suatu bangsa” (PNAK, 7). Dapat dikatakan bahwa bentuk distansi yang paling vulgar dari universitas adalah transformasinya menjadi industri komersial. (PNAK, 59).

Proses stultifikasi yang bersifat akultural dan distantif tak hanya berlangsung dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. Secara umum stultifikasi terjadi di berbagai bidang kehidupan atau apa yang disebut Gus Dur sebagai inti-inti kebudayaan, yakni human social life, yang mencakup politik, ekonomi dan Negara. Umpamanya, otoritarianisme politik dapat disebut akultural atas dasar watak kepemimpinan dan pranata politiknya yang tidak memberikan ruang kemerdekaan dan kebebasan kepada masyarakat, tidak mendengarkan aspirasi dan kepentingan mereka, dan bekerja di luar kontrol masyarakat (political distancing).

Di bidang ekonomi, kapitalisme neoliberal dapat kita sebut akultural atas dasar watak khas tata ekonomi pasar bebasnya yang tercerabut dari tata ekonomi masyarakat sehari-sehari (disembedding of markets). Tata ekonomi kapitalisme mentransformasikan “ekonomi” ke dalam ruang abstrak, ruang akultural; sementara tata ekonomi masyarakat melekat dalam hubungan-hubungan sosial dan kebutuhan survivalitas hidup bersama sehari-hari. Gus Dur menyebut  gejala transformasi itu sebagai bentuk “ekonomisme” yang ekses akulturalnya merusak inti kehidupan itu sendiri (PNAK, 5). Misalnya berupa monopoli yang tanpa kendali dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak kelestarian alam yang dengan sendirinya juga kelangsungan hidup manusia (economic distancing).

Dengan logika yang sama, stultifikasi juga dapat berlangsung dalam kehidupan keagamaan. Wujudnya berupa penafsiran keagamaan yang tidak mempertimbangkan relevansinya bagi kebutuhan hidup masyarakat dan proyeksi terhadap masa depan kelestarian agama itu sendiri. Apa yang disebut “agama elit” adalah suatu corak kehidupan keagamaan yang mengalami distansi dari gerak hidup dinamis dari masyarakat sekitarnya sendiri. Demikian pula “ideologi-Islam” atau ekstrimisme keagamaan secara umum yang bermaksud memaksakan formalisme agama dalam politik adalah satu bentuk kehendak sekelompok elit atau segolongan tertentu yang terdistansi dari ruang batin masyarakat yang puspa-ragam. Padatnya, segala bentuk gejala distansi sosial adalah akultural.

Kiranya sampai tahap ini kita sudah mencoba mendalami sedalam-dalamnya pengertian kebudayaan menurut Gus Dur. Kebudayaan memiliki jangkauan yang sangat luas. Kebudayaan, ternyata, dipahami bukan dalam arti suatu bidang khusus di antara bidang-bidang yang lain dalam dunia kehidupan yang terlanjur terkotak-kotak, compartmentalized. Pandangan yang terakhir, menurut Gus Dur, adalah satu bentuk kerancuan berpikir yang bukan hanya menyempitkan kebudayaan pada soal kesenian dan adat istiadat semata. Tapi juga mengisolasi bidang-bidang yang lain seperti ilmu politik, ilmu komunikasi, sosiologi, antropologi dan lainnya dari kebutuhan akan perspektif kehidupan yang luas dan berjangkauan jauh ke depan. Dengan demikian kerancuan dalam berpikir itu sendiri ikut berperan dalam proses stultifikasi (PNAK, 57-61).

Walhasil bila dapat dinyatakan secara padat dan singkat, kebudayaan menurut Gus Dur adalah “semesta sosial anti-distansi”.

Dalam arti kebudayaan yang telah diuraikan di atas kiranya jelas letak perbedaan saya dengan Hairus Salim yang mengklaim bahwa “pemikiran kebudayaan Gus Dur terpusat pada negara”. Proses stultifikasi yang diprihatinkan Gus Dur pada jamannya tak hanya terjadi pada lembaga negara  dan lembaga pendidikan (universitas). Proses tersebut juga dialami oleh kalangan pesantren yang berdampak pada kelambanan-kelambanan respons terhadap modernitas baik lewat negara maupun lewat proses globalisasi, dan dialami pula komunitas Islam secara umum melalui gencarnya ideologisasi Islam.

Jadi, ruang atas (negara) dan bawah (masyarakat) menjadi  wilayah aksi sosial Gus Dur, yang juga diakui oleh Salim sendiri bahwa “hampir seluruh apa yang dipikirkan, diikhtiarkan dan dicitakan Gus Dur adalah kebudayaan”. Kendatipun demikian saya juga sependapat dengan Salim bahwa Gus Dur cenderung menaruh perhatian yang luas pada tiga bentuk stultifikasi, yakni birokratisasi kebudayaan, tradisionalisme agama yang tak responsif dan ideologisasi Islam. Sementara stultifikasi melalui ideologisasi pasar neoliberal baik dalam universitas maupun dalam tubuh negara hanya selewatan saja disinggung.

Jika kita semua setuju problem stultifikasi bersifat multidimensional di segala bidang, bukankah wajar bila Gus Durian menyiapkan suatu “aksi social atau“aksi rasional yang sambung-menyambung”, yang saling terkoneksi, untuk juga bermain di ruang “atas”dan ruang “bawah” sebagai semestapemerdekaan? [bersambung]

Sumber bacaan:

 

IKNITK: Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan (Abdurrahman Wahid)

IIAIK: Islamku, Islam Anda, Islam Kita(Abdurrahman Wahid)

PNAK : Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan ((Abdurrahman Wahid)

PGDK: Pemikiran Gus Dur Mengenai Kebudayaan (Makalah Hairus Salim HS)

MPGDK: Membaca Pemikiran Gus Dur tentang Kebudayaan (Makalah Bisri Effendy)