Selasa, 22 Oktober 2019

PEMIKIRAN GUS DUR MENGENAI KEBUDAYAAN (1)

Rabu, 10 Desember 2014
oleh : Hairus Salim HS
Dibaca sebanyak 5129 kali
Salah satu status yang disandang Gus Dur (GD) semasa hidup adalah ‘budayawan’. Ini adalah predikat yang khas Indonesia, dan sulit dicari padanannya dalam Bahasa Inggris. Umumnya predikat ini dilekatkan kepada seorang seniman (artist) terkemuka. Tampaknya gelar ‘budayawan’ di sini adalah produk dari pemaknaan secara sempit kata ‘budaya’ (culture), yaitu semata sebagai kesenian (art). ‘Budayawan’ di sini artinya seniman. GD jelaslah bukan seorang seniman, tetapi mengapa ia juga menyandang julukan ‘budayawan’? Benar bahwa ia senang membaca novel, suka menonton film, dan demen menyaksikan pertunjukan wayang, tapi tentu sangat lucu kalau hanya karena sangat menggemari dan menyenangi seni orang lalu mendapat julukan ‘budayawan’. Jika demikian akan ada banyak ‘budayawan’ karena ada banyak orang yang juga menggemari dan menyenangi kesenian.

Jawabannya tak akan diperoleh kecuali harus kembali meninjau makna kata ‘budaya’ itu sendiri. Budaya tak semata sebagai seni. Budaya adalah hidup sehari-hari. Dalam bahasa yang pernah dikemukakan GD sendiri, kebudayaan adalah ‘Seni’, yang mengatur hidup dan menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial.  Kebudayaan adalah penemuan suatu masyarakat dalam arti buah yang hidup dari interaksi sosial antara manusia dan manusia, antara kelompok dan kelompok. Kebudayaan bukan suatu harta untuk diwariskan yang mengacu kepada benda mati. Kebudayaan hanya akan menjadi kebudayaan kalau ia hidup dan mengacu pada kehidupan.

Dengan pengertian itu, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh apa yang dipikirkan GD adalah kebudayaan. Dan seluruh apa yang diikhtiarkan dan dicitakan GD adalah kebudayaan. Kebudayaan dalam arti yang luas.

‘Pemikiran mengenai kebudayaan’ di sini bukanlah jejeran hapalan akan sejarah sejumlah peristiwa, nama tempat dan tokohnya, berbagai bentuk kesenian, keagungan masa lalu yang tertinggal dalam sejumlah situs bangunan yang indah dan megah, dan perbendaharaan lainnya. Pemikiran kebudayaan yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kebebasan dan kemerdekaan manusia, pemikiran-pemikiran strategis mengenai arah pembebasan dan pemerdekaan itu, dan refleksi-refleksi filosofis yang menyertai seluruh permasalahan tersebut. Pemikiran kebudayaan di sini dengan demikian adalah suatu kritik atas perkembangan masyarakat dan sekaligus tawaran dari kritik tersebut.

 

A.  Negara: Pusat Pemikiran Kebudayaan GD

Sebagaimana warna pemikiran cendikiawan pada zamannya –yang lahir, tumbuh dan besar di bawah naungan Orde Baru—, pemikiran kebudayaan GD berpusat dan tercurah juga pada kedudukan negara yang kuat dan otoriter. Negara adalah pusat kekuasaan yang memancarkan pengaruhnya  secara hegemonik ke berbagai bidang dan lapangan kehidupan. Seluruh aspek kehidupan tunduk di bawah kontrol dan konstruksi negara. Dalam situasi itu, yang tumbuh dan berkembang adalah ‘kebudayaan negara’: kebudayaan yang bentuk pelembagaan dan ekspresinya menjadi persambungan belaka dari kepentingan dan kekuasaan negara. 

Tentu saja tidak berarti dalam atmosfir ‘serba-negara’ itu bukan tidak ada sama sekali ‘kebudayaan rakyat’ (popular culture).  Kebudayaan rakyat tetaplah ada, lahir dan berkembang, karena keberadaan rakyat memang nyata adanya. Tetapi dalam keadaan itu, kebudayaan rakyat berkembang sebagai suatu keganjilan dan anakronisme di dalam gelora pembangunan dan stabilitas. Ketika anakronisme ini bercecabang menjadi semacam ancaman, ia akan dihancurkan atau setidaknya ‘dibina’ dan ‘distandarisasi’ sesuai dengan selera negara. Melalui berbagai-bagai mekanisme perizinan, pengawasan, dan penataran, kebudayaan rakyat ini ditundukkan. Dosa terbesar Orde Baru adalah pembunuhannya terhadap kebudayaan rakyat ini, dengan menekankan pada keseragaman dan watak afirmatifnya pada kekuasaan. Kita kehilangan harta berharga: yaitu inisiatif, kreativitas, kritisisme. Jejaknya paling terlihat sekarang ini adalah menyeruaknya heterofobia: sikap ogah dan anti pada keragaman.            

Tidak aneh jika dalam keadaan itu negara menjadi ‘common enemy’ bagi gerakan masyarakat sipil.  Seluruh pemikiran dan energi ditujukan untuk mengurangi besarnya kekuasaan negara dan sekaligus pada saat yang sama memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil. Ini tidak mudah, lebih-lebih karena perwujudan kekuasaan negara itu secara pelan dan halus, atau secara hegemonik, telah atau justru muncul dalam bentuk-bentuk ekspresi kebudayaan seperti kesenian, cara berbahasa, etiket sosial [contoh: pakaian seragam, protokoler birokrasi, kesopanan dalam berpakaian, kritik membangun dll.], kepatuhan dalam beragama, dan lain-lain.

 Dalam hal ini, maka topik-topik pemikiran kebudayaan GD mengarah pada misalnya desentralisasi dan debirokratisasi kebudayaan. Desentralisasi di sini tidak semata dalam pengertian geografis di mana suatu wilayah politik menjadi sentral dan sangat menentukan eksistensi wilayah politik pinggiran. Desentralisasi ini juga merujuk pada upaya memangkas dan mengurangi peran artifisial kelembagaan-kelembagaan negara dalam menentukan struktur, bentuk, arah, bahkan selera masyarakat sipil. Pemangkasan jalur-jalur dan serentak dengan itu pengurangan peran kelembagaan-kelembagaan negara tak ada lain kecuali suatu program debirokratisasi kebudayaan.    

Sentralisasi dan birokratisasi adalah sumber penyeragaman. Sentralisasi dan birokratisasi karena itu melawan hakikat kebudayaan yang pada dasarnya majemuk dan kompetitif satu sama lain. Sentralisasi dan birokratisasi juga melawan hakikat kemajemukan bangsa. Kerja kebudayaan adalah melakukan desentralisasi dan debirokratisasi. Kerja kebudayaan ini segera menjadi kerja politik, karena seluruh problem kebudayaan itu bersumber pada sentral dan kuatnya peran negara.

Dengan penelusuran ini, tidaklah aneh ketika GD menjadi presiden, salah satu proyek utamanya adalah melakukan desentralisasi dan debirokratisasi kebudayaan ini, dengan membubarkan beberapa departemen yang menjadi sumber masalah seperti departemen penerangan dan departemen sosial.    

 

B.  Kebudayaan sebagai ‘Perlawanan’  

Setelah kebudayaan bukan hanya dilihat sebagai kesenian saja, akan segera tampak pula bahwa kebudayaan tidak semata-mata soal hidup sehari-hari. Kebudayaan di sini sekadar ikut arus kehidupan, berpatuh-patuh dan bertunduk-tunduk pada kekuasaan, dan larut pada keadaan. Nyaman dengan kemapanan.

Kebudayaan pada dasarnya juga perlawanan atau resistensi. Inilah makna kebudayaan yang dipegangi kalangan paskastruktural. Kebudayaan di sini jelas bukan sebentuk konsep yang abstrak juga bukan sebentuk benda yang kaku dan beku. Kebudayaan bukan hidup untuk berpatuh-patuh pada sederatan dogma, pada sehimpunan aturan, dan pada sebentuk kekuasaan.

Kebudayaan adalah usaha pemaknaan (signifying). Pemaknaan ulang pada pemaknaan usang dan aus, pemaknaan tanding pada pemaknaan yang mapan dan dominan. Kebudayaan dengan demikian adalah sebuah arena ‘pertarungan’ dan ‘tawar-menawar’.  Tidak boleh ada suatu pemaknaan tunggal pada aspek kehidupan. Tidak boleh ada suatu pemaknaan yang dominan pada kehidupan. Kreativitas dan keberanian melakukan pemaknaan membuat kebudayaan berjalan dinamis dan interaktif. Kebudayaan menjadi daya hidup. Sebagai ikhtiar pemaknaan, kerja kebudayaan menjadi kerja politik.

Jika kita menengok kembali pemikiran-pemikiran GD tentang kebudayaan serentak dengan itu tingkah laku politiknya akan tampak bahwa GD adalah produsen yang kreatif dan produktif dalam melakukan pemaknaan-pemaknaan kebudayaan. Tentu kita masih ingat sindiran-sindiran politiknya yang masih sering dipakai hingga kini seperti ‘demokrasi seolah-olah’ ‘untuk menyebut bentuk demokrasi di bawah Orde Baru kala itu yang memang bukan demokrasi yang sepatutnya. Atau kreativitasnya dalam memproduksi humor-humor sosial. Inilah sebagian bentuk resistensi tersebut.

Resistensi adalah penggerogotan secara pelan dan halus terhadap hegemoni kekuasaan, karena berhadapan dan menentang secara langsung pada kekuasaan itu tidaklah mungkin. Resistensi seperti siasat hit and run dalam tinju: mendekat, memukul, dan kemudian berlari. Tampilan pelakunya pasti tidak seperti musuh, meski juga tidak persis sebagai teman. Resistensi beroperasi di daerah yang abu-abu dan di tepian garis arena: ia seperti taat dan patuh, tetapi dengan bersungut-sungut menentang, atau siasat penentangannya dibalut dalam kepatuhan dan ketaatan yang demikian kentara.

Itulah sebab di dalam perjalanan politiknya, GD pernah digelari sebagai Semar. Tokoh punakawan dalam pewayangan ini memang tak bisa dibatasi dengan suatu definisi. Ia bukan laki, bukan pula perempuan. Bukan manusia tapi juga bukan dewa. Semar adalah lambang resistensi. Dan resistensi pada GD bukan semata refleksi, tapi juga aksi.  

 

C.  Catatan Akhir

GD adalah anak zamannya. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan sosial-politik zamannya. Sebagai santri, ia pernah berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Berguru dari satu kiai ke kiai lain. Tradisi ‘santri kelana’ kini sudah jarang dijalankan. Ia juga anak yang lahir zaman Orde Lama, di mana membaca menjadi kebutuhan, dan ‘marxisme’ masih menjadi menu utamanya, baik bagi orang di simpang kiri maupun kanan. Pada era sesudahnya, membaca bukan lagi kebutuhan, dan marxisme telah menjadi barang haram.

Sebagai anak zamannya, ia lahir untuk zamannya. Ia berangkat pada suatu era dengan problematik masalahnya sendiri, dan berhenti di sebuah stasiun, di mana generasi ‘kita’ justru hendak memulai keberangkatannya. Maka apa yang perlu kita sisihkan dan sekaligus tetap bisa kita bawa dari titipan GD?

Kenyataannya, kini negara bukan lagi determinan utama dalam pembentukan kebudayaan. Negara telah kehilangan kekuatan politiknya dan kian merana dengan dirinya. Kekuatan utama kini ada pada pasar. Pasarlah sekarang ini yang mengolah dan membentuk orientasi dan pandangan hidup masyarakat. Apa yang dikenal sebagai kebudayaan pop (pop culture, hati-hati jangan disamakan dengan popular culture!) adalah produk dari industri pasar. Segala hal dikomoditikan, dijual dan dipasarkan, yang kemudian membentuk ‘kebudayaan pasar.’ Modus eksistensi telah bergeser menjadi: “Aku membeli maka aku ada”. Konsumsi meluas sebagai gaya hidup. Bahkan dunia politik pun terpolusi arus pasar ini, ketika modal uang jauh lebih berperan penting dari pada modal politik pemberdayaan. Bagaimanakah meletakkan kritik kebudayaan dalam situasi ini?

GD bukannya tidak ada mempersoalkan gejala pasar ini, terutama pasar bebas. Ini bisa dilihat dari responnya pada monopoli perusahaan multinasional dan mengenai hutang luar negeri, tapi bisa dikatakan seluruh pemikirannya lebih banyak dicurahkan untuk memperkarakan besarnya peran negara dari pada peran pasar. Ini secara historis wajar saja, karena ketika GD aktif, sekali lagi negaralah yang banyak berperan, dan peran pasar baru dalam tahap pembentukannya.

Tetapi apa yang tetap penting adalah menghidupkan terus-menerus semangat perlawanan, ghirah resistensi. Jika era GD diarahkan kepada negara, maka kini ditujukan terhadap pasar. Dan ini butuh keberanian dan kreativitas, serta juga kerelaan untuk berkorban, untuk tidak selalu hendak ikut pada kebudayaan yang dibentuk pasar. Pada arus kerumunan dan pada mode.

 Inilah tantangan zaman ini, dan GD telah merintis dan membukakan jalan!

 

     

  

 


[1] Sebagai sumbangan pemikiran dalam Simposium Kristalisasi Pemikiran Gusdur, Yayasan Keluarga Bani Abdurrahman Wahid, Hotel Beswestern, Jakarta, 16-18 November 2011.