Senin, 21 Agustus 2017

CIRI-CIRI ORGANISASI ANTI PANCASILA

Kamis, 08 Juni 2017
oleh : Arif Hidayatullah
Dibaca sebanyak 478 kali
Hari-hari belakangan, ramai sekali yang memberitakan dan membicarakan prihal Ormas yang anti terhadap Pancasila. Bahkan presiden Jokowi sampai mengintruksikan untuk menggebuk semua organisasi yang bertolak belakang dengan Pancasila dan UUD 1945. Kata “Gebuk” yang digunakan oleh presiden Jokowi ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai peringatan keras presiden. Lalu, apakah isi dan maksud dari pancasila itu, kenapa Negara memandang bahwa ada ormas yang bertolak belakangan dengan pancasila? Apakah kita juga sudah memahami tujuan dan semangat dari pancasila yang sesuai dengan penggalinya, bung karno? Atau jangan-jangan kita hanyalah ekor dari dinamika yang sedang berlangsung.

 

 

Fenomena ini yang kemudian mendorong saya untuk kembali membaca dan mendengarkan apa yang oleh bung karno sampaikan saat berpidato di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini berisi tentang gagasan beliau mengenai pentingnya dasar Negara bagi sebuah bangsa yang merdeka. Dalam pidato inilah konsep awal pancasila di sampaikan yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada pidato 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengajukan 5 prinsip, yakni (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; dan (5) Ketuhanan yang Maha Esa.

Namun, bung karno pun menyampaikan, jika kelima sila ini sukar untuk dipahami, maka bisa diperas menjadi tiga sila yakni, sosio-nasionalisme yakni penggabungan dari sila pertama dan kedua, sosio-demokrasi adalah penggabungan dari sila ke tiga dan keempat, dan ketuhanan.

Lalu, apa makna dari sosio-nasionalisme itu? Makna dari sosio-nasionalisme ini beberapa kali di ulang oleh bung karno dalam pidatonya, tidak hanya dalam pidato 1 Juni 1945. Menurut bung karno, sosio-nasionalisme memiliki makna suatu keinginan yang menghendaki keselamatan massa rakyat. Maksud dari keselamatan massa rakyat ini adalah, masyarakat yang terbebas dari suatu sistem yang menindas, suatu sistem yang mengeksploitasi sesama manusia.

Maka, dapat diartikan pula bahwa sosio-nasionalisme adalah sebuah konsep yang menghendaki terbebasnya umat manusia dari kesengsaraan di dalam suatu negara. Sebuah konsep yang menghendaki tatanan masyarakat yang berkeadilan. Sebuah masyarakat tanpa diskriminasi dan intimidasi. Tidak heran jika Bung karno menegaskan bahwa, kemerdekaan Indonesia adalah prasyarat untuk rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dari sini, kita dapat melihat bahwa, Indonesia sebagai salah satu Negara yang merdeka, bukan lah suatu Negara yang diperuntukan untuk satu golongan saja, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu suku dan bukan pula untuk satu kelompok saja, melainkan untuk semua manusia yang bernaung di dalamnya.

Selanjutnya adalah sosio-demokrasi. Dalam konsep ini, bung karno lebih menekankan pada soal kesamarataan dalam rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai suatu bangsa, baik di lapangan ekonomi dan politik. Dapat diartikan pula bahwa demokrasi sejati menurut bung karno adalah demokrasi di bidang ekonomi dan politik. Singkatnya, bung karno menginginkan soal kekuasaan ekonomi dan politik berada di tangan massa rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir orang saja.

Selain itu, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno juga  mengatakan, “jika yang lima saya peras menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong-Royong.”

Menurutnya, negara Indonesia yang didirikan haruslah negara yang gotong-royong, yaitu pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat semua, keringat semua buat semua.

Jadi makna dari kalimat gotong royong sangat lah jelas, bahwa sebagai bangsa yang merdeka, kita harus salaing membantu, saling menolong. Sangat tidak dianjurkan, seseorang yang tidak bekerja keras, namun menikmati hasil yang lebih dari mereka yang sudah membanting tulang dan memeras keringat.

Dari penjelasan di atas, kiranya kita sudah dapat memahami, bahwa mereka yang anti terhadap pancasila, adalah mereka yang tidak berjuang untuk kesejahteraan bersama. Yang anti terhadap pancasila, mereka yang tidak berjuang untuk meniadakan sistem yang menindas. Mereka yang tidak mau memperjuangkan hak-hak daripada kaum yang lemah. Terkhusus prihal toleransi, sepertinya Gusdur adalah salah satu tokoh yang amat memahami esensi dari Pancasila ini.