Jumat, 22 September 2017

MEMANDANG CARA PANDANG GUS DUR

Jumat, 18 Agustus 2017
oleh : Heru Harjo Hutomo
Dibaca sebanyak 280 kali
Tumbuh dengan tubuh yang tambun. Kadang bersongkok. Kadang tidak. Hingga rambutnya yang tersisir rapi kelihatan. Wajahnya, meski di saat marah pun, tak tampak menakutkan. Tak pernah, dan tak ada yang takut dengannya. Hanya, barangkali, rikuh. Sesekali tawacanya pecah, lepas tanpa beban. Adakalanya ia biarkan airmatanya berderai di tepi sebuah makam. Satu waktu, ia begitu tajam dan wijang dalam membedah Das Kapital. Di lain waktu, begitu “halus” dalam memaknai al-Hikam. Acap ia berbicara apa adanya, ceplas-ceplos. Tapi kerap pula ia memainkan jari telunjuknya: tenggelam dalam naungan keabadian (daim).

 

 

Nomen is omen. Asma kinarya japa. Abdurrahman Addakhil atau akrab disebut Gus Dur. Addakhil, sang penakhluk, pendobrak. Begitulah pada akhirnya kesaksian sejarah. Tak usah saya sebutkan dharma bakti apa saja yang ia torehkan bagi negeri ini. Tak perlu saya perbincangkan derita dan duka apa saja yang ia bungkam demi negeri ini. Semua telah paham.

 

Terus-terang, saya tergelitik sama ia punya kacamata. Siapa pun tahu, itu bukan sepasang kacamata “gaul.” Terlebih, ironisnya, sepasang matanya tak berfungsi sempurna. Barangkali, kita bertanya heran, kemudian: buat apa berkacamata?

Bagi saya, ternyata tak cuma mata yang butuh kaca. Tapi nalar pun butuh kaca. Itulah perspektif, kerangka pikir.

Seperti mata minus atau plus, dengan memakai kacamata, mata kita akan semakin wijang dalam memandang. Nalar pun mesti ber-“kaca,” berkerangka, agar padhang dalam memandang persoalan.

Perspektif atau kerangka pikir adalah hal yang lumrah dalam dunia penelitian, bahkan seandainya penelitian itu pun diniatkan sebagai grounded, penelitian itu tetap tak bisa mengelak dari sebuah kerangka. Demikian pula dalam hidup keseharian, yang acap kali tak kita sadari, kita pun pasti memandang dan berpikir dalam kerangka tertentu. Sebab manusia, seperti yang diyakini Heidegger, adalah juga makhluk interpretatif. Benak kita tak pernah kosong ketika berhadapan dengan segala sesuatu. Itulah kenapa, akhirnya, ada beragam paham, pendapat di dunia ini.

 

Katakanlah hidup itu dalam dirinya sendiri, dari sudut pandang dirinya sendiri—untuk memakai istilah yang sejatinya tak juga bisa mengelak dari paradoks referensi diri, demi menggambarkan cara kerjanya, dan demi menggampangkan pemahaman—“chaos,” tak beraturan, tak berbentuk, bebas kategori. Dan nalar, kemudian, datang dengan memberinya bentuk, pola. Seperti kata Aristoteles, berpikir berarti mengkategorisasi, memilah dan memilih.

Barangkali uraian di atas terkesan sedikit rumit. Tapi yang jelas, pemikiran Gus Dur, dengan teba yang sedemikian luasnya, telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perspektif, pola pikir. Satu hal yang saya pahami dari cara berpikir Gus Dur—yang barangkali membuatnya tampak genuine—adalah apa yang saya sebut sebagai constructive pragmatism.”

Paradoksal? Bisa jadi. Dan bukankah Gus Dur lekat dengan, secara sepintas lalu, paradoks?

Tapi apapun itu, pragmatisme dalam pemikiran Gus Dur bukanlah sebentuk pragmatismenya para politisi. Pragmatisme Gus Dur terkait-erat dengan sosoknya sebagai cendekiawan organik—dalam pengertian Gramscian. Tak semata teoritis, tapi juga praxis: kesigapan dan ketegasan dalam bertindak. Ada banyak contoh dalam hal ini yang tak perlu saya babarkan di sini.

Kita tentu ingat ungkapan Gus Dur yang paling familiar: “Gitu aja kok repot.” Sejatinya ungkapan ini sepenggal ungkapan yang dapat merangkum pragmatisme konstruktif  Gus Dur tersebut. Dan barangkali, sikap itulah yang justru—tentu dengan beberapa resiko yang tak bisa dihindari—menunjukkan leadership dan kenegarawanan Gus Dur.

Ada banyak permasalahan bangsa ini yang ia hadapi dengan cara pandang pragmatisme konstruktif ini. Pemecahan masalah hubungan antara negara dan agama. Penyikapan terhadap sektarianisme, radikalisme keagamaan, kebhinekaan, dan sebagainya. Bagi Gus Dur, semua itu dikembalikan pada untuk apa negara ini didirikan, di mana semua jawabannya sudah termaktub dalam Pancasila dan konstitusi.

Gus Dur, tak sebagaimana Cak Nur—tanpa bermaksud mengecilkan kontribusinya terhadap Indonesia—tak perlu lagi mencari pembenaran dari agama untuk menerima ide atau paham yang notabene berasal dari “Barat.” Taruhlah misalnya, demokrasi.

Ukuran keislaman, bagi Gus Dur, tak terletak pada berlakunya “syari’ah” secara formal—dibakukan dan dipaksakan oleh negara. Bukan hanya pengertian “syari’ah” itu sendiri sampai kini masih debateable, tapi hal ini menyangkut pula pada pancasila dan konstitusi yang telah menjadi konsensus bangsa ini.

Di sinilah terletak lagi arti pragmatisme Gus Dur, selama sebuah ide atau paham itu bermanfaat, dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia—terlepas dari mana dan dari siapa ia datang—selama itu pula ide atau paham tersebut diterima, meski paham itu tak bersumber dari agama sekali pun.

“Watak eklektik yang produktif,” begitu kata Gus Dur—sebuah keniscayaan zaman untuk tak lagi menutup diri dari perubahan dan persinggungan. Watak eklektik yang produktif, mau tak mau, adalah konsekuensi logis atas jarak dan waktu yang makin menghimpit dan kenyataan yang plural dewasa ini. Pada akhirnya, watak eklektik yang produktif ini akan menjadikan orang ataupun peradaban makin kosmopolitan.

Saya punya tembang. Se-pupuh pangkur yang barangkali mampu mengobati kerinduan.

 

Kalamun nandhing sarira

Tinemu beda malah nyulayani

Benere dhewe ginunggung

Tinampik liyaning lyan

Beda kalyan tepa sarira puniku

Ika kang den-upayaa

Tinemu samining sami

 

[If we compare ourselves

We’ll found the differences that trigger disputation indeed

Truth claims glorified

The otherness-other denied

But tolerance is differ

Unity is the aim

The sameness-same will be founded then]

 

Ada dua bentuk penyikapan terhadap yang-Lain (the other) dalam tembang di atas: nandhing sarira dan tepa sarira. Kedua bentuk penyikapan itu bertolak dari kenyataan yang, entah diakui atau tidak, plural.

Bentuk pertama, nandhing sarira. Pada tahap ini, ketika berhadapan dengan yang-Lain, kita akan menemukan perbedaan yang tercerai-berai, terpisah. Masing-masing seperti tertutup satu sama lain. Karena masing-masing bersikukuh pada “language game”—untuk meminjam Wittgenstein—atau “paradigm”—untuk meminjam Kuhn—yang bersifat “tak-tersepadankan” (incommensurability). Maka dalam khazanah poststrukturalisme, hal ini kadang disebut dengan istilah teknis: “the other,” ataupun “the holy other.” Setiap upaya penyamaan atau penyepadanan akan dicurigai sebagai sebentuk “kekerasan” (violence). Dan ujungnya, dengan nandhing sarira, masing-masing akan menjadi terasing satu sama lain—terisolir.

Memang benar, di satu sisi, dengan logika poststruktural ini perbedaan akan terjaga. Tapi bukankah pada akhirnya hal ini justru akan melanggengkan logika kaum radikal (keagamaan), di mana identitas cenderung menguat? Barangkali, dalam konteks Indonesia, maraknya politik identitas akhir-akhir ini membuktikan hal itu. Paling tidak, mereka (dapat) memanfaatkan celah logika poststruktural tersebut.

Sementara tepa sarira adalah lebih kepada pencarian titik-temu, titik-singgung. Sebentuk penyikapan yang tak semata meneguhkan perbedaan yang memang sudah berbeda. Tapi sebuah proses, dialog, dalam rangka mencari titik-temu, titik-singgung, yang semestinya ada.

Soal titik-temu, titik-singgung, itu bisa bermacam-macam. Bukankah Gus Dur pernah meneladankan, seperti yang telah saya sebutkan, selama suatu paham itu bermanfaat, dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, maka tak ada salahnya untuk menerimanya. Artinya, di sini ada sebuah proses take and give, kemauan dan keterbukaan untuk saling belajar satu sama lain, memperkaya khazanah masing-masing.

Pernah juga Gus Dur memaknai beberapa patah kata kanjeng nabi, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China,” sebuah anjuran untuk berdialog, belajar hal-hal yang bahkan di luar bidang keagamaan sekali pun.

Akhirnya, kembali lagi kepada sesanti bangsa Indonesia, yang bagi saya sudah ditauladankan Gus Dur, baik dalam tutur maupun laku: “Bhinneka Tunggal Ika.”