Sabtu, 16 November 2019

NU DAN OPOSISI YANG BERMARTABAT

Senin, 04 November 2019
oleh : Ahmad Zainul Hamdi
Dibaca sebanyak 600 kali
Nahdatul Ulama (NU) kecewa terhadap Jokowi karena tidak mendapatkan jatah Menteri Agama, itu sepenuhnya bisa dipahami. NU merasa telah berperan besar dalam kemenangan Jokowi untuk menjadi presiden kedua kali. Berbagai survey menunjukkan bahwa klaim NU itu bukan omong kosong. Data exit pollIndikator Politik, misalnya, menunjukkan bahwa 56 persen warga NU mengaku memilih Jokowi. Data ini juga diperkuat dengan temuan Avara Research Center bahwa 54,3 persen warga Nahdliyyin memilih Jokowi. Berdasarkan survey Indikator Politik Indonesia pada Pilpres 2019, dari 207,2 juta (87,2%) Muslim Indonesia, 52,8% mengidentifikasi dirinya berafiliasi dengan NU. Dari angka ini bisa diukur betapa besarnya suara warga NU yang masuk ke dalam kotak pasangan Jokowi-KMA. Tidak mengherankan jika para pengamat dengan sangat yakin menyatakan bahwa NU menjadi penentu kemenangan pasangan Jokowi-KMA pada Pilpre 2019.

 

 

 

 

 

Dengan sumbangan yang cukup signifikan itu, NU tentu berhak berharap mendapat jatah kuri kabinet yang layak. Jika jatah kursi menteri untuk NU tidak sama dengan jatah untuk partai politik pendukung utama Jokowi, setidaknya jatah menteri Agama wajib secara otomatis ditempati orang NU. Rasanya tidak berlebihan ekspektasi NU ini.

 

Jika yang diinginkan Jokowi terhadap sosok Menteri Agama adalah orang yang mumpuni dalam bidang agama Islam dan memiliki sikap tegas terhadap isu radikalime, NU adalah pilihan yang paling masuk akal. Bisa dikatakan NU adalah Ormas Islam yang paling keras beruara dalam isu radikalisme. Bahkan tidak jarang warga Nahdliyin di bawah berhadap-hadapan secara langsung dengan kelompok-kelompok radikal. Karena itu, ketika NU tidak mendapatkan posisi Menteri Agama, kekecewaan NU sepenuhnya bisa dipahami.

 

Kekecewaan NU ini bisa saja membawanya menjadi kekuatan oposisi sipil terhadap rejim. Jika NU memilih posisi ini, pilihan itu sepenuhnya bermoral sekalipun berangkat dari perasaan kecewa atas pembagian kekuasaan yang dirasa tidak proporsional. NU bisa mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan rejim. Ada banyak persoalan yang bisa dikritisi NU, mulai Papua, sumber daya alam, korupsi, pendidikan, hingga kemiskinan, yang semuanya nyaris selalu bersinggungan dengan kepentingan warga NU di bawah.

 

Oposisi sipil ini pernah dengan sangat cerdas dan bermartabat dilakukan oleh NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di era Orde Baru. Di bawah rejim otoriter Orde Baru, saat nyaris semua kekuatan sipil tidak berani bersuara kritis terhadap negara, Gus Dur dengan NU-nya menjadi simbol perlawanan rakyat. Bahkan ketika Soeharto berhasil mengkooptasi tokoh-tokoh Islam melalui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gus Dur tetap bergeming walau sendiri. Di era ini, NU menjadi simbol kekuatan civil societyyang solid. Isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender tidak lagi menjadi ‘alien’ di kalangan kaum santri. 

 

Langkah-langkah Gus Dur tentu saja tidak mudah. Bahkan, dia harus berhadapan dengan beberapa kiai yang masih menganggap bahwa sikap kritis terhadap kekuasaan adalah tabu dalam konteks politik Sunni yang sangat menekankan stabilitas. Namun Gus Dur berhasil meyakinkan bahwa NU tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan otoriter, bahkan ketika kekuasaan itu memainkan sentimen Islam untuk menopang kekuasaannya, sebagaimana yang dilakukan Soeharto di dasawarsa akhir era Orde Baru. 

 

Melalui langkah ini, Gus Dur berhasil menggeser tenaga dan perhatian NU dari politik praktis ke arah penguatan internal dan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Sekalipun beberapa rintisan Gus Dur dalam bidang kemandirian ekonomi rakyat gagal diwujudkan, namun pesan ini tertangkap jelas di kalangan warga Nhdliyyin, terutama kaum mudanya. Di era inilah bermunculan anak-anak muda NU progresif yang tersebar di berbagai NGO yang melakukan kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan sosial. 

 

Saat ini, ketika NU kecewa dengan rejim, NU sepenuhnya absah untuk tidak terlibat dan mengambil posisi oposisi. Tampaknya, saat ini NU tengah memberi kode perlawanan terhadap rejim. Berbagai statemen tokoh-tokoh NU, misalnya, NU akan kembali ke barak dan meninggal isu radikalisme menjadi kerjaan pemerintah sepenuhnya serta pujian-pujian terhadap Rizieq Shibab dan FPI-nya, menunjukkan kode perlawanan ini.

 

Sekalipun demikian, pertanyaanya adalah: apakah NU akan menjadi oposisi yang kritis dan beradab sebagaimana yang pernah dimainkan Gus Dur ataukah ini sekedar gertakan yang lahir dari sikap pragmatisme politik? 

 

Dalam pandangan saya, memainkan isu FPI untuk melakukan bargainingpolitik dengan Jokowi bukanlah langkah bermartabat bagi NU. Memuji-muji Rizieq Shibab dan menyamakan NU dengan FPI untuk mendapatkan perhatian Jokowi bukanlah sebuah pilihan oposisi kritis yang mencerdaskan. Jejak perseteruan antara Rizieq Shihab dengan Gus Dur atau antara NU dengan FPI di berbagai tempat bukan sekedar urusan kekuasaan, tapi karena NU dan FPI jelas memiliki prinsip keislaman dan kebangsaan yang berbeda. 

 

Jika menjadi NU tidak semata-mata diukur dari tata cara beribadah (amaliyah), tapi juga cara berpikir (fikrah) dan gerakan (harakah), menyamakan NU dengan FPI jelas manuver politik yang berbahaya bagi NU di saat getol melakukan moderasi Islam Indonesia melawan pemasaran ideologi radikal yang sangat agresif. Kalaupun NU hanya ingin melakukan manuver politik sesaat untuk “menjewer” Jokowi, masih ada banyak isu yang bisa dimainkan tanpa mencederai nilai-nilai moderatisme NU, misalnya, Perppu KPK.  

 

Bagi Ormas Islam moderat seperti NU yang sikapnya tidak hanya diacu oleh para anggotanya tapi juga berbagai elemen bangsa lain, pilihan politik semestinya tidak semata-mata didasarkan pada pragmatisme politik sesaat. NU pernah memiliki sejarah di dalam maupun di luar kekuasaan. Bahkan NU pernah memiliki seorang presiden yang pandangan-pandangan dan kebijakan-kebijakan politiknya dikagumi banyak kalangan, pada diri seorang Gus Dur. Ketika saat ini NU memutuskan untuk beroposisi ke rejim, itu bukan hal baru. Apapun pilihannya, saya percaya bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah al-mashlahah al-ammah(kebaikan bersama), bukan kekuasaan semata.[] 

 



[*]Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya