Jumat, 16 November 2018

PRIBUMISASI ISLAM (CATATAN UNTUK TUNAS GUSDURIAN 2018)

Jumat, 17 Agustus 2018
oleh : Irfan Afifi
Dibaca sebanyak 493 kali
Ada rumusan umum yang setidaknya bisa disepekati dalam Temu Nasional Gus Durian 2018 terkait perumusan salah satu dari Sembilan nilai Gus Dur, yakni khususnya terkait gagasan “pribumisasi Islam”, bahwa Pribumisasi Islam sebagai sebuah nilai yang ditawarkan Gus Dur tidak dimaksudkan untuk mengganti bacaan Al Fatihah yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, Minang, Batak dll. Dalam konteks abstraksi, Gagasan Pribumisasi islam tidak ingin mengganti apa yang universal dan tetap dari ajaran agama (ast-stabit), seperti nilai ibadah sholat atau ajaran-ajaran keimanan, tauhid, dll yang bersifat pokok dalam agama (usul). Namun, Pribumisasi Islam hanya berusaha menempatkan apa yang cabang (furu’) yang bersifat berubah (al mutaghaiyyir) dalam ajaran syari’at (fikih) sebagai sebuah fakta yang lentur dalam persinggungannya dengan realitas kebudayaan Indonesia.

 

Saya sendiri juga turut diundang hadir untuk memberi masukan dalam rapat perumusan nilai “Pribumisasi Islam” dalam komisi yang terbagi dalam Temu Nasional Penggerak Gus Durian 2018. Saya menangkap dari hampir semua “expert” yang hadir pada malam itu menyodorkan dan menyarankan bingkai akomodasi “usul fikh” dan “qawaidul fiqh” dalam melihat dan menangani fakta kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan di Indonesia yang bisa jadi secara dhahir bertentangan dengan teks nash, namun sebenarnya bisa jadi dibenarkan atau bahkan justru bersesuaian dengan tujuan syariat, karena merupakan buah dari akomodasi maupun konteks tujuan syariat seperti dirumuskan dalam prinsip usul fikih yang memang sifatnya lentur.

Dalam gagasan tersebut, misalnya fakta mengenai bangsa Indonesia yang berzakat menggunakan beras yang secara dhahir tidak sama atau malah bertentangan dengan praktik berzakat di masa nabi yang berujud gandum atau kurma tidak ditempatkan sebuah sebuah kenyataan yang vis-avis saling menegasi atau bahkan menyimpang dalam koridor syariat. Melainkan fakta berzakat menggunakan beras, sebenarnya telah menuruti kaidah prinsip-prinsip yang menjadi tujuan syariah, dimana kaidah usul fikih menangkap apa yang dicontohkan dalam bentuk gandum, sebenarnya hanya sebuah ketetapan untuk mengelurkan harta benda kita dalam bentuk “makanan pokok”, sehingga beras yang merupakan makanan pokok yang secara umum digunakan di Indonesia sungguh tidak menyimpang meskipun menurut keterangan tekstual dari zaman Nabi, hanya gandum dan kurmalah (sebagai bahan pokok di zaman nabi) yang menjadi praktik berzakat di Jazirah Arab di masa rasul.

Hal ini juga berlaku pada kasus status fakta hukum waris yang memiliki pemecahan akomodasi tersendiri (pembagian Gono-gini) terkait bagian waris laki-perempuan (2:1), yakni pembagian untuk kasus Indonesia. Juga terkait asas monogami pernikahan dalam undang-undang perkawinan agama kita (yakni dengan syarat persetujuan Istri dan syarat-syarat memberatkan lainnya) sebenarnya alih-alih bertentangan dengan nash poligami Al-qur’an, melainkan justru bersambut dengan nilai dasar spirit dan tujuan Islam seperti “keadilan” yang ditekankan Qu’ran dalam kasus memilih satu istri seperti tertera dalam teks nashnya.

Ada persetujuan tak terkatakan dalam rapat komisi tersebut yang dihadiri K.H. Hussein Muhammad, K. Jadul Maula, Budayawan Sastro, K. Nur Kholik Ridwan, Dr. K.H. Marzuki Wahid, Nur Rofi’ah, termasuk saya sendiri (setidaknya seperti yang tertera dalam undangan panitia). Saya yang juga hadir pada akhirnya memilih diam dan tidak sempat memberi usulan apapun, karena tertutup pancaran aura para “guru” dan sesepuh yang hadir, saat memberi “sesorah” pada malam itu. Dan oleh karenanya saya memberanikan diri mengeluarkan saran dalam bentuk tulisan yang Anda baca sekarang ini.

Selain itu, saya juga menangkap ada benang merah yang diambil dari rumusan malam itu bahwa Agama sebagai sebuah ajaran universal yang datang dari Allah ditempatkan sebuah fakta yang terpisah, untuk tak mengatakannya vis-avis dengan “budaya”, yakni sebagai hasil kreasi yang muncul dari kegiatan manusia yang bersifat lokal dan particular—senada dalam bahasa Gus Dur pada sebuah tulisan “Pribumisasi Islam” (1986) sebagai sebuah fakta yang saling tumpang tindih yang saling menumpangi. Konsekuensi dari pandangan ini adalah menempatkan term budaya sebagai fakta di seberang agama, yang kebenaran preskripsinya harus menunggu justifikasi tekstual dan rasionalnya (ra’yi) dalam koridor syariat-fikih, yang sebenarnya dalam gradasi tertentu boleh jadi justru “membatasi” dinamika persentuhan keduanya.

Corak yang menempatkan agama dan budaya sebagai sebuah ruang yang terpisah dalam konteks tertentu meski di satu sisi memudahkan kita dalam menilai dan menjustifikasi kesesuaian nilainya dalam bingkai syari’at dalam pengertian fikih, namun di sisi lain justru membatasi bacaan kita akan “ijtihad kebudayaan” yang lebih berorientasi hikmah dan kearifan tasawuf, atau setidaknya fikih yang berlandas tahqiq-tasawuf yang dijalankan oleh para wali penyebar Islam serta para muridnya yang menyebar di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun kita tak bisa menolak realitas proses Islamisasi awal yang ada di Indonesia lebih bercorak “tasawuf” akhlaki atau bahkan dikatakan dalam bentuk doktrin tertingginya: tauhidul wujud-nya, yang jauh dari setandar pemahaman syari’at fikih yang menjadi modus beragama kita hari ini.

Sebenarnya pada pertemuan komisi malam itu, K. Jadul Maula sudah menyitir secara pendek, bahwa pendekatan proses awal Islamisasi Nusantara sebagai lebih bernuansa ‘irfani (hikmah tasawuf), yang berbeda dengan dengan pendekatan syari’at-fikih seperti di timur/jazirah Arab yang lebih bercorak bayani, atau juga beda pendekatan burhani di Maroko (afrika) dan sekitarnya. Namun sitiran pendek K. Jadul Maula belum mendapat eksplorasi yang lebih lanjut dan dalam.

Nah dalam tulisan ini saya hanya ingin melengkapi serta memberi insight persentuhan kearifan tasawuf dengan budaya, setidaknya di Jawa—yang sebenarnya telah menjadi modus beragama secara umum pada fase Islamisasi awal di Nusantara, yang oleh karenanya dalam bingkai itu juga fakta kebudayaan Islam dan jejak-jejaknya yang kita warisi hari ini seharusnya (atau malah semestinya) kita nilai dalam kerangka persentuhan ajaran Islam tersebut—meski dalam hal ini saya tidak sedang ingin mempertentangkan fikih dan tasawuf secara vis-avis. Dengan cara tersebut, kita bisa menilai secara adil dan longgar fakta keberagaman Islam di masa Islamisasi awal, yang bisa jadi bahkan dalam standar kaedah hukum fikih hari ini kita sulit mencari justifikasi syari’at-formalnya.

Dalam pandangan saya, meski tak menolak pemisahan term Agama dan budaya pada ranah teoritik dan praktik dalam konteks pribumisasi Islam, saya justru menemukan fakta unik terkait kata “budaya” yang sering disebut (1) berasal dari kata Sanskrit “buddhayah”, yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi”, atau teori lain yang mengatakan bahwa budaya (2) berasal dari gabungan kata jawa kuna budhi dan daya.

Kata “budaya” (Buddhi-Buddhayah) dalam konteks teori pertama jika mengecek dalam kamus Jawa Kuna Zoetmulder kita tidak menemukan kata “Buddhayah”, atau “Bhoddhayah”, minimal dalam turunan bahasa Jawa Kuna nya sebagaimana diklaim merupakan akar kata Sanskrit dari kata “buddhi”. Kita hanya menemukan kata “buddhi” dalam bentuk tunggalnya dalam kamus Jawa Kuna. Hal ini tidak dikatakan bahwa dalam bahasa Jawa kuna tak ada kata buddhi, melainkan kata “buddhayah” sebagai kata Sanskrit (jamak) belum menemukan justifikasi tekstual “keberadaan” nya dalam perbendaharaan Jawa Kuna, setidaknya seperti dibuktikan dalam teks seperti ditelaah dibuktikan Zoetmulder. Namun begitu ini butuh penyelidikan lebih lanjut.

Atau jika kita menyakini bahwa lebih masuk akal menempatkan kata “budaya” dari gabungan kata majemuk dari kata Jawa kuna “buddhi” (kekuatan pikiran) dan “daya” (“perasaan” dalam makna lama atau “kekuatan” dalam makna barunya) maka dalam kamus Zoetmulder ini kita juga tak menemukan kata-gabungan ini. Artinya sesuai indikasi ini gabungan kata (budi-daya) ini justru terekam setelah era runtuhnya Majapahit, alias masa periode islamisasi. Ini tentu masih wilayah yang belum pasti. Tapi yang jelas di masa setelah Majapahit lah justru gabungan kata ini mendapat konotasi yang selaras dalam bingkai pandangan Islamisasi masa awal, dan karenanya tak diniatkan terpisah dengan agama (dalam pengertian syariat formal hari ini). Fakta ini mengusik saya untuk menelusur dan menerka bangunan teoritik pergeseran pandangan dunia yang menyertai dalam konteks latar-historis seperti apa, atau perubahan semantik makna kata “budhaya” itu muncul. Saya menduga kata “buddhi” telah mendapat strukturasi makna baru dalam galur pandangan Islamisasi “ajaran” Islam yang ingin ditegaskan.

Kita boleh bersepekulasi bahwa kata “budaya” dalam dugaan saya merupakan sebuah kata yang sudah diperkaya oleh kedatangan Islam, atau bahkan di kemudian hari dalam sejarah Islamisasi dijadikan term kunci yang sesuai dalam galur pengajaran nilai sufisme Islam beserta konteks persentuhanya dalam sejarah kita, yang bisa jadi—jauh dari prasangka kita—bahwa kata tersebut menampung secara pekat pandangan dunia Hindu-Budha masa sebelumnya.

Hal ini sebenarnya persis dengan perlakuan kita terkait kata “adat-istiadat” yang kita anggap sebagai sesuatu atau hal yang berada di luar hukum Islam (syariat), yang oleh karenanya berdiri secara vis-avis dengan hukum Islam syari’at-formal. Padahal kita tahu bahwa asal kata “adat-istiadat” (al ‘addah-isti’adah) berasal dari serapan kata Arab, yang mau tak mau sebenarnya merupakan kesatuan yang tak terpisah dengan hukum Islam (syari’at-fikih). Mungkin dengan tanpa sadar, kita termakan pemilahan ini dan secara tak sadar dilahab oleh arus narasi colonial yang sejak awal memang berusaha memilah dan mengerdilkan wilayah penubuhan Agama yang sejatinya merambah seluruh aspek kehidupan.

Kolonialisme kita tahu sejak proses penaklukkan total kekuasaan dan birokrasi masyarakat pribumi, benar-benar berusaha memegang sistem administrasi hukum dalam payung administrasi kolonial. Pemerintah Belanda maupun VOC setelah peristiwa traumatic berbagai pemberontakan masyarakat pribumi yang mengibarkan panji “islam” di banyak pulau di Indonesia (Perang Jawa, Aceh, Minang, dll), merasa perlu mengusahakan secara structural dan sistematis pemisahan Islam sebagai sesuatu perekat yang menyatukan bangun identitas masyarakat, yakni layaknya garam yang telah meresap dalam balung sumsum kebudayaan (identitas masyarakat) meski tampak subtil dari sisi manifestasi lahirnya.

Kolonialisme dengan lembaga indologi dan javanologinya berkhayal tentang sebuah imaji ihwal suatu yang masih “asli pribumi” yang mereka sebut “adat”, yang terpisah dan berdiri berhadapan dan bertentangan dengan sesuatu “yang islami” bernama “hukum syari’at”, layaknya bangunan atau cakupan wilayah Agama yang dipeluk para penjajah. Fakta itulah yang kemudian dikuatkan mendapat justifikasi dalam temuan-temuan akademis seperti dilakukan orang macam Van Vollen Hoven, yang secara tak sadar memaksa “pemilahan” terus berlangsung dan kita langgengkan hingga hari ini. Akhirnya kita hanya menemukan fakta parsial “syari’at Islam” dalam sistem kepenghuluan pengadilan Belanda yang hanya mengatur soal waris, nikah-talak, dan zakat. Syariat Islam dalam pengertian universalnya terbonsai cakupannya dan secara bersamaan terpisah dengan adat. Mungkin dalam kasus perjalanan term “budaya”, hal ini tak sepadan. Namun bisa jadi ia mengalami pola perjalanan yang sama.

Jika kita mau sedikit bersusah payah merumuskan apa yang sebenarnya paling penting ditinggalkan dari dakwah para wali, kita akan dengan secara adil menempatkan term budaya atau kebudayaan dalam bentuk turunannya sebagai buah awal “kata kunci” penting yang justru menjadi penanda penting proses Islamisasi di zaman wali dan masa setelahnya.

Islam Jawa

Saya akan beri ilustrasi sedikit terkait peran kata maupun term Budaya ini. Tentu ini disertai pengambilan rute yang sedikit melingkar, yang oleh karenanya terkesan “mbulet”. Seperti dikatakan dalam sebuah buku “Primbon Attasadur Makna” (2008; Cetakan ke-9), ilmu puncak atau tertinggi dalam khasanah Jawa sering dinamai sebagai “ngelmu Kasampurnan”. Ilmu ini, bahkan oleh para santri hari ini mungkin akan ditolak sebagai warisan proses Islamisasi—seperti dikatakan oleh susuanan kalimat dalam Primbon ini—adalah sebagai manifestasi dari ajaran ilmu tasawuf para wali. Meminjam kalimat primbon “kasajitining kawruh kasampurnan menika tetuladan saking kitab tasawuf”, ilmu kasampurnan merupakan contoh dari teladan dari kitab tasawuf.

Ilmu ini dikenal di Jawa dengan sebutan yang bervariasi seperti “ngelmu kasampurnan”, “kasidan jati” (kesempurnaan sejati), sangkan paraning dumadi, ilmu ma’rifat, juga sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Seluruh ilmu ini terpapar secara gamblang dalam pementasan wayang yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai peninggalan para wali. Bahkan jika saya tunjukkan perkataan Javanolog terbesar macam Theodore g Pigeaud dalam sebuah maha karyanya “Javaansche Volkvertoningen” (hal. 56) sungguh mungkin kita akan dikejutakan dengan kalimatnya:

“…dugaan bahwa wayang kulit sudah ada sejak masa Majapahit, kemudian diisi dengan mistik Islam, sungguh tidak benar.” Wayang kulit purwa, seperti kita kenal hari ini, meski ceritanya awalnya dari cerita Mahabarata, Ia sebagai sebuah pertunjukan dengan seperangkat gamelan, kelir, dalang, juga tatahan kulit wayang kulit kerbau yang digerakkan, adalah murni produk kreasi para wali penyebar Islam. Tidak ditemukan wayang kulit purwa di zaman sebelum Demak, sebagaimana kita mengenalinya hari ini.

Hal ini belum menilai bagaimana para Wali mengkreasi bentuk wayang, mendeformasi secara total bangun struktur pandangan dunia wayang dengan cara menempatkan seluruh tokoh bathara dan dewa sebagai keturunan nabi Adam, maupun adigium “jimat kalimat sada” dan pernik-pernik sunggingan, baju, wanda, dll sebagai petanda simbol melekat pada wayang, juga sebuah gambaran, pasemon dan alegori pertarungan besar (jihad besar) dalam Ramayana maupun Bratayuda yang mewakili pertarungan jihad terbesar untuk menaklukkan dorongan “nafsu rendah” yang diwakili oleh Kurawa di dunia (kelir) dalam sebuah rangkaian interval kehidupan (kayon/hayun/gunungan) dalam proses perjalanan (suluk/an) kehidupan manusia. Lakon-lakon seperti “dewa ruci”, “Begawan Cipta Ning” (arjuna wiwaha), “petruk dadi ratu”, “puntadewa mukswa” sungguh hanya menegaskan bahwa bukan hanya “tasawuf” berusaha ditempelkan dalam pagelaran wayang, melainkan wayang itu adalah ekspresi dari manisfestasi tasawuf (Jawa) itu sendiri.

Kembali pada “ilmu Kasampurnan” sebagai sebuah tinggalan ilmu dari para wali, sebenarnya ajaran ini merupakan ekplisitasi dari ilmu “sangkan paraning dumadi”, yakni sebuah ilmu terkait dari mana kita sejatinya “berasal” (sangkan) dan hendak kemana kita “menuju” (paran) (baca: Innalillahi rajiun). Yakni seperti terlukis dalam penamaan genre tembang macapat perjalanan kehidupan manusia bernama “suluk” atau “genre tembang sufistik”(perjalanan) dari sejak dalam kandungan (maskumambang) hingga mati (megat ruh). Perjalanan panjang kehidupan dari sejak di alam ruh atau bahkan sejak dalam hakikat muhammadiyah (sanghyang nur cahya atau nur ala nur), hingga tahap perjalanan ruh individual yang menempat dalam tubuh manusia atau sanghyang nur rahsa/rasa—orang Jawa sering mengatakan “rasa” adalah “rasul” atau nur muhammadiyah individual. Atau juga cerita perjalanan jabang bayi dari sejak dari alam ruh atau hakikat muhammadiyah hingga fase tujuh bulan peniupan ruh (tingkeb/martabah tujuh) hingga terpisahnya empat saudara kita (sedulur papat) saat sang jabang bayi keluar seperti terpapar secara eksplisit dalam “Kidung Artarti” karangan Sunan Kalijaga.

Dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia, ngelmu kasampurnan dalam doktrin tasawuf adalah laku ilmu agar kita lolos kembali secara sempurna (kasidan Jati) ke hadirat-nya. Oleh karenanya tak aneh jika Kasidan Jati sering dimaknai sebagai “ilmu tentang kematian secara sempurna” kembali  menuju pada-Nya. Dalam rangkaian perjalanan kehidupan tersebut kita berjuang dalam sebuah perang besar atau jihad akbar menaklukkan “nafsu diri” seperti terpapar detil dalam perang Ramayana dan Barathayuda. Dalam peperangan tersebut kita harus menaklukkan kecenderungan nafsu diri yang empat: lawwamah, Suffiyah, amarah, dan mutma’innah (maca papat), agar akhlak diri terbentuk alias menjadi “manusia sempurna” atau “insan kamil” atau “budhi utama” dalam menebarkan rahmat semesta (memayu hayuning bawana)—yang selaras dengan tujuan akhir Islam dalam menyempurnakan Ahlak (ahlak al-karimah) maupun usaha menebar rahmat bagi semesta (rahmatan lil alamin) seperti digariskan oleh Al Qur’an.

Ujung dari seluruh penjelasan “Ilmu kasampurnan” (baca: ma’rifat) adalah mendidik manusia Jawa berbudi utama (ingat kata budaya), alias kesempurnaan budhi utama (Insan Kamil) yang dapat mempercantik tubuh kemanusiaan mereka berupa baju yang menghiasi diri (agama ageming aji), yakni sebagi buah dari sari pati akhlak Islam yang telah meresap dalam perbuatan mereka (mring atining tatakrama, nggon anggon agama suci). Alegori perjuangan mendidik kemanusian seperti terpapar dalam pagelaran wayang adalah merupakan ilmu puncak (sastra jendra) untuk mempercantik dunia (ayuning rat) dengan cara membuang karakter rakasasa (pangruwating diyu) dalam diri. Karena hanya dari diri yang telah menudukkan “diri rendah”-nya sajalah ajaran agama manifest menjadi kesejukan atau bagi yang lain (amemangun karyenak tyasing sasama).

Rangkaian perang untuk menaklukkan kecenderungan bagian “diri rendah” (nafsu) tersebut di atas dinamai sebagai “olah-budi”, “mesu budi”, atau men-“daya-kan budi”—dimana kata “budaya” dan kebudayaan salah satunya berasal. Bahkan dalam rumusan “serat Wedhatama” kata “budhi” telah terbagi secara terpilah dalam bagian-bagian, yakni “(1) Karsa/ Raga”, (2) “Cipta”, (3) “Jiwa”, dan (4) “Rasa”. Jadi mengolah dan mendayakan “budhi” (mesu budi) berarti mengolah komponen empat dalam diri berupa Karsa, Cipta, Jiwa, Rasa secara berimbang dalam bingkai “laku (sembah) utama” (1) Sembah Raga-Karsa, (2) Sembah Cipta/Kalbu, (3) Sembah Jiwa, (4) Sembah Rasa atau dalam term tahapan suluk disebut (1) syariat, (2) tarikat, (3) hakikat, dan (4) ma’rifat. Dari benang merah yang bisa kita turunkan dalam rumusan Wedhatama, adalah kata budhi atau budi daya atau budaya dipakai sebagai “kata kunci” untuk menerjemahkan gagasan “laku” (suluk) dalam bingkai empat jenjang laku tasawuf dalam term “sembah”. Oleh karenanya kata Budhi atau Budaya tak terpisah dengan konteks pengajaran keagamaan sufisme (Islam) Jawa, dimana arti “pikiran” sebagai makna awal kata buddhi menjadi diperluas dalam kerangka ajaran. 

Jejak defenisi tentang olah budi atau mendayakan budhi dalam istilah “budaya” seperti tertera dalam Wedhatama masih terekam dari hingga saat ini, yakni seperti dirumuskan Koentjaraningrat dalam mendefinisikan “kebudayaan” sebagai hasil “cipta-karsa-rasa” manusia, meski kata “jiwa” kemudian tanggal dalam defenisi tersebut. Penjelasan ini sekaligus ingin menunjukkan ketidaksepadanan penerjemahan kata “budaya” menjadi “culture” (Inggris) atau “cultuur” (Belanda) yang lebih berkonotasi mengolah tanah atau bertani.

Malah kita sedikit yakin bahwa kata “Budaya” dipakai oleh para penyebar Islam ditempatkan tepat pada jantung ilmu ma’rifat (ngelmu kasampurnan) yang ingin ditonjolkan para wali untuk menyebarkan gagasan tahapan perjalanan laku manusia (suluk) dalam usaha mendidik dan menanamkan budhi utama atau manusia utama (insan kamil). Indikasi ini sedikit terkonfirmasi bahwa sebelum bait-bait (gatra) “ngelmu iku kelakone kanthi laku” seperti sering dikutip dari Serat Wedhatama, terdapat kata “makrifat” dalam gatra sebelumnya. Makna “laku” dalam ungkapan “ngelmu iku kelakone kanthi laku” di atas yang dimaksud sebenarnya segera mendapat penjelasan ekplisit di bait-bait setelahnya dalam bentuk tahap-tahap laku dalam empat jenjang tahapan suluk, yakni sembah Raga, Cipta, Jiwa, dan Rasa seperti layaknya tahapan suluk dalam tasawuf dari syariat, tarikat, hakikat, ma’rifat.

(1) Sembah raga misalnya dianggap sebagai awalan laku atau suluk (amagang laku) yang jelas disiratkan sesucinya dengan cara wudhu (syariat), atau (2) Sembah Cipta atau Kalbu dianggap sebagai laku selanjutnya (uga dadi laku), atau (3) Sembah Jiwa (ruh) sebagai akhir dari olah laku-suluk (pepunthoning laku), karena setelah itu perjalanan habis dan ia akan memasuki atau (4) menyaksikan hakikat kenyataan (iku kanyataan kaki) dalam sembah rasa atau maqam ma’rifat sampai dasar sejati wujudnya (rosing atau wosing dumadi), yakni meresap dalam ra(h)sa manusia sebagai perwujudan rahasia Allah. Dalam kitab Primbon “Attasadur Makna” disebut manusia itu rahsa atau rasa-Nya Allah dan juga sebaliknya, yang perkataan ini dikutip dari hadist qudsi sebagaimana tertera dalam kitab tersebut.

Jadi jika kita rangkai petunjuk-petunjuk dalam Serat Wedhatama, bahwa “ngelmu iku kelakone kanthi laku” berarti ilmu (ma’rifat) itu tercapai dengan cara lelaku atau suluk dari tahap (1) mendisiplinkan raga/karsa kita pada level syariat (sesucine kalawan warih), (2) menajamkan cipta kita dan menepis godaan pamrih diri (waspada) pada level thariqah, (3) membersihkan Jiwa kita dengan terus menerus eling atau ingat (dizikir) akan tujuan hidup pada level hakikat, dimana dari tahapan itu kita akan mendapat anugerah (tanda nugrahaning Manon) tersingkapnya hijab Allah (buka ing kijabullah agaib) berupa pengetahuan sejati akan hakikat paling mendasar ihwal kehidupan, alias (4) pengetahuan ma’rifat akan kenyataan hakiki wujud kehidupan dalam tahap sembah rasa alias telah masuk meresap dalam hati (weh reseping ati). Puncak perjalanan dan laku ini berujung pada pengenalan kebenaran prinsip kebenaran ontologis tauhid hakiki (tauhid wujud) atau “awas roroning atunggil”, yakni ihwal ketunggalan wujud kenyataan sebagai manifestasi tajalliyat Allah Subhanahu wa ta’ala atau dalam bahasa Wedhatama “wujudullah sumrambah ngalam sakalir”.

Bisa kita simpulkan seluruh olah atau laku mendayakan budi untuk membentuk keutamaan budhi manusia atau budhi utama atau “janma utama” (ngelmu kasampurnan) atau ngelmu ma’rifat untuk membentuk diri menjadi “insan kamil”  atau manusia yang berakhlak mulia akan berhasil—yakni sesuai dengan rumusan “Wedhatama”—jika kita menjalankan laku utama (seperti di jalankan oleh Panembahan Senapati dalam Wedhatama) yakni dengan cara (1) mengendalikan seluruh godaan nafsu dalam diri yang muncul dari dorongan alamiah raga dan kehendak (Raga/Karsa, dengan mendisiplinkan diri), maupun (2) menepis godaan “pamrih diri” sebagai perwujudan campuran kehendak dan pikiran egotis (Cipta, dengan sikap waspada), maupun (3) memupus godaan setan yang membuat kita lupa akan tujuan hidup (Jiwa, dengan menautkan hati terus-menerus terhadap Allah dengan eling dan zikir). Dengan tahapan pendidikan diri dan olah budi kemanusiaan tersebut, bukan hanya kita (4) mengenali kenyataan hakiki ontologis akan keesaan Allah (orang Jawa menyebut syadat jati) pada tahap rasa dan ma’rifat, melainkan olah tersebut akan mengantarkan kita pada kualitas diri yang telah berhasil menepis egotism diri dan hawa nafsu (kepati amarsudi, sudane hawa nepsu) dengan buah yang berujud “budi utama” yang akan menebar perasaan enak bagi sesamanya (karyenak tyasing sasama), juga membantu “mempercantik dunia” (ayuning bawana) sebagai manifestasi rahmat bagi semesta.

Pada titik ini, Tauhid dan “Ijtihad kebudayaan” para wali bermuara pada konsep “kemanusiaan” (syahadat berwasasan sosial) selaras dengan kalimat-kalimat dalam tulisan Gus Dur tentang “Pribumisasi Islam” (1989) bahwa “keyakinan tauhid dan ketaatan kepada syari'at mesti berwujud kecintaan kepada sesama manusia.” Dan bahkan, kata “budaya” dengan varian kata “budi”-nya justru telah dipakai para penyebar awal Islam sebagai perangkat konseptual penting (dengan mengisi dengan gagasan semantik Islam) dalam menerjemahkan misi utama Ajaran Islam untuk mendidik akhlak dan budi manusia, maupun menebar rahmat bagi sesmeta. Oleh karena system pengajaran “syari’at” dalam pengertiannya yang paling luas telah diterjemahkan dalam bentuk sari pati yang telah manifest dalam kebudayaan, “polarisasi antara Agama dan Kebudaayaan” seperti telah disitir Gus Dur relatif bisa terkurangi, setidaknya di masa awal Islamisasi.  

Dari penjelasan di atas Jika pribumisasi Islam dimaknai sebagai usaha menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks masalah-masalah masyarakat kita sendiri, Para Wali telah berhasil dengan term “kebudayaan”-nya menubuhkan Ajaran Islam dalam bingkai kearifan yang meresap dalam pranata, kebiasaan, dan seni tradisi, dan bahkan dalam perangkat structural kekuasaan yang sejatinya selaras dengan prinsip “al a’addah muhakkamah” sebagaimana dalam bingkai ajaran fikih. Dengan cara kearifan yang dijarkan para wali tersebut—yang tidak semata-mata fikih—proses pribumisasi Islam juga akan dengan sendirinya dalam bahasa Gus Dur berarti mengokohkan kembali akar budaya kita, dan pada saat bersamaan menciptakan masyarakat yang taat (senafas) dengan (ajaran) agama.

Cepokojajar, 14 Agustus 2018

Irfan Afifi