Senin, 11 Desember 2017

OPINI

Pendapat pribadi atau tulisan singkat, padat, dan ringan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian para gusdurian.

Tak Perlu Fatwa Tentang Korupsi

oleh : ADMIN, 0 Komentar
Banyak masyarakat awam yang tidak tahu menahu apa fungsi dan kedudukan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Faktanya, sampai hari ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI kerap kali menuai kontroversi. 4 tahun silam, wartawan Tempo pernah mewawancarai almarhum KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, yang notabene pernah menjabat sebagai ketua MUI. Kiai Sahal menyatakan bahwa “Fatwa MUI itu bukan satu-satunya fatwa. MUI juga bukan lembaga operasional seperti NU atau Muhammadiyah, yang bisa menggerakkan anggotanya. Jadi, fatwa MUI tidak mengikat.”
Kategori : Opini , Pilihan Redaksi

Peran Guru Agama dalam Memutus Akar Radikalisme

oleh : MUHAMMAD ARAS PRABOWO, 0 Komentar
Kedamian adalah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam harmonisasi berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang damai hanya bisa diwujudkan dengan sikap toleransi antar manusia, khususnya dalam negara yang memiliki penduduk dengan suku, agama, ras yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut hanya dapat diikat dengan tali toleransi antara ummat Seperti yang digagas oleh KH. Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) yang tertuang dalam beberapa karyanya. Pimikirannya tidak hanya tertuang dalam bentuk tulisan saja, tapi telah banyak mengubah arah kehidupan bangsa ini. Pluralisme Gus Dur telah menjadi corak tersendiri dalam menata kehidupan bangsa yang beragam perbedaan ini. Kerena pemikirannya yang monumental ini, berhasil mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan di negara kesatuan republik Indonesia.
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Wacana Khilafah di Negara Pancasila

Perdebatan antara diskursus Keislaman dan Pancasila sebagai dasar negara, menemukan titik temu, ketika para perumus dasar negara Indonesia yang tergabung dalam panitia sembilan mencapai kompromi (kalimatun sawa). KH. Wahid Hasyim disebut-sebut sebagai tokoh yang menjadi penengah antara kelompok Islamis dan Nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya", yang kemudian disepakati perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan itu diterima dan disepakati oleh seluruh anggota dalam tim Sembilan menjadi sila pertama dalam rumusan Pancasila.
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Media “Islam” yang Menyebarkan Marah

Islam berasal dari kata as-silmu (damai), aslama (menyerahkan diri/pasrah), istalma mustaslima (penyerahan total kepada Allah), saliimun salim (bersih dan suci), dan salamun (selamat). Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut terbukti mampu membawa masyarakat kegelapan menuju dunia baru, yang terang serta melampaui zaman. Apakah yang tidak tepat dalam Al Quran sebagai kitab suci, petunjuk, tuntunan? Alam semesta telah dibahas dalam QS Al Anbiya ayat 30. Bahkandermatoglyphics alias studi ilmiah sidik jari yang ngetrend beberapa tahun ini dengan tegas telah dinyatakan dalam QS Al Qiyaamah ayat 3-4. Termasuk bagaimana ketentuan lisan, hingga berita yang baik telah ditegaskan dalam QS Al Hujurat ayat 6.
Kategori : Headline , Opini

Lagi, Tentang "PAKAI"

Hingga saat ini, setidaknya dari yang sudah saya temui, ada dua bentuk keberatan dari kalangan yang bersikukuh bahwa Ahok tetaplah menista al-Quran sekalipun ada kata “pakai” dalam pernyataanya. Pertama, analogi yang dipakai seharusnya sama-sama dengan kalimat pasif. Dalam tulisan sebelum postingan ini, misalnya, analoginya adalah “makan pakai tangan” dan “makan tangan”. Keberatan ini mudah dipatahkan. Yah, tinggal diganti saja dengan kata kerja pasif: “dimakan pakai tangan” dan “dimakan tangan”. Gampang, to? Maknanya sama saja. Karena titik tengkarnya bukan pada kata kerjanya aktif atau pasif, tapi pada siapa subjeknya antara dengan “pakai” dan tanpa “pakai”. Mau dibuat aktif (“makan pakai tangan”) atau pasif (“dimakan pakai tangan”), selama ada kata pakai di situ, maka kata setelah pakai tetap berfungsi sebagai alat, bukan subjeknya.
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Republik Gaduh, Republik Aduh

oleh : GATOT ARIFIANTO, 0 Komentar
Bagi Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, demontrasi sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Demikian juga aksi yang sudah dan akan berlangsung 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama Islam dan Al Quran (Al Maidah [5]: 51) oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Kategori : Headline , Opini

Menuju Muara Kader Transformatif : Catatan dari Pelatihan Kader Gusdurian

oleh : AHMAD NURHOLIS, 0 Komentar
Sekitar pukul 10. 36 keberangkatan kereta api Joglokerto jurusan Purwokerto-Solo mengantarkan rombongan Gusdurian Banyumas ke Jogja. Kami berempat (Taufik, Agus, Cholis, Kang Yusuf) menaiki kereta tersebut dan turun di stasiun Lempuyang tepat pukul 13. 50. Bersama rombongan dari Gusdurian Purbalingga langsung menuju lokasi Pelatihan Kader Gusdurian di Wisma Batik Yogyakarta. Ya itu kondisi keberangkatan kami dari Purwokerto mengikuti pelatihan pada tanggal 7-9 Oktober 2016 yang diikuti perwakilan dari masing-masing Kabupaten se Jawa Tengah-DIY.
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Cocokologi, Riset Minus Peta Jalan

oleh : PURKON HIDAYAT, 0 Komentar
Belakangan ini kembali marak fenomena mencocok-cocokan sebuah peristiwa, dan mencari justifikasinya dalam kitab suci. Misalnya, yang terbaru saat ini mengenai pandangan bumi datar yang menyandarkan dari ayat al-Quran. Mereka memahami secara tekstual arti kata Suthihat, farasy, Bisatha dalam al-Quran surat al-Ghasiyah ayat 20, surat al-Dhariyat ayat 48, serta ayat lainnya yang dipandang sejalan, untuk membenarkan pendapatnya.
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Anugerah Nurani Kemanusiaan bagi Setiap Insan Manusia

oleh : JAYA SUPRANA, 0 Komentar
Seluruh jiwaraga saya melemas tidak berdaya apa pun pada saat menyaksikan kedahsyatan kesaktian belalai alat berat mengobrak-abrik gubuk warga RW 9,10,11,12 Bukit Duri yang berdasar perintah Pemerintah DKI Jakarta hukumnya wajib dibumi-ratakan atas nama pembangunan infra struktur demi menjadikan ibukota Indonesia lebih tertib, bersih, sehat, sejahtera dan gemerlap. Konon pembongkaran secara paksa dan secara sadar melanggar hukum sebab Bukit Duri masih dalam proses hukum itu memang harus cepat dilakukan agar Jakarta tampak indah-permai pada saat Asian Games diselenggarakan. Dapat dibayangkan betapa mengerikan angkara murka pembongkaran dilakukan apabila Jakarta menjadi tuan rumah Olimpiade !
Kategori : Headline , Opini , Pilihan Redaksi

Dialog Tanpa Senjata

oleh : SARJOKO, 0 Komentar
“Maaf, boleh saya minta air putih saja?” kata Felip Karma, saat diberi segelas teh hangat untuk menemani diskusi. “Saya bernazar untuk tidak meminum selain air putih, sampai Papua merdeka,” sambungnya lagi. Sebuah nazar yang menunjukkan betapa kuat dan gigihnya ia dalam berjuang. Sebelum 22 Agustus kemarin, nama Filep Karma sangat asing di telinga saya. Beberapa kali mengikuti berita soal penangkapan pejuang OPM, saya tidak menghafal nama-nama tokohnya. Bahkan saya tidak menyadari bahwa Filep Karma adalah salah satu dari lima tahanan politik yang dibebaskan oleh Jokowi tahun 2015 lalu. Ia ditahan karena turut mengibarkan bendera kejora di Jayapura tahun 2004. “Setelah saya dibebaskan, saya tetap akan berjuang. Selama Papua belum merdeka, berarti perjuangan saya belum selesai!” tegasnya.
Kategori : Headline , Opini , Peristiwa , Pilihan Redaksi