OPINI

Gus Dur dan Kewarganegaraan Kultural

Renato Rosaldo (2003), antropolog asal Amerika Serikat, mengritik pendekatan dan teori dari Ben Anderson tentang nasionalisme yang kemudian menjadi klasik dengan apa yang dikenal imagined communities. Dengan rumusan nasionalisme individualistik yang bersumber dari media dan sarana komunikasi modern lainnya, menurut Rosaldo, Anderson telah jatuh pada selektif. Hanya mereka yang terliput dan memiliki akses kepada media modern lah yang tercakup ke dalam nasionalisme, sedangkan mereka yang marjinal, tersingkir, mioritas dan miskin, tidak terliput.

Gus Dur – Edward Soeryadjaya, Rahasia Membentuk NU-Summa

Bukan Gus Dur jika tidak membuat manuver yang mengejutkan lawan-lawan politiknya. Bahkan, internal para pengurus Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyyin seringkali harus merenung mendalam untuk memahami langkah taktis Gus Dur. Pertemanan Gus Dur dengan orang-orang Tionghoa tidak sekedar dalam aspek kebudayaan. Gus Dur bergerak maju dengan membentuk kongsi bisnis untuk membangun ekonomi kerakyatan.

Benarkah Gus Dur Keturunan Tan Kim Han?

Benarkah Gus Dur keturunan Tionghoa? Pada beberapa forum, Gus Dur sering menyatakan bagaimana nasab keluarganya tersambung dengan darah Tionghoa. Gus Dur juga sering mengungkapkan silsilah keluarganya, hingga tersambung dengan jaringan Tionghoa muslim pada masa kerajaan Majapahit, dan terkait dengan sejarah muhibah Laksamana Cheng Ho (Zheng He, 1371-1433/1435). Bagaimana kisahnya?

Om Siuman Om

Pesan berantai dan media sosial masih menjadi sarana efektif membangun citra hingga opini publik dengan berbagai sudut pandangnya, satu contoh, dizalimi. Pesan berantai belakangan ini muncul di sejumlah linimassa hingga grup-grup Whatsapp ialah "Gerakan Siluman". Padanan kata tersebut sepertinya enak dibahas sembari ngopi dengan pertanyaan: baru siuman, om? Pesan berantai dimaksud intinya menyebarkan isu, ada desain dibuat lembaga bentukan institusi negara agar masyarakat di berbagai daerah ramai-ramai sepakat, membubarkan organisasi identik dengan radikal, suka menghujat dan merasa paling benar sebagaimana performance pemimpinnya yang bisa disaksikan di youtube.

Siapakah yang Layak Disebut Kafir?

Seneng ngafirke marang liyane Kafire dewe ora digateke Dalam Kitab Suci Al-Qur’an, kata kafir dipakai bukan semata sebagai konsep teologis, tetapi juga konsep etis. Memahami konsep ini semata-mata sebagai sebutan untuk mereka yang non-Muslim (kategori teologis) sangatlah simplistis. Karena banyak penggambaran dalam al-Qur’an mengenai kata kafir ini juga banyak merujuk konsep etis. Ini contoh pengunaan kata kafir dalam dua ayat berbeda, yang sangan popular di kalangan Islam. Ayat pertama, pernyataan Allah dalam surat Luqman ayat 12. Ayat tersebut menyebut kafir bagi orang yang tidak syukur nikmat. Ayat kedua dalam surat al-Ma’un, “pendusta agama” (frase lain untuk kufr) juga digunakan untuk mereka yang tidak punya sensitivitas pada keadilan sosial, meskipun rajin bersembahyang. Wal hasil, siapa saja, termasuk orang Muslim, bisa saja terperosok pada jurang kekafiran.

Dengan Mati Gus Dur Abadi

"Tunjukkan padaku seorang pahlawan, niscaya akan kutulis suatu tragedi,” ujar pujangga F Scott Fitzgerald. Di tengah gemuruh takbir dan derai isak tangis yang mengiringi kepergian KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebuah ode ditulis banyak orang di media dan jejaring maya yang menobatkannya sebagai pahlawan. Pahlawan adalah mereka yang berani mengubah tragedi menjadi jalan emansipasi. Seperti itu jualah Gus Dur. Secara individual ataupun komunal, ia tumbuh mengerami rangkaian kepahitan dan keterpinggiran.

Fatwa MUI Bukan Hukum Positif

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah hukum positif.” Pernyataan tersebut saya gunakan sebagai mukaddimah dalam kolom ini dengan tujuan penegasan pendapat saya bahwa fatwa yang diterbitkan oleh MUI tidak bernilai sebagai hukum positif. Tentunya, sebelum sampai ke penegasan itu, saya mengajukan dua perihal yang saya jawab terlebih dahulu, yang kemungkinan besar menggelayut di pikiran para pembaca yang budiman.

Tak Perlu Fatwa Tentang Korupsi

Banyak masyarakat awam yang tidak tahu menahu apa fungsi dan kedudukan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Faktanya, sampai hari ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI kerap kali menuai kontroversi. 4 tahun silam, wartawan Tempo pernah mewawancarai almarhum KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, yang notabene pernah menjabat sebagai ketua MUI. Kiai Sahal menyatakan bahwa “Fatwa MUI itu bukan satu-satunya fatwa. MUI juga bukan lembaga operasional seperti NU atau Muhammadiyah, yang bisa menggerakkan anggotanya. Jadi, fatwa MUI tidak mengikat.”

Peran Guru Agama dalam Memutus Akar Radikalisme

Kedamian adalah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam harmonisasi berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang damai hanya bisa diwujudkan dengan sikap toleransi antar manusia, khususnya dalam negara yang memiliki penduduk dengan suku, agama, ras yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut hanya dapat diikat dengan tali toleransi antara ummat Seperti yang digagas oleh KH. Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) yang tertuang dalam beberapa karyanya. Pimikirannya tidak hanya tertuang dalam bentuk tulisan saja, tapi telah banyak mengubah arah kehidupan bangsa ini. Pluralisme Gus Dur telah menjadi corak tersendiri dalam menata kehidupan bangsa yang beragam perbedaan ini. Kerena pemikirannya yang monumental ini, berhasil mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan di negara kesatuan republik Indonesia.

Wacana Khilafah di Negara Pancasila

Perdebatan antara diskursus Keislaman dan Pancasila sebagai dasar negara, menemukan titik temu, ketika para perumus dasar negara Indonesia yang tergabung dalam panitia sembilan mencapai kompromi (kalimatun sawa). KH. Wahid Hasyim disebut-sebut sebagai tokoh yang menjadi penengah antara kelompok Islamis dan Nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya", yang kemudian disepakati perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan itu diterima dan disepakati oleh seluruh anggota dalam tim Sembilan menjadi sila pertama dalam rumusan Pancasila.