Senin, 27 Mei 2019

GUS DUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DEMOKRASI

Sabtu, 15 September 2018
oleh : Ahmad Bahar
Dibaca sebanyak 2160 kali
Tidak tahu persis kapan Gus Dur mulai tertarik terhadap soal-soal demokrasi. Namun tampaknya beliau memperolehnya dari hasil literatur yang dibacanya ketika Gus Dur duduk di perguruan tinggi. Ia banyak sekali melahap buku-buku sosial politik tulisan para pemikir Barat.

Di samping itu pergaulannya yang luas terhadap berbagai kalangan tampaknya juga memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap pembentukan pemikiran yang demokratis itu. Untuk memahami bagaimanakah sebenarnya konsep demokrasi yang diingingkan oleh Gus Dur, ada baiknya dicoba ditelusuri rangkaian pemikiran yang terekam dan tersebar dalam berbagai kesempatan. Dan kemudian dicoba dicarikan benang merahnya.

Dasar pemikiran utama Gus Dur tentang demokrasi sebenarnya tidak jauh dari gagasan tentang demokrasi pada umumnya. Yakni bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul, dan menentukan nasibnya sendiri.

Untuk itu tidak ada alasan bagi Gus Dur untuk mengebiri hak-hak individu siapapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Setiap warga negara juga mesti dihormati hak-haknya secara universal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Bagi Gus Dur esensi demokrasi yang sesungguhnya ternyata justru terletak pada adanya sebuah perbedaan itu sendiri. Yang dalam implementasinya ia ungkapkan dengan istilah kontroversi. Seperti pernah terungkap dalam sebuah wawancara (Tempo, 13 April 1991) ia mengungkapkan bahwa, “Kontroversi adalah esensi demokrasi. Kalau Anda melarang adanya kontroversi, Anda calon diktator, bukan Pancasilais. Kenapa takut adanya kontroversi, sedangkan Nabi saja mengizinkan kontroversi. Apa mau lebih tinggi dari Nabi? Masyarakat mengharapkan adanya pertukaran pandangan yang sehat dan jujur. Masyarakat kita nggak takut dengan kontroversi. Demokrasi itu kebebasan, keadilan, dan kesamaan dimuka hukum. Kami hanya mengingatkan masyarakat agar jangan lupa”.

Menurut Gus Dur, Islam juga sangat menghargai pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Yang semua itu merupakan inti dari ajaran demokrasi itu sendiri. Gus Dur dalam setiap pembicaraan tentang masalah demokrasi ini tampaknya tidak mau melepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai luhur ajaran agama. Bahkan dalam berbagai kesempatan ia sering mengutip sejumlah ayat untuk meyakinkan legalitas argumentasinya.

Secara keseluruhan jika dirangkum, gagasan Gus Dur tentang demokrasi itu setidaknya akan meliputi berbagai hal sebagai berikut. Pertama, demokratisasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Artinya, agama dan penganut agama apapun di Indonesia harus memperoleh kebebasan seluas-luasnya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Ini penting mengingat ada kecenderungan bahwa kelompok pemeluk agama mayoritas “bertingkah” yang berakibat kelompok penganut agama minoritas merasa “kurang” bebas dan bahkan mungkin merasa “tertekan”.

Isu demokratisasi dalam kehidupan keagamaan ini secara menarik diulas Gus Dur. Dia mengatakan bahwa proses demokratisasi itu dapat menjadi tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan negara, sekaligus memberikan tempat untuk agama; bahwa kalau suatu masyarakat demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan appeal atau himbauan kepada orang-orang yang fanatik yang sedang mencari identifikasi Islam. Sementara bagi orang yang tahu Islam yang seram-seramnya saja, demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari islam.

Namun, persoalannya tinggal berpulang kepada umat Islam sendiri. Apakah orang Islam sudah siap untuk berdemokrasi, karena demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. Sementara golongan Islam ini seringkali hanya berfikir untuk dirinya sendiri. Ini suatu kelemahan. Kelemahan lain, apakah golongan Islam sudah mempunyai kemampuan untuk take and give yang serius. Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk, misalnya, menanggalkan keyakinan agamanya. Tapi, bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada pemikiran yang bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Memang begitulah demokrasi.

Hal ini tidak berarti bahwa umat Islam secara keseluruhan belum siap demokrasi. Sebab, tergantung mana yang disebut umat. Kalau umat itu adalah para pemimpin Islam sekarang, memang belum. Tapi, kalau yang dimaksud  umat itu rakyat dengan tradisinya, saya rasa tidak ada masalah. Umat Islam Indonesia, sebagai rakyat beragama islam, saya rasa sama: sudah matang dan sudah waktunya. Mereka sudah lama menuntut, mulai dari kemerdekaan dulu. Tapi, para pemimpinnya tidak bisa menangkap isyarat itu, sehingga yang dilakukan justru membuat isu yang sebetulnya berwawasan sempit, tidak melebarkan wawasan umat islam. Karena itu wajar jika sementara orang menyatakan pertumbuhan Islam kini menuju kepada “kelompok” sektarian. Menjadi suatu yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Isu semacam pri-non pri maupun Kristenisasi, sebenarnya muncul dari semangat sektarianisme. Padahal kita ini hidup dalam pluralisme. Pluralisme terjaga kalau ada demokrasi. Kita kaya dan kuat karena menjaga jiwa pluralistik (Arif Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal 119).

Kedua, demokratisasi dalam kehidupan politik. Masalah demokratisasi dalam kehidupan politik ini dalam berbagai kesempatan juga sangat menjadi perhatian Gus Dur. Seperti diketahui suara lantang Gus Dur menanggapi timpangnya demokrasi di bidang politik ini dinilainya sangat menganggu dalam kehidupan kebangsaan kita. Untuk itu ia mengusulkan agar masalah ini terus diupayakan untuk dapat ditemukan jalan keluarnya.

Mengenai demokratisasi, seperti pernah diungkap oleh AS Hikam dalam tulisannya yang berjudul “Gus Dur dan Pemberdayaan Politik Umat (Jawa Pos, 2 dan 3 januari 1996) maka arah yang dituju oleh Gus Dur adalah semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam politik. Kecenderungan sistem politik Orde Baru adalah negara menjadi semakin terlibat dalam setiap ihwal kehidupan dan lembaga-lembaga poltik formal menjadi mandul sebagai saluran partisipasi warga negara. Gus Dur melihat dampak negatif kecenderungan ini. Baginya, demokratisasi yang hasil dicapai olehnya adalah demokrasi semu, di mana keberadaan Lembaga politik dan prosedur-prosedur formalnya telah dianggap sebagai bukti keterlibatan warga negara dalam proses politik.

Padahal, yang juga penting dalam sebuah sistem demokrasi adalah perwujudan substantif, misalnya dalam kebebasan berbicara, berkumpul dan mengemukakan pikiran, yang juga penting adalah bagaimana aspirasi dan partisipasi warga negara bisa tertampung dan tersalur secara normal, bukan melalui jaringan-jaringan korporasi dan kooptasi negara.

Kedua komitmen di atas, kebangsan dan demokratisasi, telah melandasi berbagai kritik Gus Dur yang kadangkala dianggap telampau “jauh” oleh kelompok Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah kritiknya terhadap pembentukan dan kiprah ICMI. Gus Dur melihat ICMI bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi lebih sebagai kendaraan politik dengan warna Islam. Ditilik dari komitmen kebangsaan, politik ICMI adalah sektarian dan mengembalikan politik aliran yang telah ditinggalkan. Cara ICMI menggunakan kekuasaan negara untuk memobilisasi dukungan juga bertentangan dengan faham demokrasi yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Memang upaya untuk secara terus menerus memperjuangkan demokrasi perlu terus ditingkatkan. Apalagi jika diingat bahwa pemahaman tentang demokrasi itu sendiri masih belum merata. Dalam hal ini para cerdik pandai dan tokoh masyarakat perlu terus menerus memberikan pengetahuan demokrasi kepada semua warga negara agar mereka bisa lebih melek terhadap demokrasi.

Menurut Gus Dur (Kompas, 16/9/91, hal. 1) proses demokratisasi bukanlah suatu proses yang mudah. Sebab parameter untuk proses ini belum terformulasi, dan juga yang bersangkutan harus siap menghadapi makna demokrasi. Yang paling penting adalah akomodasi dari proses dialektik antara pro dan kontra. Selain itu ide konsensus memerlukan pemikiran kembali. Visi ini juga mencakup hal-hal lain yang sudah lumrah dalam demokrasi. Ini tidak akan mudah, tetapi masyarakat Islam harus menghadapi hal ini.

Dalam proses ini ada dua hal menurut Gus Dur yang terjadi dalam masyarakat sipil di Indonesia sekarang ini. Pertama, konsep mengkategorikan masyarakat Indonesia ke dalam aliran telah mulai punah. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah “de-aliranisasi”. Kedua, adalah untuk membuat perubahan struktural yang mengikutsertakan konsep-konsep hak asasi manusia. Dan ini sekarang mendapatkan liputan yang cukup luas.

Dalam perubahan ini ada dua kelompok yang muncul yang memainkan peran penting. Yakni masyarakat Islam dan militer. Dan menurut Gus Dur “demokratisasi” ini harus mampu menampung kebutuhan kedua kelompok ini.

Sementara itu pandangan Gus Dur terhadap konsep demokrasi Pancasila yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dinilainya sebagai sebuah demokrasi semiotoriter. Hal ini sebagaimana terungkap di harian Kompas (18/11/93, hal. 1), dikatakan bahwa demokrasi Pancasila selama ini masih berada pada tahap transisional dengan watak utama semiotoriter di mana kemajuan dalam semua bidang diimbangi dengan terabaikannya hak-hak individual warga masyarakat. Sehingga, wajah utama selama dua dasawarsa perkembangan demokrasi di negara ini adalah tarik menarik antara kebebasan politik dengan pembangunan fisik yang berlandaskan stabilitas.

Menurut Gus Dur, melalui Demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia mencari keseimbangan optimal antara hak-hak individual warga masyarakat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ironisnya, hak-hak individual masyarakat terasa sangat diabaikan, bahkan dalam banyak hal, hak-hak itu diingkari secara tuntas. Misalnya kebebasan menyatakan pendapat melalui media massa diingkari pemberangusan seperti pencabutan SIUPP, dan kewenangan cekal seperti izin pengajian, seminar maupun diskusi.

Hal di atas membuat lumpuhnya situasi dialogis dalam kehidupan masyarakat tingkat bawah. Akibatnya yang tinggal hanyalah pembangkangan penduduk dan pemaksaan oleh para petugas keamanan. Meskipun begitu, pada saat yang sama, kemantapan stabilitas digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi di segala sektor. Sehingga, wajah utama dari perkembangan demokrasi Pancasila selama dua dasawrasa terakhir adalah proses pertukaran antara pembangunan ekonomi dan kebebasan politik.

Tarik menarik antara kedua faktor ini pada ujungnya menampilkan watak semi otoriter dari pemerintahan Orde Baru dalam PJPT I. Watak tersebut menunjuk pada sebuah kenyataan bahwa demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang tuntas, tetapi bukan pula otoriter yang tuntas, alias “serba tanggung”. Hal inilah yang membuat para pejuang demokrasi di negeri ini selalu khawatir, dan hal ini dirasakan pula oleh para pelaksana pemerintah.

Meskipun demikian, belakangan ini mulai terlihat ruang gerak yang semakin besar bagi keterbukaan dalam mengelola perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, adanya kelenturan politik sudah menunjukkan gerak ke arah titik-titik keseimbangan baru dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Hal ini berarti, pengakuan implisit telah diberikan pada keabsahan perjuangan menegakkan kedaulatan hukum kebebasan politik dan penerapan hak asasi manusia.

Ahmad Bahar, penulis buku.