Selasa, 19 Maret 2019

MULTIKULTURALISME; CORAK KEBERAGAMAN BANGSA

Kamis, 13 Desember 2018
oleh : Fathullah Syahrul
Dibaca sebanyak 693 kali
Sebagai negara majemuk Indonesia dihuni oleh beberapa suku, agama, ras dan budaya. Tolok ukur Indonesia sebagai negara yang majemuk terletak pada keberagaman. Keberagaman, itu dikukuhkan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam aspek agama misalnya, Indonesia salah satu negara yang cukup beragama, agama dan kepercayaan (pluralisme). Karena itu, agama sebagai penopang hidup atau bingkai bernegara dan bermasyarakat harus diarahkan untuk menerima dan merawat perbedaan sebagai bagian dari kekuatan bernegara (Bhineka Tunggal Ika).

Kekuatan itu ditandai melalui 4 pilar kebangsaan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yang semuanya itu merupakan bentuk keberagaman sebagai perekat kekuatan bangsa Indonesia dengan kemajemukannya dalam suku, agama, ras dan budaya. Artinya, Kekuatan keberagaman (kebhinekaan) yang bersatu padu, bahu-membahu dan gotong royong adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Gotong royong merupakan cerminan aspek kehidupan bangsa sebagai pondasi perekat bangsa ditengah keberagaman.

Fakta keberagaman (kebhinekaan) itu ditandai pula beragamnya agama sebagai penopang kekuatan kebhinekaan, salah satunya Islam. Tak bisa ditafsir lagi bahwa, agama Islam yang memiliki penganut mayoritas di Indonesia tidak serta merta hadir begitu saja tidak hadir secepat kilat. Rentetan sejarah panjang nan kelam dan menuai banyak kontroversi menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui sejarah dan proses hadirnya Islam ke Indonesia di tengah keberagaman.

Dalam aspek sejarah, proses penyebaran agama Islam di Nusantara (sekarang Indonesia). Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11, meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatra. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad 17 dan 18 ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut.

Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan, termasuk Kesultanan Mataram (di Jawa Tengah sekarang), dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur laut Malaya, Brunei, Filipina selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya (sekarang Malaysia). Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat (Ricklefs, M.C, A History of Modern Indonesia, 1991).

Hal di atas menunjukkan proses penyebaran serta hadirnya Islam di Indonesia memang memiliki rentan waktu yang cukup panjang bahkan berabad-abad lamanya. Dari rentetan sejarah itulah beragam tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesiapun bermunculan. Sebut saja, Abdurrauf Singkel dan Muhammad Yusuf Al-Makassari pada abad ke-17. Wajah Islam yang dikenalkan oleh dua ulama ini bercorak puritan dan menganggap bahwa itu bentuk keberagamaan Islam yang paling benar dan ideal. Diaras ini, tradisi lokal masyarakat yang relevan dengan nilai-nilai Islam dintegrasikan menjadi sebuah tradisi beragama (Islam). Adat, tradisi, dan budaya lokal dinilai bukan sebagai ancaman terhadap otentisitas Islam. 

Tetapi hadirnya warna budaya lokal disini sering dipandang sebagai sesuatu yang bid’ah dan khurafat, seperti yang diperjuangkan Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo melalui perjuangan heroik DI/TII, yang lantas mendeklarasikan Negara Pasundan pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan permurnian Agama Islam. 

Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan melalui motor penggerak Kahar Muzakkar dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan yang dijalankan oleh pasukan DI/TII juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam (Daulah Islam). Proses penyebaran Islam seperti ini yang dikenal dengan Puritanisme Islam. 

Proses penyebaran Islam veris DI/TII diatas berbeda dengan apa yang dilakukan oleh  seorang tokoh penyebar Islam di Indonesia yaitu, Syeikh Jamaluddin Al-Husain al-Akbar atau Syeikh Jumadil Kubro beliau adalah kunci Islamisasi di tanah Jawa dan Sulawesi yang hidup sebelum Wali Songo. Ia mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada saat itu adalah masyarakat yang memiliki ragam kebudayaan yang berbeda-beda.

Kebudayaan yang paling menonjol di nusantara saat itu adalah sistem padepokan. Olehnya itu Syeikh Jumadil Kubro memulai menyebarkan Islam di padepokan-padepokan dengan menyerukan kepada semua masyarakat yang ingin belajar tentang Islam melalui pedepokan. Kejadian inilah yang membuat sehingga Islam diterima dengan baik karena, Islam mampu berdialog dengan masyarakat dengan dalih penyatuan Islam dengan kultur budaya kala itu. Proses penyebaran Islam seperti ini yang dikenal dengan Akulturasi Budaya yaitu, penyatuan Islam dengan budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat pada saat itu.

Dengan gaya akulturasi itulah masalah kebhinekaan di negeri ini bisa seiring sejalan dengan Islam. Akhirnya, melihat kondisi saat ini bagi seluruh masyarakat Indonesia harus dituntut untuk menjaga kedamaian tanpa ada sekat-sekat suku, agama, ras dan budaya. Sebab itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai yang termaktub dalam Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, untuk menjaga harmonisasi sosial dan kedamaian sosial ditengah fakta kebhinekaan NKRI, maka model akulturasi inilah yang harus di pertahankan dan dilanjutkan. 

Seperangkat gagasan diatas dapat membentuk satu frame berpikir bahwa salah satu penerapan multikultural yang paling efektif diberlakukan di negara-negara heterogen yang menganut sebuah sistem demokrasi yaitu, Indonesia. Namun, seiring berjalan waktu pendekatan multikultural ini tak pernah luput dari yang namanya konflik horizontal. Hal tersebut dapat dilihat saat Samuel P Hungtinton di tahun 1994 menulis sebuah buku The Clash of Civilizations yang mengungkap sebuah paradigma bahwa pasca perang dingin akan menguatnya benturan antar dua peradaban yaitu, peradaban Barat dengan White Anglo-Saxon Protestant (WASP) dan Timur (Islam dan Confusian). Meski pernyataan Hungtinton ini hanya merupakan Rekayasa Sosial (Social Enginering) yang hendak diuji cobakan namun ini kemudian menjadi fakta di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tragedi Mei 1998, saat orang-orang Konghucu sebagai kaum minoritas diciderai secara fisik, dipersekusi bahkan tak sedikit dari mereka meregang nyawa. Meski paradigma Hungtinton ini menyatakan bahwa pasca perang dingin dunia akan memasuki benturan antar dua perdaban yaitu, Barat dan Timur tetapi auto kritik terhadap paradigma ini adalah justru Barat yang mendesain rekayasa sosial tersebut yang muaranya pada benturan agama-agama di negara multikultural seperti Indonesia.

Pasca runtuhnya orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memasuki gerbang reformasi. Era reformasi yang memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan dengan tegaknya kedaulatan hukum artinya seluruh warga negara Indonesia semua sama di mata hukum.

Hukum sebagai sebuah pengontrol yang mengakui penghormatan kepada sesama tanpa ada diskriminasi. Ironisnya, hingga hari ini diskriminasi terhadap kaum-kaum minoritas tak pernah hilang. Oleh sebab itu, dalam rangka memperjuangkan kesamaan hak di mata hukum dibutuhkan sebuah gebrakan oleh pemerintah dalam mengakomosir seluruh hak dan kepentingan-kepentingan tanpa melihat agama, suku, ras dan budaya. Olehnya itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam sebuah institusi untuk melakukan suatu upaya untuk melakukan perlindungan hukum bagi kaum-kaum minoritas.

Hal itu dapat dilihat saat pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia dalam pasal 28 D dan pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 ayat (3) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant and Political Right) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 mengatur bahwa kelompok minoritas harus diakui berbagai haknya. Salah satu permasalaham dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya masih terjadi kepada mereka. Sudah sepatunya pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) (Right Based Approach) dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.

Melalui regulasi diatas, sebenarnya Indonesia saat ini harus lebih fokus dalam proses pemberdayaan manusia dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Namun, faktanya konflik antar suku, ras, agama dan budaya justru semakin tak terelakkan. Hingga hari ini, dalam dunia internasional belum ada kesepakatan yang mengikat terkait tentang pengertian minoritas, di Indonesia yang penuh dengan keberagaman juga belum ada pengertian yang mengikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa pengertian minoritas itu adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dalam golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena didiskriminasikan oleh golongan lain itu.

Sedangkan Komnas HAM memberikan defenisi minoritas dengan kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan yaitu: “secara leksikal, istilah “minoritas” dapat dipahami secara numerik yaitu sebagai populasi yang jumlahnya sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Tapi minoritas juga dapat dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan, dan mendapatkan perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak dominan, dan mendapat perlakuan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata minoritas sebenarnya dapat menjadi penyulut konflik di masyarakat. Sebab, kata ini menjadi satu diskursus yang agak sensitif jika diperhadapkan ke ranah sosial. Seperti yang diungkapkan Imanuel Subangun dalam bukunya Negara Anarkhi. Subangun mengatakan, bahwa sebenarnya kita ini sedang dikotak-kotakkan dengan improvisasi kata-kata termasuk Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Kata minoritas menjadi satu tantangan bagi negara-negara multikultural termasuk Indonesia.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, multikultaralisme adalah salah satu pendekatan yang paling efektif dalam melihat realitas sosial di masyarakat. Begitu juga Indonesia dikenal sebagai negara hukum serta dalam sebuah institusi baik formal maupun non-formal institusi dianggap sebagai jembatan bagi para pemangku kebijakan untuk menjalan tugas dan fungsi negara. Salah satunya adalah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat baik itu kelompok minoritas maupun mayoritas sesuai dengan undang-undang yang dijelaskan diatas.

Sebenarnya, memang sebuah institusi harus mengakomodasi seluruh hak-hak minoritas dalam sebuah institusi. Jika ditinjau berdadasarkan Undang-undang, sebuah institusi harus mengakomodasi seluruh hak-hak minoritas. Tapi bukan itu yang menjadi masalah, yang masalahnya kemudian adalah dalam tatanan sosial masih masif diskriminasi terhadap hak-hak minoritas. Pembuktian bahwa hak-hak minoritas telah diakomodasi dalam sebuah institusi, dapat dilihat bahwa hak-hak minoritas secara politik, hukum dan ekonomi telah berjalan dengan semestinya. Namun, yang menjadi masalah kemudian adalah terdapat dalam realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengakomodasi hak-hak minoritas sebenarnya hanya tercantum pada selembar kertas putih namun secara faktual belum terjadi sepenuhnya.

Fathullah Syahrul, Penggerak Jaringan GUSDURian Makassar.