Minggu, 21 Juli 2019

UPAYA REKONSILIASI PASCA PILPRES 2019

Sabtu, 27 April 2019
oleh : Ahmad Rohiman
Dibaca sebanyak 552 kali
17 april kemarin, seluruh bangsa Indonesia merayakan pesta demokrasi bersama-sama. Yakni, memilih calon presiden yang didukungnya atau yang menurutnya pantas menjadi pemimpin Republik Indonesia. Meski hasilnya belum kita ketahui sekarang, akan tetapi berbagai lembaga quickcount sudah dapat memprediksi siapa pemenang dari pilpres tahun ini.

Sebelum Pilpres 2019, tensi politik setiap harinya semakin panas. Berbagai isu digoreng-goreng hingga garing. Mulai dari hoaks, fitnah, ujaran kebencian, sampai politik identitas. Isu itu saling lempar antar para elit politik dari kubu cebong dan kampret. Masyarakat pun banyak yang memilih untuk masuk ke dalam pusaran antara dua kubu itu. Namun, tidak sedikit pula yang lebih memilih diam dengan berbagai alasan pribadinya.

Bagi sebagian masyarakat yang memilih terlibat ke dalam pusaran dua kubu, tidak sedikit dari mereka yang berdebat dengan teman atau saudaranya bahkan sampai rela memutuskan tali silaturahmi hanya karena berbeda pilihan. Hal seperti ini dapat merusak demokrasi kita.

Mengapa saya katakan demikian. Saya rasa, politik seharusnya menjadi ajang edukasi masyarakat dalam berdemokrasi. Bukan justru jadi ajang untuk saling menjatuhkan karena berbeda pilihan. Ego seperti ini harus dikesampingkan. Memberikan dukungan politik pada siapa pun adalah hak masyarakat sebagai warga negara yang demokrasi. Namun, jangan sampai debat berkelanjutan hingga memutuskan tali persaudaraan hanya karena berbeda pilihan dan pandangan. Yang akhirnya, bukan mengedukasi masyarakat. Justru sebaliknya, hal seperti itu dapat menjerumuskan masyarakat.

Saya memperhatikan dari sebelum pilpres sampai pilpres selesai, sosial media bak medan tempur masyarakat untuk saling menembakkan peluru pada lawannya. Jika ini terus berlanjut, maka toleransi dan persatuan perlahan-lahan akan tergerus. Hal ini harus dihindari bersama.

Gus Dur pernah berkata “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Mari berpikir. Jika direnungkan, apa yang dikatakan Gus Dur itu sangat menyentuh hati dan pikiran kita semua. Banyak orang yang terjebak dalam pusaran politik (yang dalam hal ini adalah pilpres), seperti tidak melihat lawannya sebagai manusia. Sehingga, yang terjadi adalah saling menyerang, menganggap yang berbeda pilihan adalah musuhnya. Dengan demikian, pantas saja jika berbagai hal terjadi, seperti; fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian dilemparkan pada saudaranya yang berbeda pilihan. Sungguh mengerikan.

Menurut saya, para elit politik harus bertanggungjawab karena telah menciptakan konflik di kalangan masyarakat. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yakni mengupayakan rekonsiliasi pasca pilpres. Mengajak lagi masyarakat untuk berdamai dan bersatu lagi sebagai bangsa. Karena jika tidak, hal-hal yang kemungkinan buruk pasti akan terjadi. Yang rugi justru adalah masyarakat itu sendiri.

Namun, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana upaya rekonsiliasi pasca pilpres ini dilakukan oleh para elit-elit politik. Seharusnya, jika pilpres selesai, selesai juga konflik masyarakat antar dua kubu yang mendukung capresnya. Namun sepertinya tidak. Konflik masih berlanjut mulai dari ancaman-ancaman people power yang akan dikerahkan. Hingga, statemen seorang Ustadz yang rela terjadi pertumpahan darah. Hal demikian bagi saya harus dicegah karena dapat merusak keutuhan NKRI. Sebaiknya, bertindak sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai mendobrak hukum yang berlaku di Indonesia hanya untuk kepentingan koalisinya sendiri. Para elit politik yang provokatif, sama sekali tidak menjadi cerminan bagi masyarakat. Karena jauh dari nilai-nilai Pancasila. Para elit politik seharunya menyiapkan upaya preventif agar tidak terjadinya perpecahan. Bukan justru sebaliknya. Maka, masyarakat harus sudah mulai berpikir rasional, mana elit politik yang boleh dicontoh dan mana elit politik yang jangan diikuti.

Pilpres ini hanya lima tahun sekali, setelah pilpres selesai, seharusnya kita mengupayakan rekonsiliasi. Merajut kembali hubungan-hubungan silaturahmi dengan saudara-saudara. Kesampingkanlah ego sektoral, kedepankanlah rasa persatuan. Serahkan urusan menang dan kalah pada lembaga yang berwenang sesuai dengan konstitusi, yakni KPU. Jika ditemukan hal-hal yang merugikan, segera laporkan pada pihak yang berwenang juga. Jangan sampai membuat konflik baru yang dapat memecah persatuan. Langkah-langkah itu akan terasa lebih bijak dibandingkan dengan memprovokasi masyarakat.

Marilah kita sama-sama rajut kembali persatuan demi keutuhan NKRI. Semoga kita selalu berada di jalan yang lurus. Ihdinashiratal mustaqiim.

Ahmad Rohiman, penulis adalah penggerak komunitas GUSDURian Karawang.