Sabtu, 25 November 2017

KEADILAN DAN KEMANUSIAAN UNTUK PAPUA

Minggu, 24 Juli 2016
oleh : admin
Dibaca sebanyak 1325 kali
Papua adalah salah satu wilayah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia. Sumberdaya alamnya melimpah dan wilayahnya sangat luas. Namun sebagian besar masyarakat Papua hingga kini masih berada dalam kemuskininan. Bahkan di banding wilayah lain di Indonesia, Papua termasuk termiskin dan terendah pendidikannya. Lebih dari itu, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia masih sangat sering terjadi di tanah Papua. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua. Hal ini diperparah lagi dengan adanya prasangka negatif terhadap orang-orang Papua yang tengah bekerja atau belajar di kota-kota besar di Jawa.

 

Dana sebagai daerah istimewa memang cukup besar telah diberikan/gelontorkan ke Papua, namun sebaga besar dana tersebut lebih banyak dinikmari oleh kalangan elit setempat dan personil-personil pusat dengan cara yang tidak jujur. Karena itu banyaknya dana tersebut justru menimbulkan kesenjangan.
 
Hal tersebut tentu saja tidak selaras dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena itu, harus ada perubahan dalam memandang dan memperlakukan masyarakat Papua pada khsusunya dan Indonesia di wilayah Timur pada umumnya.

Pada era pemeritahannya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sesungguhnya telah menunjukkan penghormatan dan  mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua. Pada tahun  2000 Gus Dur mengembalikan nama Papua sekaligus memberi persetujuan pengibaran simbol kultural bendera Bintang Kejora. Gus Dur juga mengizinkan dan mendukung Kongres Nasional Rakyat Papua II pada Maret 2000. Cara pandang dan pendekatan sebagaimana telah dilakukan oleh Gus Dur itulah yang mestinya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.

Berpijak pada hal itu, Jaringan Gusdurian menyerukan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk melihat permasalahan Papua sebagai berikut:

Pertama, Masyarakat Papua harus dilihat sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang berhak menikmati hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif baik oleh masyarkat maupun aparat pemerintah dan hukum.

Kedua,masyarakat Papua harus dipandang sebagai bagian dari Indonesia dan berhak untuk diperlakukan secara adil dengan pendekatan affirmative action agar lebih setara dengan masyarakat lain di wilayah Indonesia. Kebijakan khusus terhadap kawasan timur ini yang muaranya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, masyarakat Papua  harus diberikan hak asasinya sepenuhnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Keempat, kekerasan terhadap masyarakat Papua harus dihentikan. Harus dikedepankan dialog dan keterbukaan untuk mencapai kesepahaman dalam menanggapi berbagai aspirasi masyarakat Papua.

Kelima, Sumberdaya Alam Papua mesti dimanfaatkan secara adil bagi masyarakat Papua.

Keenam, prasangka negatif terhadap masyarakat Papua harus dikikis habis. Perilaku negatif secara esensial tidak melekat kepada etnis atau ras tertentu.

Ketujuh, pemerintah pusat harus mengembalikan fungsi-fungsi kelembagaan otonomi khusus sesuai dengan semangat perundang-undangan, dan melakukan pencegahan terhadap korupsi dan manipulasi demi keadilan dan pemerataan.

 

Alissa Wahid

 

Jaringan Gusdurian Indonesia