Jumat, 22 September 2017

PERNYATAAN SIKAP JARINGAN GUSDURIAN INDONESIA MENGENAI VONIS AHOK DAN HAL-HAL YANG MELINGKUPINYA

Jumat, 12 Mei 2017
oleh : admin
Dibaca sebanyak 4820 kali
Setelah melalui serangkain persidangan yang diwarnai aksi-aksi massa, tersangka ‘penistaan agama’ Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya divonis dua tahun penjara. Mengacu pada pernyataannya yang bisa diikuti lewat rekaman video atau transkrip yang beredar, vonis ini terasa janggal, karena tidak ada nada Ahok sedang menghina. Namun jika melihat banyak kasus pelaporan penistaan agama yang disidangkan di mana terdakwa (sepertinya) tak ada yang lolos dari hukuman, maka vonis terhadap Ahok sesungguhnya tidak mengejutkan.

 

Untuk kesekian kali, kaum beragama di Indonesia—terutama muslim—menunjukkan sensitivitasnya atas wilayah ketuhanan. Dan untuk ke sekian kalinya, pasal penodaan agama (KUHP pasal 156A) menelan korban. Sebelumnya 2013 lalu di Bali, seorang Kristen divonis 14 bulan penjara karena berkata bahwa “canang itu kotor dan menjijikkan” yang dianggap menghina keyakinan umat Hindu. Ada banyak lagi yang lainnya, tapi yang paling terkenal adalah kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1990, yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena tabloid Monitor yang ia pimpin menerbitkan hasil polling pembaca yang menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11. Menempatkan Nabi Muhammad di urutan 11, di bawah figur-figur lain yang muncul di polling dianggap melecehkan.

Ironisnya, pemidanaan orang-orang yang dianggap menodai, menista atau menghina agama paling banyak terjadi di kurun reformasi (paska 1998). Sejak Indonesia merdeka hingga berakhirnya Orde Baru, menurut catatan Setara Institute hanya ada 15 kasus penodaan agama, diantaranya yang dituduhkan ke HB Jassin 1968, di mana majalah Sastra yang ia gawangi menerbitkan cerpen yang dianggap menghina Islam. Namun justru pada era reformasi atau yang dikenal juga dengan era keterbukaan, jumlah kasus penodaan agama meningkat drastis di angka 50 lebih.

Hal ini disinyalir karena menguatnya campur tangan kepentingan politik dalam kasus-kasus tersebut. Dalam kasus Ahok kita juga menyaksikan bagaimana tuduhan penistaan agama ini berkelindan dengan politik, dalam hal ini perebutan kekuasaan di pilkada Jakarta. Kampanye menggunakan sentimen agama sangat kental mewarnai pilkada Jakarta, dan retorika sektarian mewarnai aksi-aksi “Bela Islam” 411, 212 dan seterusnya.

Namun di luar faktor politik, kecenderungan konservatisme yang menguat di sejumlah kalangan muslim Indonesia juga memainkan peran dalam meningkatnya pelaporan kasus penodaan agama. Selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak lahirnya berbagai macam organisasi Islam yang berhaluan keras, sebagian muslim terutama di kota-kota besar dan juga kampus-kampus umum menunjukkan gejala konservatisme dan ekstremisme yang bisa membahayakan masa depan keragaman dan kebangsaan Indonesia. Makin banyak umat Islam—bahkan yang masih remaja—yang sulit menerima berteman dengan mereka yang beda agama atau menerima ada tempat ibadah agama lain di lingkungannya. Mereka juga menjadi sangat sensitif jika agamanya disinggung dan bahkan, di tingkat tertentu, menempatkan umat lain sebagai musuh. Sebutan kafir yang dilontarkan dengan nada permusuhan bertebaran di social media dan jagat maya Indonesia.

Konservatisme dan ekstremisme yang melanda sebagian muslim Indonesia termasuk Jakarta ini memainkan peran besar dalam keberhasilan aksi-aksi menuntut Ahok dipenjara, pada kekalahan Ahok di pilkada Jakarta, dan yang terkini pada vonis bersalah Ahok.

Dengan adanya realitas sebagaimana dijelaskan di atas maka kami, Jaringan Gusdurian, mengajak semua elemen bangsa untuk:

1.    Menghormati prinsip kedaulatan hukum berupa keputusan pengadilan atas Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana sudah ditunjukkan terdakwa, yang akan menempuh proses banding atas putusan tersebut.

2.    Menyerukan kepada sistem pengadilan untuk setia kepada prinsip penegakan keadilan dan dapat bersikap independen dari tekanan politis massa, dalam penanganan kasus yang menyita perhatian publik ini.

3.    Menyerukan seluruh komponen yang bertikai untuk berhenti mengerahkan massa demi terbebasnya pengadilan dalam mengambil keputusan dan juga demi menurunkan tensi ketegangan yang bisa berdampak nasional.

4.    Menuntut Pasal  156A KUHP, sebuah pasal karet yang sering digunakan semena-mena untuk memidanakan orang agar direvisi atau dicabut, dengan tetap mempertimbangkan perlunya sikap saling menghormati keyakinan umat dari berbagai agama. Hukum mengenai ujaran kebencian (hate-speech) dapat menjadi instrumen yang lebih tepat untuk persoalan terkait.

5.    Menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk dapat menindak tegas setiap ujaran kebencian yang saat ini marak, agar di kemudian hari masyarakat memahami batas-batas ujaran yang diperbolehkan secara hukum.

6.    Memperkuat upaya-upaya membangun ruang dialog antar warga bangsa, untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Indonesia adalah negara yang beragam, rumah bersama berbagai suku dan agama, dan untuk merawat dan mempertahankannya kita harus membangun kehidupan yang bersemangatkan persaudaraan, damai dan toleran serta menghormati hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Banyak negara berhasil dan gagal, tentu kita ingin menjadi yang pertama, bukan yang kedua.

 

Jakarta, 10 Mei 2017

Jaringan Gusdurian Indonesia

 

Alissa Wahid

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia