Kamis, 19 September 2019

CATATAN DARI HALAQAH “MENYELAMATKAN PESANTREN DAN NAHDLIYIN DARI JEBAKAN KORUPSI”

Rabu, 30 Maret 2016
diunggah oleh : Suraji
Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi di berbagai bidang juga menggurita dalam berbagai lapangan yang menjadi sumber daya kehidupan masyarakat seperti di bidang sumber daya alam, perpajakan, pertanian, perbankan, birokrasi dan sebagainya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan menghadapi tantangan untuk membentengi diri dari jebakan korupsi. Atas dasar keprihatinan tersebut, para kyai dari berbagai daerah bertemu di Pesantren Edi Mancoro, Gedangan-Semarang pada tanggal 28 Maret 2016, dalam halaqah bertajuk “Menyelamatkan Pesantren dan Nahdliyin dari Jebakan Korupsi”. Kegiatan yang dimotori oleh Majma’ Buhuts an-Nahdliyah dan Jaringah Gusdurian ini selain dihadiri para kyai sepuh, juga dihadiri kyai muda pengasuh pesantren dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk pengurus NU tingkat pusat dan wilayah Jawa Tengah.

 

Halaqah diawali dengan penyampaian pandangan dari KH. Mustofa Bisri tentang korupsi dalam perspektif Islam dan masyarakat. Gus Mus juga menyampaian perkembangan secara sosiologis pesantren dan dinamika hubungannya dengan pemerintahan yang rentan terhadap jebakan korupsi.

Forum dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh KH. Dian Nafi’ bersama para narasumber: Bambang Widjayanto, Busyro Muqoddas, dan KH. Masdar Farid Masudi. Busyro menyampaikan contoh-contoh kasus korupsi yang pernah melibatkan actor dari pesantren. Dia memperingatkan kepada audien untuk berhati-hati dalam berhubungan dengan pihak pemerintahan dan para politisi yang terindikasi korupsi. Sementara Bambang lebih menjelaskan kasus korupsi besar yang dampaknya melanggengkan ketidakadilan dan kemiskinan rakyat. Pesantren harus turut serta melakukan pengawasan sehingga uang Negara dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluas-luasnya. Dilanjutkan dengan KH. Masdar Masudi, menjelaskan dari perspektif sosiologi tentang perkembangan tata pemerintahan modern yang di dalamnya terjadi perubahan dari sisi tata-kelola keuangan Negara yang perlu disikapi oleh masyarakat Islam dan pesantren.

Selanjutnya, para kyai sepuh bermusyawarah untuk menyikapi perkembangan korupsi. Dalam pandangan mereka, harta dunia wajib dikelola sesuai dengan kaidah agama dan hukum Negara. Sehingga terhindar dari penyalahgunaannya, termasuk dalam bentuk korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan kehartaan (al-jarimah al-maliyah) yang mengakibatkan kerusakan (al-fasad) bagi manusia dan negara. Penyebab utama dari tindak pidana itu adalah hubbud-dunya  (kesenangan terhadap harta dunia) yang berlebihan.

Untuk menguatkan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu, maka para ulama peserta halqah menyampaikan seruan meengajak semua kalangan ulama dan pondok pesantren untuk melaksanakan jihad dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

a.     Membiasakan nilai-nilai kemandirian dan pertanggungjawaban.

b.     Menekankan perilaku bersih di dalam bertransaksi demi kemaslahatan lembaga layanan keagamaan dan pendidikan.

c.      Menguatkan perilaku berakhlak mulia untuk mengarusutamakan watak amanah, jujur dan memenuhi aturan terutama dalam hal mengelola keuangan dan sumber daya lembaga.

d.     Memenuhi norma-norma agama dan hukum yang melekat pada harta terutama yang bersumber dari negara.

e.      Menerapkan tata kelola lembaga yang partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemandirian pesantren merupakan naluri dasar sejak awal tradisi pesantren dirintis. Untuk itu harus dikembangkan watak untuk lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan sumber daya lembaga yang dikelola.

Para peserta halaqah juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara yang berbasis kejujuran dan transparansi dengan menyertakan masyarakat sipil. Bentuk transparansi yang diharapkan adalah:

a.     Semua program dibuka kepada masyarakat secara terbuka.

b.     Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

c.      Membangun sistem administrasi dan penganggaran keuangan negara dalam bentuk yang mudah bagi warga masyarakat sekaligus efektif mencegah korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Majlis halaqah mendorong kepada semua tokoh agama dan majelis-majelis agama untuk mendukung gerakan integritas nasional bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  

Pencegahan dan pemberantasan korupsi terbukti tidak dapat dilepaskan dengan dimensi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu ulama peserta halqah  menyerukan agar semua partai politik mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai integritas nasional ke dalam sistem tata kelola keuangan negara yang jujur transparan dan akuntabel.

Terakhir, para kyai juga mendorong semua pihak untuk membiasakan cara hidup yang positif dengan menguatkan tabiat qana’ah (kesederhanaan), ‘iffah (menjaga diri dari meminta-minta), syaja’ah (ikhlas dalam melakukan kontrol sosial), hirsh (beretos kerja yang kuat dan maslahat), shabr (tahan godaan dan rela mengikuti prosedur), dan muru’ah (menjaga kehormatan diri).