Minggu, 21 Juli 2019

CEBONG DAN KAMPRET DALAM PUSARAN POLITIK IDENTITAS

Senin, 29 April 2019
diunggah oleh : M. Fakhru Riza
Pada Jum’at malam lalu (26 April 2019), Komunitas Santri Gus Dur menyelenggarakan acara Kongkow Bareng Gusdurian Jogja (KBGJ) di Pendopo Hijau LKiS Sorowajan, Jogja. Dalam acara itu kami mengundang Dr. Abdul Gaffar Karim, seorang sesepuh Gusdurian sekaligus juga dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM sebagai pembicara.

Tema yang kami angkat dalam KBGJ kemarin itu adalah “Masihkah Cebong dan Kampret Bertikai Setelah Pemilu?”. Tema tersebut diangkat karena kita merasa begitu prihatin terhadap polarisasi barisan pendukung pada Pilpres kali ini. Seperti kita semua ketahui, hingga kini situasi politik kita masih sangat panas oleh perdebatan kedua pendukung fanatik Capres tersebut.

Untuk menjawab kegelisahan kita semua yang sudah sangat bosan dan jemu dengan pertikaian yang seringkali sangat receh dan tak menyentuh hal-hal substansi itu, kami memilih Mas Gaffar (sapaan kami di komunitas) untuk menjadi pembicara.

Rasanya pas kalau beliau yang memberi wejangan. Posisi beliau saat ini sebagai dosen prodi Ilmu Politik UGM sangatlah tepat untuk memandu kita untuk mencari jawaban atas tema yang diangkat banyak bersinggungan dengan politik. Sekaligus, beliau sebagai sesepuh Gusdurian juga dapat memberikan analisis dengan kacamata Gusdurian, sesuai dengan nilai-nilai utama perjuangan Gus Dur.

Dalam memulai diskusinya, Mas Gaffar menjelaskan landasan konseptual pemikiran demokrasi ala Gus Dur. Menurut Mas Gaffar “landasan Gus Dur tentang demokrasi berasal dari posisi humanisme gus dur yang inklusif.” Artinya, demokrasi perspektif Gus Dur adalah demokrasi inklusif yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara tanpa dibeda-bedakan berdasakan perbedaan identitas.

Nah, kemudian masuk kepada persoalan Cebong dan Kampret. Menurut Mas Gaffar “polarisasi politik dalam sebuah Pemilu akan bermakna positif jika polarisasi tersebut adalah polarisasi ideologis. Dan akan bermakna negatif jika polarisasinya adalah berbasis identitas.”

Lantas, Cebong dan Kampret itu polarisasi ideologis atau identitas? Seratus persen polarisasi identitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa polarisasi Cebong dan Kampret saat ini dinarasikan sebagai pertentangan antara Islam moderat versus Islam Radikal yang pro khilafah. Prabowo pada saat kampanye yang lalu dilegitimasi sebagai hasil rekomendasi Ijtima’ Ulama’. Begitu pula Jokowi, pada masa kampanye kemarin juga membranding diri sebagai seorang representasi kaum santri.

Menurut Mas Gaffar, polarisasi politik yang sehat adalah polarisasi ideologis. Mas Gaffar mencontohkan polarisasi politik yang ideologis seperti yang berlangsung di beberapa negara maju, seperti Partai Demokrat versus Partai Republik di Amerika Serikat. Partai Buruh versus Partai Konservatif di Inggris. Dan Partai Buruh versus Partai Liberal di Australia.

Jika polarisasi politiknya bersifat ideologis, maka program kebijakan politik yang ditawarkan juga akan jelas sesuai ideologi yang diusung. Misalnya, Partai Buruh di Inggris akan mendorong program kebijakan politik yang banyak memberikan jaminan sosial yang tinggi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena memang ideologi partai tersebut bercorak sosialistis dan didukung oleh kalangan kelas pekerja dan imigran.

Sedangkan program kebijakan Partai Konservatif di Inggris akan berwatak lebih berpihak kepada kaum bangsawan kerajaan dan kelompok elit pengusaha. Basis ideology partai tersebut secara ekonomi kapitalis dan secara politik adalah konservatif.

Karena polarisasinya berbentuk ideologis, maka perbedaan paket kebijakan antara kedua partai tersebut juga jelas. Jika Partai Buruh yang menang, maka pajak akan naik dan jaminan sosial: seperti kesehatan dan pendidikan akan dijamin oleh negara.

Sedangkan jika yang menang adalah Partai Konservatif, maka pajak akan turun dan jaminan sosial akan dikurangi juga. Program kebijakan politik yang ditawarkan tersebut jelas karena polarisasi mereka bermuatan ideologis yang kuat. Partai Buruh yang lebih sosialistis dan Partai Konservatif yang kapitalistis.

Polarisasi tersebut tidak terjadi di Indonesia. Polarisasi politik di negeri kita adalah polarisasi politik identitas. Mereka tidak memiliki ideologi politik yang jelas. Semisal, berideologi sosialistis kah, ataupun kapitaliskah. Makanya kemudian implikasinya adalah tak ada program kebijakan politik yang jelas dari kedua kubu. Mas Gaffar menambahkan bahwa barangkali kalau yang terpilih adalah Prabowo, ia akan melanjutkan program insfrastruktur Jokowi.

Di akhir sesi, Mas Gaffar melontarkan closing statement  bahwa “polarisasi cebong dan kampret dapat menjadi polarisasi yang membangun jika meminimkan polarisasi politik identitas”. Jika kedua kubu hanya masih bertikai dengan mengeksploitasi politik identitas, maka politik Indonesia akan tidak beranjak kemana-mana.

Dan maka dari itu, menjadi tantangan kita bersama bahwa polarisasi politik berbasis politik identitas tersebut perlu didorong menjadi polarisasi ideologis yang berbasis program kerja politik yang jelas. Wallahua’lam.

M. Fakhru Riza, penulis adalah penggerak komunitas Santri Gusdur Yogyakarta.