Jumat, 20 September 2019

HALAQAH ALIM ULAMA NUSANTARA MEMBANGUN GERAKAN PESANTREN ANTIKORUPSI

Rabu, 29 Juli 2015
diunggah oleh : admin
Selama 2 hari, mulai tanggal 27-28 Juli para alim ulama dari berbagai pesantren berkumpul di Yogyakarta mengikuti halaqah mengenai korupsi. Acara yang diprakarsai oleh Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian dan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) guna membuat rumusan serta rekomendasi terkait gerakan pesantren antikorupsi. Dalam acara ini hadir pula koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin rekomendasi. Berikut ini siaran pers yang dihasilkan halaqah tersebut.

 

Halaqah Alim Ulama Nusantara

Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi

 

Rekomendasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan Tindak Pidana Pencucian Uang

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas memerintahkan agar setiap muslim melakukan jihad untuk mencegah dan memberantas dua macam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sangat mendesak kiranya diterbitkan rekomendasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Beberapa isi rekomendasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi:

1.         Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi juga mencakup kejahatan yang berkaitan dengan harta benda (al-Jarimah al Maliyah) seperti:

a.         Ghulul (penggelapan);

b.         Risywah (penyuapan);

c.         Sariqah (pencurian);

d.         Ghashb (penguasaan ilegal);

e.         Nahb (penjarahan/perampasan);

f.          Khianat (penyalahgunaan wewenang);

g.         Akl al-Suht (memakan harta haram);

h.         Hirabah (perampokan/perompakan); dan

i.           Ghasl al Amwal al Muharromah (mengaburkan asal usul harta yang haram).

2.         Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana pencucian uang juga mencakup semua proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal atau haram sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.

3.         Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dengan alasan:

a.         Sumber-sumber ajaran Islam yang disepakati (Al-Quran, Al-Hadits, Al-[jma’  dan Al-Qiyas) mengharamkan tindak pidana tersebut;

b.         Menimbulkan dampak buruk yang luar biasa dan berjangka panjang.

4.         Tindak pidana pencucian uang menimbulkan sebelas dosa, sebagai berikut:

a.         Merupakan persekongkolan dalam dosa dan permusuhan;

b.         Membangkang terhadap pemerintah;

c.         Merusak sistem ekonomi;

d.         Merupakan kebohongan dengan klaim kepemilikan harta yang seakan=akan sah, padahal dihasilkan dari usaha yang batil;

e.         Merusak perlindungan sektor usaha;

f.          Merusak etos kerja produktif masyarakat;

g.         Membuka peluang manipulasi dalam produksi dan konsumsi;

h.         Meningkatnya ekonomi biaya tinggi;

i.           Mengkonsumsi harta haram yang berakibat rusaknya keimanan pelaku;

j.           Mendorong tersebarnya tindak pidana; dan

k.         Menghadapkan manusia kepada bahaya.

5.         Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi:

a.         Sanksi sosial dan moral;

b.         Pemiskinan harta;

c.         Ta’zir;

d.         Adzab di akhirat (siksaan yang pedih);

e.         Hukuman maksimal berupa hukuman mati yang dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang.

6.         Penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus diperberat hukumannya karena seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang;

7.         Pemerintah wajib melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alim Ulama dan Pondok Pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui penguatan pendidikan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi. Sedangkan setiap elemen masyarakat wajib menghindarkan diri dari perilaku koruptif.

 

Demikian, disampaikan beberapa isi fatwa tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semoga berkah dan bermanfaat.

 

Wallahul muwaffiq ila aqwamiththariq.

Yogyakarta, 13 Syawal 1436 H/29 Juli 2015 M

 

Alim Ulama Nusantara

Membangun Gerakan Pesantren Antikorupsi

 

1.         KH Ahmad Ishomuddin

2.         KH Suhri Utsman

3.         H Muhammad Suardi, BA. Tk. Bagindo

4.         KH Mohammad Dian Nafi’

5.         KH Umar Farouq

6.         KH Luqman Hakim Haris

7.         KH Dr. Afifuddin Harisah

8.         Hifdzil Alim, SH, MH

9.         KH Abdul Muiz Ghazali

10.     Kiai Izet Abu Dzar

11.     KH Sahuri

12.     KH Abu Bakar Rahziz

13.     KH Dr. Nurul Huda Ma’arif

14.     KH Achmad Labib Asrori

15.     KH Hasan Abdullah

16.     KH Shihabuddin

17.     KH Hasan Abdullah

18.     KH Khoirun Niat

19.     KH Jazilus Sakhok

20.     KH Herman Alim M

21.     Kiai Ahmad Murtajib

22.     KH Suryatmana

23.     Kiai Iyan Fitriyana

24.     KH Ahmad Subhan Burhan

25.     Ahmad Suaedy, M

1.       Nyai Alissa Wahid

2.       Hj. Nur Laela Diryat

3.       Mariatul Asiah

4.       Diana Handayani

5.       Miftahul Jannah