Jumat, 17 Agustus 2018

PENDEKATAN KULTURAL GUS DUR TERHADAP KONFLIK ACEH DAN PAPUA

Sabtu, 19 Mei 2018
diunggah oleh : admin
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah meletakkasan dasar-dasar penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan Republik Indonesia secara damai pada masa kepresidennya 1999-2001. Presiden Gus Dur melakukannya dengan pendekatan kultural dan personal dengan penghormatan terhadap hak-hak kolektif masyarakat Aceh dan Papua dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar-dasar tersebut, maka penyelesaian damai Aceh dan Papua bersifat permanen. Demikian kesimpulan disertasi Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI dan mantan Direktur Eksekutif the Wahid Institute dan Anggota Board Jaringan GusDurian Indonesia, dalam ujian terbuka di paska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul VISI KEWARGANEGARAAN KULTURAL ABDURRAHMAN WAHID DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ACEH DAN PAPUA, 1999-2001, Senen (14/5) di Kampus Pasca UIN Suka, Yogya.

 

Menurut Suaedy, demikian anggota Ombudsman RI itu biasa dipanggil, capaian itu disebabkan karena langkah presiden Gus Dur yang membalik  strategi dari apa yang dilakukan Orde Baru. Jika Orde Baru melakukan pemaksaan dan penyeragaman melalui pendekatan keamanan dan kekerasan, presiden Gus Dur membalik dengan mengakui eksistensi mereka dan merangkulnya untuk kemudian diajak bicara (peace talk) tentang tuntutan mereka.

Suaedy mengatakan, strategi Gus Dur didasarkan pada pandangan tentang kewargenagaraan kultural atau kebinekaan dengan memberi penghormatan terhadap hak-hak kolektif mereka. Dalam pandangan ini, separatisme dalam kasus Aceh dan Papua tidak dipandangnya sebagai melawan negara melainkan menentang pemerintah karena ketidadikadilan. “Dalam pandangan Gus Dur, baik GAM dan masyarakat Aceh umumnya maupun OPM atau masyarakat Papua umumnya dalam separatsime ini tidak dipandang melawan negara Indonesia melainkan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya. Sehingga yang diperlukan adalah memberikan keadilan terlebih dahulu kepada mereka baru menuntut kesetiaan.

“Dari sinilah terbangun suatu kewarganegraan kultural dan multikultural yang sejalan dengan paham bhinneka tunggal ika Indonesia  yang seharusnya,” lanjutnya. Dengan demikian, menurut Suaedy, presiden Gus Dur telah meletakkan dsar-dasar kewarganegraan bineka untuk mengakomodasi tuntutan perubahan Indonesia di era globalsiasi kini.

Di era presiden Gus Dur tuntutan merdeka di dua wilayah tersebut sedang dalam puncaknya di samping karena euphoria keterbukaan yang sedang mereka raih juga disebabkan karena hasil kemerdekaan Timur Leste melalui referendum. Di lain pihak, pemerintah dan TNI juga sedang frustasi karena dengan segala cara mempertahankan Timur Timur tetapi lepas juga, sehingga sedang dalam kekuatiran yang mendalam. “Gus Dur masuk dengan tawaran segar yang menjanjikan bagi Aceh dan Pepua dengan serta merta mengendalikan TNI dan aparat pemerintah dengan melaramg tindatakan kekerasan dalam bentuk apa pun,” ujar Suaedy  

Disertasi ini menjawab tiga pertanyaan berikut: 1)  Bagaimana visi Gus Dur tentang Islam yang mendasari upaya penyelesaian konflik Aceh dan Papua dengan mengadopsi kewarganegaraan kultural (cultural citizenship)? 2) Bagaimana implementasi visi tersebut? 3) Mengapa Gus Dur mengadopsi kewarganegaraan kultural? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut disertasi ini hendak membangun argumen bahwa dalam penyelesaian konflik Aceh dan Papua, Presiden Gus Dur melakukan pendekatan kultural dengan mengandalkan pada hubungan kedekatan pribadi dengan para tokoh agama dan masyarakat setempat. Pendekatan itu memperlihatkan pemikiran Islam post-tradisional Islam yang diimplementasikan dalam kewarganegaraan kultural.

Ada tiga aspek kewarganegaraan kultural yang mendasari kesepakatan damai tersebut. Pertama, recognition (rekognisi) dengan menerima mereka sebagai bagian dari warga negara dalam kerangka negosiasi, meskipun mereka memiliki aspirasi yang 180 derajat berbeda. Kedua, respect (penghormatan) dengan memberikan tempat dan jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk merumuskan aspirasi mereka dalam rasa aman. Ketiga, transformasi kelembagaan negara di daerah  dalam rangka mengakomodasi struktur sosial dan budaya serta tokoh informal mereka dalam sistem politik daerah melalui RUU Otonomi Khusus. Hasil kesepakatan perdamaian tersebut menjadi basis bagi kesepakatan perdamaian selanjutnya.

 

Sumber: Press Release, Ujian Terbuka Disertasi Study Islam Pasca UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 Mei 2018