Kamis, 20 Juni 2019

PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MENURUT ISLAM

Kamis, 25 Juni 2015
diunggah oleh : Harun Rosyid
Indonesia itu dikenal dengan Negara mega Bio Diversity juga dikenal sebagai Negara mega cultural diversity. Indonesia memiliki hutan tropis terlus ketiga di dunia akan tetapi Indonesia memiliki keragaman hayati (Kandungan alam) yang terbesar dan terbanyak di dunia. Selain itu Negara Indonesia juga memiliki kekayaan kultur yang beragam. Dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, nilai-nilai keragaman kultural yang dimiliki menjadi fondasi kehidupan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, jika ala mini rusak maka kehidupan dan kebudayaan kita juga akan rusak.

 “Penguasaan” Negara atas Sumber Daya Alam Menurut Islam

 

“Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita…Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.” [Gus Dur]

 

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga; Sumber Daya Alam rusak, Kearifan lokal & kebudayaan musnah.

Indonesia itu dikenal dengan Negara mega Bio Diversity juga dikenal sebagai Negara mega cultural diversity.  Indonesia memiliki hutan tropis terlus ketiga di dunia akan tetapi Indonesia memiliki keragaman hayati (Kandungan alam) yang terbesar dan terbanyak di dunia. Selain itu Negara Indonesia juga memiliki kekayaan kultur yang beragam. Dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, nilai-nilai keragaman kultural yang dimiliki menjadi fondasi kehidupan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, jika ala mini rusak maka kehidupan dan kebudayaan kita juga akan rusak.

Namun, masa-masa tersebut telah berlalu. Kita telah melupakan bagaiman keragaman kultur mampu merawat dan menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Kini, Konflik terkait Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai konflik yang melibatkan banyak pihak baik antara perusahaan dengan warga maupun warga dengan aparat keamanan tak jarang diwarnai intimidasi dan kekerasan. Bahkan akibat meluasnya intensitas dan kedalaman konflik itu berlangsung, telah terbukti  menyebabkan kerugian sosial, budaya dan ekonomi yang tak ternilai harganya.

Tata kelola sumber daya alam Indonesia sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, dalam Pasal 33 UUD 45 diamanatkan Sumber Daya Alam (SDA) harus dikuasasi penuh oleh negara. SDA ini juga harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Pemerintah Indonesia yang lebih mempercayakan sebagian besar pengelolaan SDA kepada pihak swasta, selalu beralasan, pihak swasta yang mempunyai skill dan instrument untuk mengelola SDA. Pemerintah hanya difungsikan sebagai pembuat regulasi. Selama pihak swasta memenuhi administrasi sesuai regulasi yang dibuat pemerintah, maka pemerintah berkewajiban memberi izin.

Sumber-sumber daya alam banyak sekali macamnya merupakan bahan dasar bagi pengelolaan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sumber daya alam akan benar-benar berguna apabila pemanfaatannya lebih menyangkut kebutuhan manusia. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia di samping akan merusak lingkungan sekitarnya juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. 

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan, dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tentu masyarakat sipil yang mata pencahariannya tergantung pada alam sekitarnya, salah satunya adalah petani. Krisis cadangan air mengakibatkan masa cocok tanam perlahan tergerus. Hewan ternak sulit mendapat pakan akibat lahan/ ladang rumput berubah fungsi menjadi lokasi tambang. Selain itu, dampak paling berbahaya adalah penyakit. Udara dengan kadar karbon dioksida tinggi, tidak ada tumbuhan yang mengolah untuk layak pada tubuh. Akibatnya, warga sekitar terkena pelbagai macam penyakit.

 

Eksploitasi; Persekutuan Jahat Penguasaan Sumber Daya Alam

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam keluar di daerah-daerah karst yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Jatam mencatat hingga 2013, izin tambang karst di Pulau Jawa, mencapai 76 izin. Ia tersebar di 23 kabupaten, 42 kecamatan dan 52 desa dengan total konsesi tambang karst 34.944,90 hektar. Keluasan izin ini sudah tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Jawa yang semakin padat.

Sementara, Pemerintah berdalih izin yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur administrasi perizinan. Bahwa izin yang dikeluarkan sudah melalui serangkain uji kelayakan pertambangan, analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya. Faktanya, Perusahaan korporasi penambangan seringkali menggunakan data manipulatif. Klaim masyarakat terlibat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh korporasi sepenuhnya adalah upaya kooperatif untuk memenuhi persyaratan formal melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Keterlibatan masyarakat hanya pelengkap, bukan inti dari bagaimana sebuah arah pembangunan/kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak diputuskan.

Ironisnya, perusahaan tambang banyak melakukan cara-cara kotor, nekat dengan cara menyuap pejabat daerah (Bupati/Gubernur). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2014 menyatakan 20% tahanan KPK dari kepala daerah terkait kasus suap izin pertambangan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan kesadaran kepala daerah mengabaikan UUD 1945 Pasal 33 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional. Pasal tersebut berbunyi, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”  Pasal 33 UUD 1945 tersebut, sebagai landasan konstitusional Negara menguasai SDA. Tafsir penguasaan adalah Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus dan pengawas pengelolalaan SDA agar sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

 

Islam Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk pengelolaan sumber daya alam, di dalam Islam memiliki pandangan berbeda-beda, pemerintah lebih tunduk pada kekuatan korposari ketimbang konstitusi, pertama, pemerintah semata-mata Inkonstitusional sehingga Ideologi Negara tidak perlu diubah apalagi diganti. Sementara, kelompok kedua, kegagalan dalam mengelola sumber daya alam disebabkan konstitusi dan ideology Negara bermasalah, sehingga konstitusi dan ideology harus dilandaskan pada al-Qur’an dan Hadits. Ketiga, Akibat banyaknya kasus perebutan dan penguasaan lahan—yang diduga mengandung Sumber Daya energy, mineral, gas, dll,--- oleh korporasi bersekutu dengan rezim. Pada tanggal 9 dan 10 Mei 2015, lembaga bahtsul masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoal problematika pengelolaan sumber daya alam, di Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Limo, Depok. Hasilnya mereka sepakat dan sepaham mengeluarkan fatwa wajib bagi masyarakat untuk melakukan gerakan “amar ma’ruf nahi munkar” atas aktivitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Eksploitasi lingkungan adalah perbuatan dholim. Eksploitasi merupakan bagian dari pengrusakan terhadap bumi yang menjadi titipan Allah SWT.

Penulis adalah Ketua Panitia Seminar Nasional “Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pandangan Agama-Agama” GERDUSuroboyo, Mahasiswa fakultas Ushuludin, ketua PAC IPNU Sambikerep Surabaya.